Photo, Doc. Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, Memberikan sambutan di Hari Harkitnas (Rabu, 20.Mei 2026)
Photo, Agus
BREBES,GarudaXpose.com//– Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Pemerintah Kabupaten Brebes resmi meluncurkan gerakan kampanye anti korupsi sebagai tindak lanjut mandat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran dilakukan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dalam rapat koordinasi bersama Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)di Halaman KPT, Rabu, 20 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Uparacara Harkitnas tersebut turut dihadiri, Wakil Bupati,Wurja,S.E, Sekretaris Daerah,Dr.Tahroni.M.Pd dan para kepala OPD, camat Brebes, serta perwakilan Forkopimda. Dalam arahannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa pemilihan momentum Harkitnas bukan tanpa alasan. Semangat kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai kebangkitan bersama melawan praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“Kebangkitan hari ini adalah kebangkitan untuk bersih-bersih. Kebangkitan untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Kampanye anti korupsi ini merupakan arahan KPK yang disambut Inspektorat Kabupaten, kemudian dikerjasamakan dengan Diskominfo sebagai leading sektor komunikasi publik,” ujar Bupati Paramitha.
Launching Ditandai Pelepasan Burung Merpati!
Sebagai simbol dimulainya semangat baru, Bupati Paramitha bersama jajaran Forkopimda dan seluruh peserta rakor secara simbolis melepas puluhan burung merpati di halaman Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pelepasan merpati ini dimaknai sebagai lambang ketulusan, perdamaian, dan komitmen Brebes untuk “terbang tinggi” meninggalkan praktik-praktik kotor korupsi.
“Mari kita terbangkan merpati ini sebagai pesan. Bahwa Brebes ingin bebas, bersih, dan melayani tanpa beban korupsi. Merpati selalu kembali ke rumahnya. Begitu juga komitmen kita, harus kembali ke khitah pelayanan untuk rakyat,” tegas Bupati usai melepas merpati, disambut tepuk tangan peserta.
Ia menjelaskan pembagian peran dalam kampanye ini. Inspektorat akan berperan sebagai penyusun narasi, materi edukasi, dan substansi kampanye. Sementara Diskominfo bertugas sebagai corong pemerintah yang menyebarluaskan informasi tersebut ke masyarakat luas melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, website, radio, hingga tatap muka.
“Inspektorat sebagai narasinya, kita bareng-bareng mikir. Kominfo yang menyampaikan ke masyarakat. Nanti dalam hal ini, saya dan seluruh jajaran pemerintah di sini yang akan mengkomunikasikan ke publik, bersinergi dengan OPD yang lain,” tegasnya.
Bupati Paramitha menyebut sasaran utama kampanye ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Beberapa yang disebut rawan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, unit pelayanan kesehatan, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Apakah itu nanti gratifikasi, pungli, suap, dan sebagainya, harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita harus jujur dan terbuka. Jadi kita sinergi dengan OPD-OPD lain, terutama yang bersinggungan dengan masyarakat langsung. Capil, pelayanan ke masyarakat, PBJ, banyak lah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kampanye ini tidak berhenti pada seremonial. Setiap OPD wajib menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya masing-masing. Diskominfo diminta membuat konten edukasi yang mudah dipahami masyarakat, termasuk soal kanal pengaduan jika menemukan praktik penyimpangan.
“Ini kerja kolaborasi. Tidak bisa Inspektorat sendiri, tidak bisa Kominfo sendiri. Semua harus bergerak. Masyarakat juga kita libatkan sebagai pengawas,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Paramitha berharap gerakan yang diluncurkan bertepatan dengan Harkitnas ini menjadi titik balik bagi birokrasi Brebes.
“Semangat 20 Mei harus jadi pengingat bahwa kita bangkit untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, dan juga korupsi. Finalnya, endingnya ya mencegah korupsi. Harapannya tidak ada korupsi lagi, tidak ada lagi. Brebes harus bersih, Brebes harus melayani,” pungkasnya.
Kampanye anti korupsi ini akan dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Brebes. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan Inspektorat setiap triwulan untuk memastikan program berjalan efektif.***
(Gus)
