Seleksi Pimpinan BAZNAS Kota Probolinggo Masuki Tahap Wawancara, 10 Kandidat Disaring Jadi 5 Nama

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo melanjutkan proses penjaringan calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2026–2031 dengan menggelar verifikasi faktual berupa wawancara langsung, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo dan menjadi tahapan penentu sebelum penetapan pimpinan.

Ketua tim seleksi, Budiono Wirawan, menyampaikan bahwa proses ini merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi yang telah berjalan sebelumnya. Verifikasi faktual dilakukan dengan melibatkan unsur BAZNAS pusat serta BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

“Wawancara ini penting untuk menggali lebih dalam kapasitas, komitmen, dan kesiapan para kandidat. Dari sepuluh peserta, nantinya akan disaring menjadi lima nama terbaik untuk diajukan kepada wali kota,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pelaksanaan seleksi, tim penilai menghadirkan jajaran pimpinan BAZNAS Jawa Timur, yakni Syaidah Sapuan dan Syarifuddin, serta Wakil Ketua IV Husnul Khuluq. Mereka melakukan pendalaman terhadap masing-masing peserta guna memastikan kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan lembaga

Budiono menambahkan, terdapat tiga komponen utama dalam penilaian, yakni hasil tes berbasis komputer (CAT), penyusunan makalah, dan sesi wawancara. Ketiga aspek tersebut dirancang untuk mengukur kemampuan kandidat secara menyeluruh, mulai dari intelektualitas hingga integritas.

Selain unsur pemerintah, proses seleksi juga melibatkan tokoh dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan kualitas hasil seleksi.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, yang turut hadir menekankan pentingnya tahapan ini dalam menentukan arah pengelolaan zakat di daerah. Ia menilai pimpinan BAZNAS ke depan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

“Melalui proses ini, kami ingin memastikan terpilih figur yang tidak hanya memenuhi syarat, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam mengelola dana umat secara transparan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo berharap hasil seleksi ini mampu menghadirkan pimpinan BAZNAS yang kompeten dan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Ke depan, BAZNAS diharapkan terus mengembangkan inovasi dalam penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.

Selama proses berlangsung, kegiatan berjalan lancar dengan suasana tertib. Para peserta mengikuti tahapan wawancara dengan serius, sementara tim seleksi melakukan penilaian secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen
Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES
Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci
Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu
Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB
Sebanyak 1.634 Bidang Tanah Wakaf di Kabupaten Tangerang Belum Bersertifikat
UHC Capai 99,51 Persen, Pemkot Probolinggo Perkuat Validitas Data Jaminan Kesehatan
Bupati Kembang Dorong Lahirkan SDM Pariwisata Berdaya Saing Global

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:15 WIB

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:31 WIB

Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:16 WIB

Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci

Rabu, 6 Mei 2026 - 02:18 WIB

Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu

Rabu, 6 Mei 2026 - 00:26 WIB

Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB