Gubernur Koster Dorong Integrasi Pertanian dan Pariwisata Berbasis Budaya, Yakini Bali jadi Laboratorium Kearifan Lokal
Garudaxpose.com | Denpasar Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Menurutnya, integrasi kedua sektor tersebut menjadi strategi penting agar petani tidak hanya menjadi pihak yang menjaga bentang alam Bali, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Penegasan itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Wilayah Indonesia Timur di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (2/7).
Dalam pertemuan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, I Putu Sudiarta, mengundang Gubernur Koster untuk menjadi keynote speaker pada Lokakarya dan Seminar Nasional Pertanian yang akan digelar pada 23 Juli mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian forum yang meliputi seminar nasional, lokakarya, serta berbagai perlombaan mahasiswa. Sekitar 90 dekan fakultas pertanian beserta jajaran dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur diperkirakan hadir, dengan total peserta mencapai sekitar 200 orang.
Menurut Sudiarta, forum itu mengangkat tema integrasi pertanian dan pariwisata berbasis budaya, sebuah konsep yang dinilai sangat relevan dengan karakteristik Bali.
“Konsep budaya yang diintegrasikan dengan pertanian dan pariwisata seperti di Bali menjadi sangat penting. Karena itu kami berharap Bapak Gubernur berkenan menjadi keynote speaker,” ujarnya.
Menanggapi undangan tersebut, Koster menekankan bahwa pertanian tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap pembangunan pariwisata. Ia menilai selama ini banyak kawasan pertanian justru menjadi daya tarik wisata tanpa memberikan manfaat ekonomi yang memadai kepada para petani sebagai pemilik lahan.
“Pertanian harus berjalan sejalan dengan pariwisata. Banyak fasilitas pariwisata yang mengeksploitasi keindahan kawasan pertanian. Selain sebagai penyangga ketahanan pangan, kawasan pertanian juga menjadi objek wisata alam. Karena itu harus dikemas dengan baik agar petani memperoleh manfaat. Kalau hanya dilindungi tanpa peningkatan pendapatan petani, itu tidak adil, apalagi kebutuhan hidup terus meningkat,” kata Koster.
Ia menilai diperlukan konsep yang mampu menjadikan petani sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata berbasis pertanian.
Koster juga menegaskan bahwa Bali memiliki kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni sistem pertanian yang menyatu dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu terus dihidupkan sebagai identitas sekaligus daya tarik Bali di tingkat internasional.
Ia mengungkapkan bahwa konsep tersebut bahkan telah dipresentasikannya dalam sebuah forum di London, termasuk mengenai Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik yang disebutnya menjadi satu-satunya regulasi sejenis di Indonesia.
“Di Bali, bertani bukan sekadar menanam. Ada upacara dan upakara yang mengiringi mulai dari pembibitan, pengairan hingga panen. Semua itu menjadi satu kesatuan budaya yang hanya dimiliki Bali,” ujarnya.
Menurut Koster, kekayaan tradisi tersebut menjadikan sistem pertan
ian Bali tidak hanya bernilai teknis, tetapi juga memiliki dimensi budaya, spiritual, dan sosial yang semakin diminati dunia.
Ia menilai, di tengah perubahan global yang semakin dinamis, banyak masyarakat dunia mulai mencari kembali akar budaya dan identitasnya. Bali, kata dia, justru telah memiliki jati diri yang kuat sehingga tinggal menghidupkan dan mengembangkannya.
“Kita di Bali tidak perlu lagi mencari jati diri karena sudah memilikinya sejak dahulu. Tinggal digali dan diperkuat kembali. Saya yakin Bali akan menjadi laboratorium studi dunia untuk kearifan lokal karena ilmu seperti ini hanya ada di Bali,” kata Koster.(NOER/TRA)
Apresiasi Pembukaan Kantor Pengacara Layani Orang Asing, Gubernur Koster: Jaga Citra Pariwisata Bali
Garudaxpose.com | Badung Bali –– Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Kantor Pengacara ‘Lawyerindo Law Partnership’ di Jimbaran Hub, Kabupaten Badung, Rabu (1/7/2026). Ia menyambut baik kehadiran kantor pengacara ini karena memberi layanan bagi orang asing di Bali. Mengawali sambutan singkatnya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa ia baru pertama kali hadir dalam acara peresmian kantor lawyer. “Karena saya tertarik dengan isi suratnya, yaitu layanan bagi orang asing di Bali,” ujarnya.
Menurut dia, ini cukup menarik karena sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali banyak kedatangan orang asing dengan tujuan berwisata atau kegiatan lainnya. Selama beraktivitas dan berinteraksi di Bali menurutnya tak menutup kemungkinan mereka menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum. “Maka tentu mereka membutuhkan layanan yang kompeten,” ucapnya.
Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster menilai kehadiran kantor pengacara ini menjadi bagian dari upaya menjaga citra Pulau Dewata dalam posisi sebagai destinasi wisata. “Yang dibutuhkan bukan hanya penguatan infrastruktur, ekosistemnya juga perlu dijaga, termasuk didalamnya layanan hukum,” imbuhnya.
Pada bagian akhir sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini mengingatkan agar kantor layanan pengacara ini dikelola dengan semangat ideliasme dan rasa tanggung jawab terhadap Bali. “Harus dipahami bahwa Bali bukan hanya milik masyarakatnya, tapi juga semua orang yang melakukan aktivitas di sini. Jangan hanya merasa sebagai penumpang dan penikmat, sehingga tak peduli apakah Bali akan menjadi baik atau buruk,” tandasnya.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berperan aktif menjaga Bali sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Tony Budidjaja selaku Principal Lawyerindo Law Partnership mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster pada acara peresmian kantor pengacara yang merupakan cabang ke-2 di Bali ini.
Ia berpendapat, sebagai daerah tujuan wisata, Bali memiliki potensi yang sangat besar di bidang investasi karena tengah dipersiapkan menjadi pusat keuangan dunia. Menurutnya, hal ini akan mendorong peningkatan masuknya modal asing yang membutuhkan vokasi terkait tata kelola dan regulasi.
Peresmian Kantor Lawyerindo Law Partnership di Jimbaran Hub ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur Koster. Acara dihadiri sejumlah tamu kehormatan, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Bambang Hery Mulyono.(DSK/TRA*)
Lomba Paduan Suara TP PKK Bali Disambut Antusias, Jadi Ajang Pelestarian Lagu Daerah bagi Generasi Muda
Garudaxpose.com | Denpasar Bali – Masyarakat menyambut antusias Lomba Paduan Suara antarkabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (2/7).
Gemuruh para pendukung terdengar bergema di seluruh ruangan saat perwakilan peserta dari kabupaten/kota tampil membawakan lagu-lagu yang telah ditentukan. Sementara itu, kursi-kursi dipenuhi para pendukung masing-masing peserta serta masyarakat umum yang tampak berjejal menyaksikan perlombaan sambil menikmati suasana Pesta Kesenian Bali ke-48 yang berlangsung di lokasi yang sama.
Diketahui, Lomba Paduan Suara Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dilaksanakan serangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang menyasar siswa-siswi SMA/SMK sebagai representasi generasi muda.
Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga melaksanakan Lomba Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Lomba Memasak Olahan Pangan Lokal Nonberas dan Olahan Ikan yang telah digelar sehari sebelumnya.
“Maksud dan tujuan pelaksanaan perlombaan ini adalah untuk menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas generasi muda sejak dini dalam menerapkan pola hidup sehat, keterampilan hidup (life skills), serta pengembangan seni budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Gerakan PKK,” jelas Putri Koster.
Tim Penggerak PKK kabupaten/kota wajib mengirimkan tim paduan suara dengan menunjuk 31 peserta yang terdiri atas pria dan wanita, yang merupakan siswa-siswi dari satu SMA. Setiap peserta diberikan durasi waktu selama 18 menit untuk membawakan dua lagu wajib, yakni Lagu Mars PKK dan Lagu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, serta satu lagu pilihan, yaitu Lagu Bungan Sandat, Don Dapdape, atau Lagu Mayadenawa.
“Lomba paduan suara dilaksanakan sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan lagu-lagu daerah Bali kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga terhadap warisan budaya daerahnya,” imbuhnya.
Putri Koster berpesan agar seluruh peserta berkompetisi secara sehat, saling menghargai, dan menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan.
Lebih lanjut, pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada puncak acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali yang akan digelar pada Jumat (24/7) mendatang. (KAR/TRA).
Hadiri Rapat Konsultasi DPD RI, Wagub Tegaskan Arah Pembangunan Bali Berbasis Ekonomi Kerthi
Garudaxpose.com | Denpasar Bali – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).
Dalam forum tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.
Menurutnya, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali.“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.
Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berupaya membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali di masa depan.
Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).
Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.
Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Melalui forum konsultasi ini, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang dapat menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tutt/Tra).
