Garudaxpose.com | PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo terus dievaluasi agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi target distribusi, tetapi juga mampu menghadirkan makanan yang bergizi, aman, informatif dan disukai penerima manfaat.
Evaluasi tersebut dilakukan Tim Satgas MBG Kota Probolinggo dengan mendatangi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah, Rabu (2/9).
Dalam kunjungan lapangan itu, persoalan variasi menu menjadi salah satu perhatian utama. Tim mendorong pengelola SPPG agar menyusun siklus menu yang lebih panjang sehingga hidangan yang diterima siswa maupun penerima manfaat posyandu tidak terkesan berulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Tim Teknis Supervisi dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahun 2026, drg Lilik Luluk Muyassaroh, mengatakan penyelenggaraan MBG perlu terus disempurnakan berdasarkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, siklus menu idealnya tidak hanya berlangsung lima atau tujuh hari. Pengelola SPPG didorong mempertimbangkan siklus hingga 14 hari agar pilihan makanan semakin beragam.
“Menu bisa lebih menarik dan bisa diterima oleh murid maupun penerima manfaat di posyandu. Lebih variatif lah menunya dan tampilan menarik agar anak-anak lebih suka,” ujar drg Luluk.
Selain soal menu, tim juga memastikan keterbukaan informasi terkait makanan yang dibagikan. Salah satunya dengan memeriksa keberadaan label pada ompreng MBG.
Label tersebut menjadi bagian dari ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Informasi yang dicantumkan meliputi tanggal produksi, menu makanan, kandungan gizi, waktu selesai pengolahan, batas maksimal konsumsi, imbauan agar makanan dikonsumsi di tempat serta nama SPPG pembuat makanan.
Penerapan ketentuan itu sekaligus menjadi sarana bagi penerima manfaat untuk mengetahui informasi mengenai makanan yang mereka konsumsi.
Pemantauan juga dapat dilakukan masyarakat melalui Radar MBG yang disediakan BGN. Sistem tersebut memungkinkan publik, termasuk orang tua, guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah, memperoleh informasi mengenai SPPG, menu, kandungan nutrisi, gramasi hingga penyedia makanan.
Kunjungan tim dimulai dari SPPG Mayangan 5 di Jalan Dr Wahidin, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan.
Di lokasi tersebut, Kepala SPPG Ismail menjelaskan bahwa pihaknya telah memberlakukan pelabelan pada ompreng selama kurang lebih satu bulan.
SPPG yang berada di bawah Yayasan Orin Berkah Swasembada itu setiap hari menyiapkan MBG untuk 2.556 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.534 porsi besar dan 1.022 porsi kecil yang diperuntukkan bagi sekolah serta tujuh posyandu.
Ismail mengatakan pihaknya berupaya menyesuaikan makanan dengan selera anak-anak, namun tetap memperhatikan keterbatasan anggaran serta standar yang telah ditentukan.
Masukan dari penerima manfaat, kata dia, juga menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas menu.
Persoalan variasi makanan kemudian menjadi salah satu bahan pembahasan. SPPG Mayangan 5 sebelumnya menerima keluhan dari penerima manfaat yang menilai menu yang diberikan kurang beragam.
Kabid PPM Bapperida Kota Probolinggo, Eka Pujiyanti, menilai keluhan tersebut perlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Menurutnya, masyarakat yang menyampaikan laporan menunjukkan adanya kepedulian terhadap keberlangsungan MBG.
“Harapannya, sama-sama diperbaiki supaya tidak menerima banyak laporan. Laporan ini artinya penerima manfaat masih peduli dengan menu dan program yang baik ini,” ungkap Eka.
Setelah mengecek SPPG, tim melihat langsung proses distribusi MBG di SD Sukabumi 10. Sekolah tersebut merupakan salah satu penerima makanan dari SPPG Mayangan 5.
Saat tim datang, makanan telah siap dibagikan kepada siswa. Ompreng yang digunakan juga telah dilengkapi label sesuai ketentuan.
Di sekolah tersebut, tim sekaligus memberikan edukasi mengenai pemahaman gizi seimbang kepada pihak sekolah.
Drg Luluk meminta sekolah membantu menjelaskan kepada siswa bahwa pedoman gizi saat ini mengacu pada konsep Isi Piringku, bukan lagi pemahaman lama 4 Sehat 5 Sempurna.
Ia menjelaskan komposisi makanan dalam satu ompreng telah diatur berdasarkan kebutuhan gizi dan prinsip Isi Piringku. Karena itu, keberadaan susu tidak menjadi satu-satunya indikator terpenuhinya kebutuhan gizi dalam menu MBG.
“Komposisi gizi seimbang di ompreng itu sesuai dengan pola Isi Piringku,” jelasnya.
Menurut drg Luluk, perubahan pemahaman masyarakat mengenai pola makan membutuhkan proses. Sekolah dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tersebut kepada peserta didik.
Rangkaian pemeriksaan kemudian berlanjut ke SPPG Kanigaran 7 yang berada di Jalan Sunan Muria.
SPPG yang dikelola Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah tersebut mulai beroperasi pada 13 Juli. Berbeda dari SPPG Mayangan 5, sistem pelabelan di lokasi ini menggunakan stiker yang dilengkapi QR code.
Kode tersebut dapat dipindai untuk mengetahui menu yang disediakan SPPG setiap harinya.
Dalam sehari, SPPG Kanigaran 7 melayani 1.893 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 1.207 porsi kecil dan 637 porsi besar.
Tim juga menemukan berbagai catatan dari sekolah penerima manfaat yang ditempelkan pada whiteboard di ruang kepala SPPG.
Beberapa masukan yang tercatat antara lain meminta nasi sesekali diganti dengan kentang, menu dibuat lebih beragam serta mengurangi rasa asin pada masakan.
Catatan tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak sekolah dan pengelola SPPG dalam mengevaluasi makanan yang disajikan.
Dari Kanigaran, tim kemudian menuju SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Di sekolah tersebut, makanan MBG disantap siswa sekitar pukul 11.00 setelah waktu istirahat selesai.
Menu yang diberikan pada hari itu berupa lele woku dan buah melon.
Peninjauan lapangan ditutup dengan kunjungan ke SPPG Jrebeng Wetan.
Tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinkes P2KB, Bapperida, Dinas PUPR-KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup serta Diskominfo Kota Probolinggo.
Selain memastikan kualitas dan variasi makanan, aspek higiene sanitasi juga menjadi bagian dari pengawasan.
Drg Luluk menyampaikan bahwa BGN menekankan setiap SPPG harus memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menjalankan ketentuan pelabelan pada ompreng.
Data Dinkes P2KB Kota Probolinggo mencatat terdapat 37 izin pendirian SPPG. Dari jumlah tersebut, 34 SPPG telah memiliki SLHS.
Pemerintah daerah berharap pengawasan secara langsung dapat mendorong pengelola SPPG melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, MBG di Kota Probolinggo diharapkan tidak hanya berjalan dari sisi distribusi, tetapi juga mampu menghadirkan makanan yang aman, bergizi, beragam dan semakin diterima oleh penerima manfaat.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
