Meningkatkan Sinergi Dan Menjalin Kerjasama Antara Jajaran Imigrasi Dengan Media Massa, Imigrasi Ngurah Rai Gelar Media Gathering

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Garudaxpose.com | Bali – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggelar Media Gathering bersama perwakilan insan media di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai pada Rabu 6 Mei 2026. Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai, acara ini diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan sinergi serta menjalin kerjasama yang harmonis antara jajaran Imigrasi dengan media massa.

Pertemuan ini menjadi momentum spesial karena merupakan media gathering pertama yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Ngurah Rai sejak periode pasca pandemi. Selain
sebagai wadah silaturahmi, kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dua arah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan dalam sambutannya menekankan komitmen instansi untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Hal ini mencakup pemeriksaan keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) guna menjaga ketertiban dan keamanan di Bali, hingga melaksanakan pelayanan prima bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA.

“Kami menyadari bahwa dukungan rekan – rekan media sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini kami berharap proses pelaksanaan tugas keimigrasian dapat berjalan lebih optimal, lancar dan efisien. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama yang terjalin selama ini, semoga sinergi ini memberikan manfaat besar bagi jajaran Imigrasi Bali dan khususnya Imigrasi Ngurah Rai,” ujar Bugie.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna yang turut menjadi tamu undangan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa media adalah mitra strategis dalam membangun transparansi dan kinerja jajaran Imigrasi di Bali.

“Kegiatan ini adalah wadah silaturahmi sekaligus ruang komunikasi untuk membangun keterbukaan antara jajaran Imigrasi Bali dengan rekan – rekan media. Kami berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hubungan yang harmonis adalah kunci utama dalam mengawal kebijakan
keimigrasian di Bali,” ungkap Sengky.

Acara ditutup dengan sesi ramah tamah dan diskusi interaktif, dimana rekan – rekan media dipersilakan memberikan saran serta masukan yang membangun. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam menciptakan pola komunikasi yang lebih efektif dan memperkuat ekosistem informasi yang sehat di wilayah Bali. @ (suriasih)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BUMD PT BPR Sumsel Siap Laksanakan Gebrak Rutilahu Tahun 2026, Ini Disampaikan Dirut BPR Sumsel
“Jalan Dibiarkan Hancur, Siapa Diuntungkan?” — Dugaan Pembiaran Sistematis di Jalur Simpang Gambir–Jembatan Merah
Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.
Pegadaian Raih Top CX Brand Award 2026, Perkuat Layanan Berbasis Pengalaman Nasabah
IKANAS SUMUT DIUJI: “MANUVER 90 HARI” JANGAN BERUJUNG ILUSI GERAK
Massa SCW Datangi Polda Sumsel, Desak Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah di Desa Mangsang Muba
Lembaga Institute Anti Corruption Indonesia Laporkan Dugaan Indikasi KKN lembaga pemasyarakatan kelas 11B kayu agung kabupaten Ogan Komering Ilir ke Kejaksaan Agung RI
MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI PILKADA DI MANDAILING NATAL.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 14:32 WIB

Meningkatkan Sinergi Dan Menjalin Kerjasama Antara Jajaran Imigrasi Dengan Media Massa, Imigrasi Ngurah Rai Gelar Media Gathering

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:14 WIB

BUMD PT BPR Sumsel Siap Laksanakan Gebrak Rutilahu Tahun 2026, Ini Disampaikan Dirut BPR Sumsel

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

“Jalan Dibiarkan Hancur, Siapa Diuntungkan?” — Dugaan Pembiaran Sistematis di Jalur Simpang Gambir–Jembatan Merah

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:43 WIB

Pegadaian Raih Top CX Brand Award 2026, Perkuat Layanan Berbasis Pengalaman Nasabah

Berita Terbaru

TNI POLRI

Dukung Program Kebersihan, Satgas Sampah Turun Ke Jalan

Rabu, 6 Mei 2026 - 14:19 WIB