Oleh: Redaksi
Garudaxpose.com l Jakarta —
Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) bertajuk “Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026” memotret konsentrasi kekayaan pada segelintir elite yang dinilai telah melampaui batas kewajaran sosial dan menguji mandat konstitusi.
Data yang dirujuk berasal dari Forbes dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersifat terbuka dan dapat diverifikasi publik.
50 Orang vs 270 Juta Penduduk
Temuan paling mencolok: 50 orang terkaya Indonesia menguasai kekayaan hingga Rp4.600 triliun pada 2026. Angka ini melampaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada di kisaran Rp3.800 triliun.
Dengan kata lain, akumulasi kekayaan 50 individu tersebut lebih besar dari total anggaran negara yang digunakan untuk membiayai lebih dari 270 juta penduduk selama satu tahun.
Kenaikan kekayaan mereka pun tidak stagnan. Rata-rata bertambah hingga Rp13 miliar per hari. Di sisi lain, pekerja sektor informal masih berkutat pada upah Rp2.000–Rp5.000 per jam.
Ketimpangan di Lingkar Kekuasaan
Ketimpangan tidak hanya terjadi antara rakyat dan kelompok ultra-kaya. Di dalam lingkar kekuasaan sendiri, distribusi kekayaan menunjukkan konsentrasi ekstrem.
Data LHKPN mencatat, total kekayaan pejabat negara mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan 73 persen di antaranya dikuasai hanya oleh 12 orang pejabat.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan dan independensi kebijakan publik.
Jurang di Tubuh Aparat
Lebih jauh, disparitas juga terlihat dalam institusi pertahanan dan keamanan. Seorang prajurit tamtama TNI diperkirakan membutuhkan hingga 252 tahun masa kerja untuk menyamai kekayaan pimpinan tertinggi.
Di tubuh Polri, anggota berpangkat rendah membutuhkan sekitar 139 tahun untuk mencapai level kekayaan yang sama dengan Kapolri.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik—ia mencerminkan struktur distribusi ekonomi yang timpang bahkan dalam satu institusi negara.
Wakil Rakyat dan Realitas Sosial
Ketimpangan serupa terlihat pada relasi antara wakil rakyat dan konstituennya. Di beberapa daerah, kekayaan anggota DPR tercatat ratusan kali lipat dibanding rata-rata masyarakat yang mereka wakili—hingga 800 kali di Gorontalo dan 400 kali di Yogyakarta.
Padahal, mereka adalah pihak yang merumuskan undang-undang, termasuk kebijakan perpajakan dan distribusi subsidi.
Ujian Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah praktik ekonomi saat ini masih sejalan dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945?
Pasal 33 ayat (3) secara tegas menyatakan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Sementara itu, sila kelima Pancasila menegaskan prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dalam praktiknya, distribusi kekayaan yang sangat timpang memunculkan dugaan bahwa mekanisme ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial.
Pajak Kekayaan: Wacana yang Tertunda
Celios mengajukan skenario sederhana:
penerapan pajak kekayaan sebesar 2 persen terhadap 50 orang terkaya.
Potensi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp93 triliun per tahun.
Angka ini dinilai cukup untuk:
Menutup defisit layanan kesehatan,
Membiayai program pendidikan skala besar,
Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih berada pada tahap wacana.
Rencana implementasi oleh pemerintah disebut paling cepat pada 2028.
Negara di Persimpangan
Dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk:
Melindungi segenap bangsa,
Memajukan kesejahteraan umum,
Mewujudkan keadilan sosial.
Ketimpangan ekstrem bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi risiko sosial dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakmerataan yang tajam sering menjadi pemicu instabilitas.
Relevansi bagi Daerah: Kasus Mandailing Natal
Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal, prinsip konstitusi tersebut seharusnya menjadi pijakan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan.
Daerah ini dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sektor perkebunan hingga potensi tambang.
Namun realitas di lapangan
menunjukkan bahwa keberlimpahan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Praktik seperti pertambangan tanpa izin (PETI), konflik agraria, serta dugaan ketimpangan dalam penguasaan lahan menjadi contoh nyata adanya jarak antara amanat konstitusi dan implementasinya di daerah.
Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, fungsi negara—yang diwakili oleh pemerintah daerah—bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat lokal. Artinya:
Negara harus memastikan bahwa setiap izin usaha tidak merugikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.
Negara wajib hadir dalam menertibkan praktik ilegal yang merusak ekosistem dan menggerus potensi ekonomi jangka panjang.
Negara harus menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Jika prinsip “keadilan sosial” benar-benar dijalankan di Mandailing Natal, maka kekayaan alam seharusnya menjadi instrumen pemerataan, bukan sumber konflik.
Dengan demikian, pertanyaan besar dalam skala nasional menemukan refleksinya di tingkat lokal: apakah kebijakan daerah sudah berpihak pada kepentingan publik, atau justru terjebak dalam kepentingan sempit?
Catatan Kritis
Pengamat menilai, akar persoalan bukan semata pada kurangnya regulasi, melainkan pada implementasi dan keberanian politik.
Ketika kelompok dengan kekuatan ekonomi besar memiliki akses langsung terhadap proses pengambilan kebijakan, potensi konflik kepentingan menjadi tak terhindarkan.
Penutup
Indonesia bukan kekurangan sumber daya. Yang dipertanyakan adalah bagaimana sumber daya tersebut didistribusikan.
Konstitusi telah memberikan arah yang jelas. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik.
Apakah negara akan kembali ke rel konstitusi, atau justru semakin menjauh—jawabannya bergantung pada pilihan kebijakan hari ini.
(Tim Redaksi)
Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
