BUPATI PMA LANTIK 27 KEPALA SEKOLAH JAGA ETIKA, BANGUN SEKOLAH INOVATIF DAN KONDUSIF

- Penulis

Kamis, 7 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.Com | Padang Lawas –Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 27 orang Kepala Sekolah. Acara berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati, Komplek SKPD Terpadu Sigala-Gala Sibu, pada Kamis (07/05/2026).

Para pejabat baru ini merupakan guru-guru senior yang telah lolos seleksi, memenuhi kualifikasi, serta telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Mereka akan menjabat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMP yang tersebar di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa PMA ini menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah hal ringan, melainkan amanah besar yang disertai tugas manajerial dan administrasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, integritas, etika, dan sikap profesional menjadi kunci utama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya ingatkan, tugas kita cukup berat. Kita punya kewajiban tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal,” ujar Bupati.

Lebih jauh, PMA menekankan bahwa kepala sekolah yang dilantik merupakan orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi mumpuni. Mereka dituntut mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan inovatif demi kemajuan pendidikan.

“Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah prioritas kita. Maka, pimpinlah dengan baik, bina guru-guru di bawah naungan Anda, dan arahkan siswa bukan hanya untuk pandai secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia,” tegasnya.

Bupati juga menyinggung kondisi infrastruktur pendidikan. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dirinya berkomitmen kuat untuk terus membenahi fasilitas sekolah yang rusak dan melengkapi sarana prasarana yang minim demi kenyamanan belajar mengajar.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki fasilitas, namun dukungan dan kerja keras dari Bapak/Ibu kepala sekolah sangat dibutuhkan agar pendidikan di Padang Lawas terus melangkah maju,” tutup Bupati.

Arman Effendi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi lanjutan, JAKOR Sumsel Sambangi Kejati Sumsel Terkait Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir Tahun 2024
Kecamatan Adalah Wajah Negara: Di Titik Inilah Kepemimpinan Pemerintah Diuji
Terkait Polemik Anggaran Sewa Helikopter Gubernur, Ini Kata Kabiro Umum dan Perlengkapan : Ini Soal Efisiensi Waktu, Bukan Kemewahan
BUPATI PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN RESMI TETAPKAN MTQ KE-16 PANGGUNG SIAP 70%, FOKUS KENYAMANAN PESERTA
Meningkatkan Sinergi Dan Menjalin Kerjasama Antara Jajaran Imigrasi Dengan Media Massa, Imigrasi Ngurah Rai Gelar Media Gathering
BUMD PT BPR Sumsel Siap Laksanakan Gebrak Rutilahu Tahun 2026, Ini Disampaikan Dirut BPR Sumsel
“Jalan Dibiarkan Hancur, Siapa Diuntungkan?” — Dugaan Pembiaran Sistematis di Jalur Simpang Gambir–Jembatan Merah
Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:58 WIB

Aksi lanjutan, JAKOR Sumsel Sambangi Kejati Sumsel Terkait Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir Tahun 2024

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:35 WIB

Kecamatan Adalah Wajah Negara: Di Titik Inilah Kepemimpinan Pemerintah Diuji

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:37 WIB

BUPATI PMA LANTIK 27 KEPALA SEKOLAH JAGA ETIKA, BANGUN SEKOLAH INOVATIF DAN KONDUSIF

Kamis, 7 Mei 2026 - 02:07 WIB

Terkait Polemik Anggaran Sewa Helikopter Gubernur, Ini Kata Kabiro Umum dan Perlengkapan : Ini Soal Efisiensi Waktu, Bukan Kemewahan

Rabu, 6 Mei 2026 - 22:11 WIB

BUPATI PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN RESMI TETAPKAN MTQ KE-16 PANGGUNG SIAP 70%, FOKUS KENYAMANAN PESERTA

Berita Terbaru