BUPATI PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN RESMI TETAPKAN MTQ KE-16 PANGGUNG SIAP 70%, FOKUS KENYAMANAN PESERTA

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.Com | Padang Lawas –
Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, secara resmi memimpin rapat persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-XVI Tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati, Rabu (06/05/2026), dan menetapkan jadwal serta lokasi penyelenggaraan yang akan menjadi ajang kebanggaan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Bupati menetapkan MTQ tingkat Kabupaten Padang Lawas akan digelar pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2026 bertempat di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru. Kegiatan ini mengusung tema yang sangat mendalam: “Membumikan Al-Qur’an di Tano Adat, Digomgom Ibadat Menuju Padang Lawas Maju”.

Bupati menekankan pentingnya kelancaran acara dan meminta seluruh pihak bekerja maksimal agar tidak ada kendala di lapangan. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah kenyamanan peserta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling utama adalah soal konsumsi dan tempat tinggal bagi setiap kafilah. Tanpa fasilitas yang layak dan makanan yang baik, kegiatan ini tidak akan berjalan lancar dan sukses,” tegas Bupati.

Ia pun berharap seluruh persiapan berjalan optimal, sehingga dapat melahirkan qori dan qoriah berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia sekaligus Wakil Bupati, H. Achmad Fauzan Nasution, S.Hi., M.Pd.I, melaporkan bahwa progres pembangunan panggung utama yang dikerjakan Dinas PUTR saat ini sudah mencapai 70 persen dan mulai memasuki tahap penyelesaian.

Fauzan juga mengingatkan seluruh seksi kegiatan sesuai SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/153/KPTS.2026 agar bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang masing-masing demi kesuksesan acara.

Rapat berlangsung kondusif dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Pabung Mayor Arh Shaleh Hasibuan, Pj. Sekda Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP, perwakilan Polres Padang Lawas, Kakan Kemenag Dr. H. Kasman, S.Ag., M.A, serta seluruh pimpinan OPD dan Camat se-kabupaten.

Arman Effendi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi lanjutan, JAKOR Sumsel Sambangi Kejati Sumsel Terkait Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir Tahun 2024
Kecamatan Adalah Wajah Negara: Di Titik Inilah Kepemimpinan Pemerintah Diuji
BUPATI PMA LANTIK 27 KEPALA SEKOLAH JAGA ETIKA, BANGUN SEKOLAH INOVATIF DAN KONDUSIF
Terkait Polemik Anggaran Sewa Helikopter Gubernur, Ini Kata Kabiro Umum dan Perlengkapan : Ini Soal Efisiensi Waktu, Bukan Kemewahan
Meningkatkan Sinergi Dan Menjalin Kerjasama Antara Jajaran Imigrasi Dengan Media Massa, Imigrasi Ngurah Rai Gelar Media Gathering
BUMD PT BPR Sumsel Siap Laksanakan Gebrak Rutilahu Tahun 2026, Ini Disampaikan Dirut BPR Sumsel
“Jalan Dibiarkan Hancur, Siapa Diuntungkan?” — Dugaan Pembiaran Sistematis di Jalur Simpang Gambir–Jembatan Merah
Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:58 WIB

Aksi lanjutan, JAKOR Sumsel Sambangi Kejati Sumsel Terkait Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir Tahun 2024

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:35 WIB

Kecamatan Adalah Wajah Negara: Di Titik Inilah Kepemimpinan Pemerintah Diuji

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:37 WIB

BUPATI PMA LANTIK 27 KEPALA SEKOLAH JAGA ETIKA, BANGUN SEKOLAH INOVATIF DAN KONDUSIF

Kamis, 7 Mei 2026 - 02:07 WIB

Terkait Polemik Anggaran Sewa Helikopter Gubernur, Ini Kata Kabiro Umum dan Perlengkapan : Ini Soal Efisiensi Waktu, Bukan Kemewahan

Rabu, 6 Mei 2026 - 22:11 WIB

BUPATI PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN RESMI TETAPKAN MTQ KE-16 PANGGUNG SIAP 70%, FOKUS KENYAMANAN PESERTA

Berita Terbaru