Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo terus memantapkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan penyelarasan program pembangunan. Langkah tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di ruang pertemuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Jalan Mawar.
Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penyusunan langkah bersama agar seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan selaras, tepat sasaran, dan berbasis data yang valid. Pemerintah daerah menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo.
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari selaku Ketua TKPKD. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Retno Fajar Winarti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, Kepala Bapperida Rey Suwigtyo, jajaran organisasi perangkat daerah, Bank Jatim, Baznas Kota Probolinggo, serta para camat dan unsur terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bapperida Kota Probolinggo Rey Suwigtyo mengatakan penyamaan persepsi menjadi langkah awal agar seluruh perangkat daerah memiliki arah kebijakan yang sama dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, setiap kebijakan harus mengacu pada kondisi riil di lapangan yang didukung data statistik dan basis data sosial ekonomi nasional sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Seluruh program harus disusun berdasarkan data yang akurat. Melalui koordinasi ini kami mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan, memetakan penyebab kemiskinan, sekaligus merumuskan strategi bersama dengan melibatkan perangkat daerah, Baznas, dunia usaha melalui CSR, dan seluruh mitra pembangunan,” ujar Rey.
Ia menjelaskan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga lewat pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan di wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Rey menambahkan, integrasi program lintas sektor menjadi kunci agar setiap intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mencapai target penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menyampaikan bahwa tren penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 6,18 persen pada 2024 menjadi 5,69 persen pada 2025.
Penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin dari sekitar 15,24 ribu jiwa menjadi 14,11 ribu jiwa. Capaian tersebut, menurut Ina, merupakan buah dari sinergi seluruh elemen pemerintah, lembaga, dan masyarakat.
“Keberhasilan ini patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Fokus kita berikutnya adalah membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sehingga mereka memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan tanpa bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso turut memaparkan perkembangan indikator kemiskinan, garis kemiskinan, pemanfaatan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hingga tantangan yang masih dihadapi dalam menekan angka kemiskinan.
Paparan itu menjadi bahan evaluasi bersama untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif sekaligus mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di masa mendatang.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo juga menyepakati sejumlah langkah lanjutan, di antaranya penyelarasan program seluruh perangkat daerah dengan strategi pengentasan kemiskinan, optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta memperluas kolaborasi bersama Baznas, forum CSR, dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
