Koster Terima Audiensi NCPI Bali
Garudaxpose.com l Denpasar Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2).
Audiensi tersebut membahas penguatan investasi pariwisata yang sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
NCPI Bali merupakan organisasi yang beranggotakan praktisi multidisiplin di bidang pariwisata, ekonomi, dan pengembangan investasi. Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NCPI Provinsi Bali periode 2025–2030, Agus Maha Usadha memaparkan rencana penyelenggaraan Forum Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang.
Forum yang bertajuk investasi dan ekonomi tersebut dirancang sebagai Bali Economy Investment Forum dengan konsep bundling untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan strategis. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kembali gairah investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Bali.
“Forum ini akan menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” ujar Agus Maha Usadha.
Selain membahas investasi, NCPI Bali juga menyampaikan komitmen untuk terus mendorong Pariwisata Digital Budaya Bali yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan berbagai bentuk kenakalan wisatawan.
Menurut Agus, forum tersebut juga menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan bahwa arah investasi dan penguatan ekonomi benar-benar selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali, yakni menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian alam dan budaya Bali.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa gagasan forum ekonomi dan investasi sejalan dengan pemikirannya dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Bali ke depan.
“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Gubernur Koster kembali menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada Bali, dengan mengajukan pertanyaan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?”. Menurutnya, pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung kebijakan strategis daerah, khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih dalam proses. Ia menegaskan akan bertindak tegas setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujar Koster dengan tegas.
Gubernur mengharapkan momen ini menjadi langkah maju dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata dalam menjaga arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan kelestarian alam.(Gustra).
Koster: WHDI Bali Berperan Vital Jaga Adat dan Tradisi
Garudaxpose.com l Denpasar Bali –Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin 9 Februari 2026. Audiensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan organisasi perempuan Hindu dalam menjaga keajegan adat, tradisi, serta kearifan lokal Bali.
Ketua WHDI Provinsi Bali, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, dalam laporannya menyampaikan bahwa WHDI Bali telah menyelenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dan berhasil memilih ketua baru secara sah dan demokratis. Hasil musyawarah tersebut sekaligus dilaporkan kepada Gubernur Bali sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.
Dalam kesempatan itu, WHDI Bali juga menyampaikan harapan agar Gubernur Bali Wayan Koster berkenan menjadi pelindung WHDI Provinsi Bali, guna memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan Bali berbasis budaya, adat, dan nilai-nilai Hindu.
Selain itu, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara memaparkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun WHDI, yang tahun ini berfokus pada pelestarian budaya Bali.
Sejumlah lomba digelar sebagai media edukasi dan regenerasi budaya, antara lain wirama, kidung, dharma wacana, gebogan, dan jejaitan (pejati). Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi yang solid dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengajegkan budaya Bali.
WHDI Bali juga secara resmi mengundang Gubernur Bali untuk hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut sebagai bentuk dukungan moral dan simbol sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan Hindu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga kemurnian adat, tradisi, dan tata cara keagamaan Hindu Bali. Ia menekankan bahwa umat Hindu Bali harus beragama dengan baik dan benar sesuai kearifan lokal Bali, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajaran dari luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali.
“Peran WHDI sangat strategis dan kini semakin penting. Dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam menjaga, menanamkan, dan mewariskan nilai adat, tradisi, serta budaya Bali kepada generasi berikutnya,” tegas Gubernur Koster
.
Ia juga menilai WHDI memiliki peran yang vital atau berdampak luas dalam menjaga keajegan adat dan tradisi Bali, karena kiprah organisasi ini menyentuh langsung aspek pendidikan keluarga, sosial, dan keagamaan di tingkat akar rumput.
Audiensi ini menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan WHDI untuk terus memperkuat pembangunan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan menempatkan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai roh utama pembangunan daerah.(Gustra).
Ekonomi Kerthi Bali Harus Dijalankan Serius agar Bali Berdikari Ekonomi dan Berdaulat Pangan
Garudaxpose.com l Denpasar Bali –Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi fondasi utama agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02).
Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Karena dasar itulah ia mengemukakan pentingnya membangun strategi ekonomi Bali yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Pada kesempatan pagi itu, Gubernur jebolan ITB itu juga mengungkapkan, perekonomian Bali menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen, dimana inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d) Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen, yang menunjukkan bahwa tekanan harga relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat Bali tetap terjaga.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari aktivitas kumulatif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata-mata faktor alam seperti daerah penghasil tambang.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali , yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran menyampaikan bahwa stabilitas ekosistem Bali—baik dari sisi politik, keamanan, maupun sosial—menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Stabilnya pergerakan wisatawan internasional dan domestik turut menopang ekonomi Bali, dengan kontribusi pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Oleh karena itu, sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu terus diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi Bali.
Selain itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali sangat erat kaitannya dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah.
Bapanas mendorong sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, harga yang stabil, dan distribusi yang lancar, khususnya menjelang hari besar keagamaan.(Gustra)
