Garudaxpose.com l PANYABUNGAN, Selasa (28/07/2026) — Gelombang kekecewaan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus meluas. Tokoh muda nasional asal Mandailing Natal, Muhammad Sudirmin Nasution, CLP, CIJ, CWP, secara tegas menyatakan kesepakatan dan dukungan penuh atas pernyataan Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina, H. Syahrir Nasution, terkait wacana opsi bergabung ke Provinsi Sumatera Barat jika pemerintah terus membiarkan ketidakadilan pembangunan di wilayah tersebut.
“Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ayahanda H. Syahrir Nasution. Ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan bentuk akumulasi keputusasaan dan jeritan hati masyarakat Pantai Barat yang selama ini merasa ‘dianaktirikan’ oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tegas Muhammad Sudirmin Nasution dalam keterangan resminya, Selasa (28/07/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudirmin mempertanyakan nurani dan kepedulian seluruh elemen tokoh Mandailing—baik yang berdomisili di ranah Madina maupun para perantau di berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara—terhadap nasib kampung halaman mereka.
“Apakah kita para tokoh dan perantau Mandailing rela melihat akses utama Jembatan Merah – Simpang Gambir hingga Pantai Barat, serta jalur Pulo Padang – Sinunukan – Batahan hancur berlobang? Padahal jalan adalah urat nadi ekonomi dan ‘nyawa’ bagi mobilitas masyarakat,” lanjutnya.
Paradoks Ekonomi: Penyumbang PAD Terbesar, tetapi Keadilan Absen
Ia membeberkan ironi besar yang terjadi di wilayah Pantai Barat Madina. Dari sisi kontribusi, kawasan Pantai Barat merupakan salah satu tulang punggung dan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal melalui sektor perkebunan kelapa sawit dan masuknya berbagai investor skala besar.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang amat tajam. Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan 26 tahun sejak Mandailing Natal pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, masih banyak akses jalan penghubung antardesa di Pantai Barat yang sama sekali belum pernah tersentuh pengaspalan.
“Kalaulah pemerintah mau jujur dan adil mengelola hasil dari kebun sawit serta keberadaan investor di Pantai Barat, diperkirakan tidak akan ada masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun fakta lapangan berbicara lain. Lantas, di mana letak sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?” cetus Sudirmin.
Landasan Hukum dan Desakan Turun Tangan Presiden
Menyoroti pembiaran infrastruktur jalan provinsi ini, Sudirmin mengingatkan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam:
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak.
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Perubahan atas UU No. 38 Year 2004): Mengatur tegas kewajiban penyelenggara jalan (pemerintah provinsi/daerah) untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Atas kondisi kritis ini, Muhammad Sudirmin Nasution meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Terkait untuk turun langsung (sidak) meninjau kondisi riil jalan lintas provinsi di Pantai Barat Madina.
“Kami meminta Pemerintah Pusat tidak tinggal diam. Segera turunkan tim untuk meninjau langsung dan berikan koreksi serta teguran keras kepada Gubernur Sumatera Utara atas kinerja dan ketidakpeduliannya terhadap keluhan masyarakat Sumatera Utara di Pantai Barat Madina. Jika penanganan ini terus diabaikan, jangan salahkan jika aspirasi rakyat untuk menentukan arah politik wilayah ke Provinsi Sumatera Barat menjadi pilihan yang makin tak terbendung demi keadilan dan kesejahteraan,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
