BREBES,GarudaXpose.com///–Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kabupaten Brebes di depan Alun-alun Brebes, jalur Pantura, Senin sore, 22 Juni 2026, berlangsung panas. Puluhan mahasiswa menuntut evaluasi program pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal yang menyindir program MBG. Seorang mahasiswa berlutut dengan mata tertutup kain, kemudian dijejali nasi bungkus tanpa lauk pauk, sebagai simbol bahwa program tersebut dinilai tidak bergizi. Aksi juga diwarnai pembacaan puisi dan orasi.
“Sekarang pejabat berpihak kepada rakyat atau tidak? Pejabat berpihak kepada penguasa atau rakyat?” teriak salah satu orator di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegangan sempat terjadi di dua titik. Pertama, saat massa menuntut Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, untuk turun menemui mereka. Karena tak kunjung ditemui, mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan. Seorang aparat kemudian menyemprotkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke ban yang baru terbakar.
Kedua, aksi bakar ban tersebut memicu kemarahan seorang warga yang melintas. Warga itu nyaris adu jotos dengan mahasiswa, namun berhasil dilerai oleh aparat keamanan.
Sekitar satu jam kemudian, situasi mereda setelah Bupati Paramitha Widya Kusuma akhirnya hadir menemui massa. Ia didampingi Wakil Bupati Wurja, Ketua DPRD M. Taufik, Sekda Brebes Tahroni, dan jajaran OPD terkait. Mereka duduk bersila bersama mahasiswa di depan Alun-alun Brebes untuk berdialog.
Koordinator aksi, M. Yahdi Urfan, menyatakan Aliansi Mahasiswa Brebes membawa 10 tuntutan untuk pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya memberi waktu tujuh hari kepada Pemkab Brebes untuk mengawal hasil kesepakatan.
“Sepuluh poin yang tadi kami sampaikan sudah ditanggapi oleh bupati dengan baik. Tapi kita perlu pengawalan terhadap apa yang kita sampaikan dan sepakati selama tujuh hari ke depan,” kata Yahdi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Paramitha meminta waktu karena pemerintahannya baru berjalan lebih dari satu tahun di kabupaten yang masih menyandang predikat miskin ekstrem.
“Kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi tapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes,” ujarnya.
Adapun 10 tuntutan mahasiswa meliputi: 1. Evaluasi dan audit anggaran program MBG dan KDMP secara transparan dan akuntabel; 2. Evaluasi proyek strategis nasional yang dinilai mengabaikan etika lingkungan dan HAM; 3. Pembatasan penggunaan BBM Pertalite agar tepat sasaran; 4. Mengembalikan supremasi sipil dan mencabut UU TNI dan Polri; 5. Meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah secara terbuka; 6. Menghentikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur desa/kabupaten; 7. Mitigasi isu lingkungan di pesisir dan daerah rawan banjir tahunan; 8. Menetapkan sistem pengolahan sampah terpadu di Brebes; 9. Menghentikan alih fungsi lahan di hutan lindung Gunung Slamet; dan 10. Evaluasi program unggulan Mitha-Wurja.
Usai dialog yang berlangsung sekitar 30 menit di atas aspal depan Alun-alun, Bupati Paramitha berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangan daerah, sementara tuntutan yang ditujukan ke pemerintah pusat akan diteruskan ke tingkat provinsi dan nasional.
Yahdi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal janji tersebut. Jika dalam waktu tujuh hari ke depan tidak ada progres yang nyata, Aliansi Mahasiswa Brebes menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
“Kami kasih waktu. Kalau tidak ada realisasi, kami akan kembali lagi,” tegasnya.
Sekitar pukul 17.30 WIB, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di jalur Pantura depan Alun-alun Brebes yang sempat tersendat akibat aksi bakar ban, kembali normal. Aparat kepolisian tetap berjaga di lokasi hingga massa benar-benar meninggalkan lokasi.***
(Agus)
