Garudaxpose.com l Medan (Sumut)—
Ketika nilai tukar rupiah pada 7 Juni 2026 berada di kisaran Rp18.095 per dolar Amerika Serikat, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: mengapa negara yang kaya sumber daya alam masih rentan terhadap tekanan eksternal? Selama ini perhatian sering diarahkan kepada kebijakan moneter Amerika Serikat, perang dagang global, atau pergerakan investor internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dalam beberapa bulan terakhir muncul perdebatan baru yang lebih sensitif, yakni mengenai posisi Singapura dalam struktur ekonomi Indonesia. Perdebatan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan bilateral dua negara bertetangga, melainkan menyangkut bagaimana nilai tambah sumber daya Indonesia didistribusikan dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari perdagangan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto tampaknya melihat persoalan ini bukan sekadar masalah kurs atau transaksi perdagangan biasa.
Dalam pidato di DPR pada 20 Mei 2026, ia mengungkap dugaan kebocoran nilai ekspor sumber daya alam Indonesia yang secara akumulatif mencapai sekitar US$908 miliar sepanjang 1991–2024 akibat praktik under-invoicing, transfer pricing, dan berbagai manipulasi perdagangan lintas negara.
Pemerintah kemudian membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen baru untuk memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
Langkah tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar meningkatkan produksi menuju penguasaan rantai perdagangan. Selama puluhan tahun Indonesia dikenal sebagai produsen besar batu bara, kelapa sawit, nikel, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Namun keuntungan terbesar tidak selalu dinikmati di dalam negeri.
Sebagian nilai tambah justru muncul di pusat-pusat perdagangan internasional yang berfungsi sebagai hub keuangan dan logistik, salah satunya Singapura. Di titik inilah kritik terhadap model perdagangan lama mulai menguat.
Secara ekonomi, Singapura memang memiliki posisi yang unik. Negara kota tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan, tetapi berhasil menjadi salah satu pusat perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan terbesar di dunia.
Banyak transaksi komoditas Indonesia dilakukan melalui perusahaan perdagangan yang berkedudukan di Singapura. Dalam perspektif bisnis global, hal ini dianggap normal karena Singapura menawarkan kepastian hukum, akses pembiayaan, serta jaringan perdagangan internasional yang luas.
Namun dari sudut pandang ekonomi nasional Indonesia, muncul pertanyaan apakah struktur tersebut telah menyebabkan sebagian besar keuntungan berpindah ke luar negeri.
Di sinilah teori ekonomi politik menjadi relevan. Pemikir seperti Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara negara inti, semi-periferi, dan periferi dalam sistem ekonomi global.
Dalam kerangka ini, Indonesia sering dipandang sebagai pemasok bahan mentah, sementara pusat perdagangan dan keuangan memperoleh keuntungan lebih besar melalui penguasaan distribusi, pembiayaan, dan penetapan harga.
Perspektif tersebut memang tidak diterima semua ekonom, tetapi cukup membantu menjelaskan mengapa negara kaya sumber daya tidak selalu menjadi negara yang paling makmur.
Karena itu, pembentukan DSI tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan teknis ekspor. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memperbaiki transparansi perdagangan, memastikan harga ekspor sesuai harga pasar internasional, menutup praktik transfer pricing, serta memperkuat cadangan devisa nasional.
Pemerintah juga mewajibkan pelaporan yang lebih ketat terhadap transaksi ekspor komoditas strategis guna menjaga agar devisa hasil ekspor tetap berada di sistem keuangan domestik.
Namun, narasi bahwa seluruh persoalan berasal dari Singapura tentu perlu disikapi secara hati-hati. Hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura bersifat saling bergantung.
Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, sementara Indonesia merupakan pemasok utama berbagai komoditas dan pasar penting bagi sektor jasa Singapura.
Karena itu, persoalannya bukanlah konflik antarnegara, melainkan bagaimana Indonesia meningkatkan posisi tawarnya dalam hubungan yang selama ini dianggap tidak sepenuhnya seimbang.
Tantangan terbesar justru berada di dalam negeri. Kebocoran devisa, manipulasi harga ekspor, dan praktik transfer pricing tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pelaku ekonomi domestik.
Dalam banyak kasus, persoalan utama bukan terletak pada negara tujuan perdagangan, melainkan pada lemahnya pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum di negara asal. Oleh sebab itu, reformasi tata kelola menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar mencari kambing hitam eksternal.
Dari perspektif makroekonomi, penguatan rupiah tidak bisa dicapai hanya dengan retorika nasionalisme ekonomi. Rupiah membutuhkan fondasi yang lebih kuat berupa surplus perdagangan yang berkualitas, arus investasi produktif, hilirisasi industri, peningkatan produktivitas nasional, serta kepercayaan pasar terhadap institusi negara.
Kebijakan pengendalian ekspor dan penguatan devisa akan efektif apabila diiringi transparansi, kepastian hukum, dan tata kelola yang kredibel. Jika tidak, pasar justru dapat merespons negatif sebagaimana sempat terlihat setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu pada Mei 2026.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai “cukong Singapura” sesungguhnya adalah perdebatan yang lebih besar tentang kedaulatan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya bukan apakah Singapura terlalu kuat, melainkan apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk mengelola sumber daya, devisa, dan kekayaan nasionalnya sendiri.
Pesan yang ingin disampaikan Prabowo tampaknya jelas: negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika nilai tambah kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Rupiah bukan sekadar mata uang; ia adalah simbol kedaulatan. Dan kedaulatan ekonomi hanya akan lahir ketika Indonesia mampu mengendalikan rantai nilai yang selama ini dinikmati pihak lain.
Tulisan di atas disusun dengan pendekatan opini kritis berbasis data publik pemerintah dan laporan media ekonomi, sambil tetap membedakan antara fakta yang telah terverifikasi dan interpretasi ekonomi-politik yang masih menjadi bahan perdebatan akademik.
Demikian.
Penulis H. Sjahrir Nasution,SE. MM. Merupakan Konsultan Ekonomi dan Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, SH Merupakan Praktisi Hukum.
(M.SN)
