instagram youtube tiktok linkedin pinterest
logo✖

Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES Langkah Nyata Asta Cita: Polsek Jatiroto Panen 6 Kwintal Jagung di Lahan Mako Satlantas Polres Lumajang Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas di SMA Negeri 3 Lumajang Buka Giling PG Djatiroto 2026, Tradisi yang Terus Terpelihara PAKAK KRESEK MAJANG, PISANG ASLI LUMAJANG TAHAN PENYAKIT

thumbnail

Polresta Banyuwangi Bongkar Dua Sindikat LPG Oplosan, Libatkan Oknum Pangkalan Resmi

thumbnail

Diteror Akan Dibunuh, Wartawan Sekaligus Ketua PERWAST Lapor Polisi

thumbnail

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

thumbnail

AMUK 1000 MASSA: SANTRI-ORMAS BREBES OBRAG-ABRIK SARANG OBAT (G), PEMILIK DIDUGA KABUR KARENA INFO BOCOR

BERITA TERKINI

Uncategorized

“Jalan Dibiarkan Hancur, Siapa Diuntungkan?” — Dugaan Pembiaran Sistematis di Jalur Simpang Gambir–Jembatan Merah

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB

Wilayah: JAKARTA

Rabu, 19 Zulkaidah 1447 H / 06 Mei 2026
  • Imsak 04:26
  • Subuh 04:36
  • Terbit 05:50
  • Dhuha 06:18
  • Dzuhur 11:53
  • Ashar 15:13
  • Maghrib 17:49
  • Isya 19:00

Sumber: Kemenag

Daerah

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:15 WIB

Uncategorized

Pegadaian Raih Top CX Brand Award 2026, Perkuat Layanan Berbasis Pengalaman Nasabah

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:43 WIB

Daerah

Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:31 WIB

Uncategorized

IKANAS SUMUT DIUJI: “MANUVER 90 HARI” JANGAN BERUJUNG ILUSI GERAK

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:00 WIB

Olahraga

Ketua FPTI Brebes Herkusnadi Langsung Gaspol: Bidik Atlet Pelajar, Siapkan 3 Papan Panjat di Sekolah Usung Semangat “Brebes Beres, Bersatu Meraih Prestasi”, Target Juara

Rabu, 6 Mei 2026 - 07:48 WIB

Uncategorized

Massa SCW Datangi Polda Sumsel, Desak Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah di Desa Mangsang Muba

Rabu, 6 Mei 2026 - 06:30 WIB

Uncategorized

Lembaga Institute Anti Corruption Indonesia Laporkan Dugaan Indikasi KKN lembaga pemasyarakatan kelas 11B kayu agung kabupaten Ogan Komering Ilir ke Kejaksaan Agung RI

Rabu, 6 Mei 2026 - 06:20 WIB

Uncategorized

MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI PILKADA DI MANDAILING NATAL.

Rabu, 6 Mei 2026 - 06:04 WIB