GarudaXpose.com (Badung-Bali)
Bendesa Adat Desa Tanjung Benoa yang juga Wakil Ketua 2 DPRD Badung dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), I Made Wijaya, SE., megatakan masyarakat saat ini perlu diedukasi/sosialisai tentang pemilhan sampah berbasis sumber. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah, lantaran masyarakat kurang pemahaman tentang pemilahan sampah organik dan anorganik. Mungkin untuk pemilahan sampah organik lebih mudah dilakukan, namun, untuk memilih sampah anorganik cukup sulit karena beragam jenisnya. Apalagi sampah anorganik berupa residu, sehingga edukasi pemilahan sampah jenis ini perlu penanganan secara serius karena kandungannya. Akan halnya TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah) 3R = Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunkan Kembali), dan Recycle (Mendaur Ulang) di Desa Adat Tanjung Benoa yang dibuka sejak tahun 2017, Jero Bendesa Adat Desa Tanjung Benoa, I Made Wijaya, SE., menjelaskan bahwa pemilahan sampah berbasis sumber dikatakan sudah dilaksanakan sebelum heboh penanganan sampah saat ini. Meski demikian, Ia mengaku tidak mudah untuk membuat warga masyarakat di desanya benar-benar paham dalam penanganan sampah mereka sendiri, dibutuhkan waktu yang lama dan terus menerus untuk edukasi.
“Penanganan sampah berbasis sumber di Desa Adat Tanjung Benoa dilaksanakan secara swadaya di TPS 3R oleh desa secara gratis sejak 9 tahun lalu. Ini untuk menunjang kegiatan pariwisata bahari di desa kami. Sehingga jalan satu-satunya kita harus mengolah sampah secara swadaya dengan anggaran dari desa. Di mana, sampah dipilah di tempat kita di TPS 3R. Kalau tidak terpilah tentu baunya kemana-mana. Karena tempat yang kita pakai untuk TPS 3R itu berdampingan dengan Hotel, berdampingan dengan pemukiman, berdampingan dengan Bale Banjar, pasti akan bau. Makanya kita mengagendakan sampah itu untuk dipilah. Untuk mengajak masyarakat untuk memilah sampah itu butuh waktu, tidak segampang membalikkan telapak tangan karena kita dihadapkan dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke laut, ke tegalan. Dulu plastik tidak sebesar sekarang ini, plastik dulu langka. Saudara-saudara muslim kita buang sampahnya ke laut, masyarakat Bali kita juga buang sampah ke laut. Karena itu dari turun temurun seperti itu. Lalu kita ubah mindset mereka. Itu butuh waktu. Tidak bisa langsung jadi. Sampai saat ini masih ada perlawanan bagi masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah. Mereka maunya gampangan saja, dan tidak sadar bahwa wilayahnya adalah destinasi wisata. Inilah tantangan kita selaku pemimpin adat dengan prejuru, untuk membuat konsep-konsep yang sederhana tetapi bisa menyentuh perasaan, karena ini harus ada rasa, masalah memilah ini harus ada rasa, rasa pertanggung jawaban moral, mengetahui bahwa ini sampahnya kita sendiri. Dan ini adalah kawasan kita yang hampir setiap hari kontribusinya di pariwisata kita rasakan, ini harus dijaga, di sini tidak ada sawah, tidak ada tambang, tidak ada industri, di sini kawasan wisata, makanya harus dijaga, kawasan ini harus bersih dan kita bangun kawasan TPS 3R di tanahnya desa adat. Jadi tidak menunggu lama dari pemerintah mengambil kebijakan, kita sudah mendahului. Karena sampah kami anggap dulu sampah masyarakat, kami masyarakat adat, di kami juga muncul bahwa bunyi awig-awig itu adalah bagian daripada hasil kerja dari masyarakat adat. Jadi ini merupakan kewajiban bagi kami di masyarakat adat untuk menyelesaikan itu. Makanya kami meyakini bahwa urusan sampah adalah urusan kita bersama. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab moral ke pemerintah saja, harus bersama-sama antara masyarakat adat dengan seluruh lapisan masyarakat, baik itu tanggung jawab dinas, dari pemerintah eksekutif, camat, lurah, lpm, kepala dusun, semua harus menyatu dengan masyarakat adat. Kalau tidak ada kebersamaan, sampah susah untuk bisa diselesaikan. Kalau masalah sampah ini kita bisa bikin regulasi yang sama, kompak, menyatu dari turunan atas ke bawah, apa lagi satu komando, di situ resep yang dibuat oleh pimpinan tertinggi, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, kepada kepala dinasnya, camat, lurah, dusun, desa adat gampang sebenarnya di konsep bagaimana apresiasi terhadap desa adat yang mampu sudah menyelesaikan urusan sampahnya saya sudah sampaikan chat saya di grup-grup percakapan masalah sampah, pemerintah harus membuat sebuah apresiasi kepada desa adat yang sudah bisa menyelesaikan sampahnya di adat, lurah desa yang bisa menyelesaikan, ini harus ada perangkat naik panggung setiap tahun,” ungkap Jero Bendesa I Made Wijaya di kediamannya pada Senin, 20 April 2026.
Menurut Jero Bendesa, Pemkab Badung selayaknya memberi apresiasi kepada desa adat yang sudah berhasil mengelola sampah berbasis sumber di desanya. Bahkan menjadi pilot project penanganan sampah berbasis sumber. “Selain menjadi sarana penyemangat, apresiasi dan penghargaan patut diberikan kepada desa tersebut. Lalu, masalah sampah itu tidak bisa Bendesa adat menyatakan bahwa ini bukan urusan adat, menurut saya, sampah itu ada karena krama adat, kewajibannya memang dalam undang-undang pemerintahan memiliki urusannya karena pemerintah memungut pajaknya, tapi masyarakat punya kewajiban, saya rasa masalah teknis saja di Badung karena saya percaya Badung APBD besar, apa yang tidak bisa kita selesaikan kalau APBD besar, saya seyakin-yakinnya bisa, kalau APBD kecil, teori apapun dipakai akan susah jangka pendek pasti akan diselesaikan dengan catatan serius dan konsisten, misalnya tahun ini harus bisa terselesaikan tahap apa saja, jangan tahun pertama jalan tahun ke tiga dilupakan, ini tidak boleh begitu,” jelas Jero Bendesa I Made Wijaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau di desa, kelurahan, kecamatan, itu harus ada pembangunan TPSP, kelurahan desa itu TPS 3R, ini dari seluruh desa adat kecamatan yang ada di Badung dari total seluruh desa dan kelurahan, ini disiapkan yang belum, di masyarakat kita sudah agendakan, sudah kita ketahui ada tebo modernnya, itu fungsinya memperkecil jumlah volume sampah yang ada di sumber, apalagi dipilah,” katanya.
Dalam mengolah sampah disebutkan Jero Bendesa I Made Wijaya, harus dibikin satu pola terukur dan terstruktur oleh pemerintah. Sehingga masyarakat mengikuti pola itu dalam penanganan sampah berbasis sumber. “Yang dipilah ini harus mulai dari sumber, teknisnya di sini pemerintah punya pola, tinggal sosialisasi dibikin 1 (satu) pola saja. Jadi teknisnya, harus 1 literatur dibuat, sehingga sekarang masyarakat kita sudah bisa memilah, dan menempatkan sampahnya di mana, pembuangannya terjadwal. Kemudian, setelah dipilah ditempatkan sesuai jenis sampahnya. Warna pembungkus/plastiknya juga dibedakan, sehingga memudahkan bagi yang mengangkut,” pungkas Jero Bendesa I Made Wijaya, SE. (don).
