7 LSM Demo di DPRD Kabupaten Tangerang, Tuntut Harga BBM Non-Subsidi Diturunkan

- Penulis

Kamis, 7 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaexpose.com | Kabupaten Tangerang – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (7/5/2026).

Massa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi yang dinilai terlalu tinggi.
Aksi tersebut diikuti oleh gabungan beberapa LSM, di antaranya GMPKP, PPUK, MAPAN, SEROJA, BP2A2N, GERAM, PIK RATA, dan MATAHARI. Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB hingga aksi berlangsung selesai.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat, di antaranya menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai keterlaluan dan menghentikan pemiskinan rakyat,” ujar salah satu orator.

Massa juga menyoroti kenaikan harga BBM jenis Pertamina Dex yang disebut mencapai hingga 64 persen pada 18 April 2026. Kenaikan tersebut dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat.

 

Aksi unjuk rasa kemudian ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amud. Ia menyatakan aspirasi massa akan dituangkan dalam surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung.

 

(Spi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa
Uni Emirat Arab Tinjau Progres Pembangunan Pengolahan Sampah 3R di Banyuwangi
Targetkan Emas Asian Games 2026, Timnas BMX Indonesia Digembleng di Banyuwangi
APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh
Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber
Bupati Ipuk Ajak JMSI Banyuwangi Bangun Jurnalisme Berkualitas dan Dorong Potensi Daerah
Polemik Tanah Pengairan di Tegalsari Kian Memanas, Dua Pihak Mengaku Sudah Keluarkan Rp25 Juta ke E-BEST Law, Legalitas AJB dan SHM Masih Menggantung
Tanah Pengairan di Desa Tegalsari Diduga Diperjualbelikan Rp150 Juta, Status AJB dan SHM Belum Jelas

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:06 WIB

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Uni Emirat Arab Tinjau Progres Pembangunan Pengolahan Sampah 3R di Banyuwangi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:02 WIB

Targetkan Emas Asian Games 2026, Timnas BMX Indonesia Digembleng di Banyuwangi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:13 WIB

APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:00 WIB

Sonny T. Danaparamita Gandeng APAC Cyber Security Fund, Bekali UMKM Banyuwangi Hadapi Ancaman Siber

Berita Terbaru

Daerah

Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa

Sabtu, 1 Agu 2026 - 21:06 WIB