Garudaxpose.com | Jakarta – Upaya mempercepat transisi energi yang berkeadilan dan inklusif membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Hal itu menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertajuk Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten di Gama Tower The Westin Jakarta, Selasa (15/9).
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menjadi salah satu kepala daerah yang diundang dalam forum tersebut. Kehadirannya bersama sejumlah kepala daerah lain menjadi representasi komitmen pemerintah daerah dalam agenda perubahan iklim, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), serta pengembangan aksi iklim di tingkat daerah.
Forum tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selain Wali Kota Probolinggo, hadir pula Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Bogor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pemerintah pusat, turut hadir Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo. Forum juga diikuti Country Manager ICLEI Indonesia Arif Wibowo serta COO WWF Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki.
Kegiatan itu diselenggarakan WWF Indonesia bersama ICLEI Indonesia dengan dukungan Uni Eropa. Para kepala daerah diberikan ruang untuk menyampaikan perspektif dan pengalaman, membahas tantangan implementasi di daerah sekaligus mengidentifikasi dukungan yang diperlukan agar agenda transisi energi dapat berjalan lebih cepat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah dipandang memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Terlebih pada sektor energi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi bagian penting. Penguatan koordinasi, optimalisasi kewenangan daerah serta penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi bagian dari upaya mendorong transisi energi yang efektif, inklusif dan berkelanjutan.
Wamen Bima Arya dalam arahannya menekankan pentingnya tata kelola dan kepemimpinan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia. Target tersebut berkaitan dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
Pemerintah daerah, lanjut dalam forum tersebut, memiliki sejumlah peran strategis. Di antaranya melakukan inventarisasi emisi, menyediakan data untuk kebutuhan nasional, menyusun perencanaan energi daerah, mengendalikan emisi lokal, memperkuat ketahanan iklim masyarakat, membuka akses pendanaan iklim hingga mendorong investasi hijau.
“Penguatan tata kelola, pembagian peran dan koordinasi yang efektif dapat mendorong percepatan aksi pengurangan emisi sektor energi,” terang Wamen Bima Arya.
Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin untuk memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menekan emisi gas rumah kaca.
Berdasarkan data Bapperida Kota Probolinggo, komitmen terhadap penurunan emisi dan transisi energi telah diarahkan melalui kebijakan Misi 5 dalam RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029.
Fokus pembangunan sektor energi antara lain diarahkan pada percepatan pemerataan, penyediaan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, termasuk air baku atau air minum, sanitasi, rumah layak, serta energi dan listrik.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penyediaan infrastruktur pendukung energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan, pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, serta perluasan elektrifikasi pada rumah tangga maupun sektor transportasi.
Capaian tersebut tercermin dalam data Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) Bappenas. Secara kumulatif sepanjang 2019-2025, terdapat potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 486.110 ton CO2eq dari 1.120 aksi mitigasi.
Aksi mitigasi tersebut telah dilaksanakan dan melalui proses verifikasi oleh Bapperida Kota Probolinggo, Bappeda Provinsi Jawa Timur serta LCDI Bappenas. Sementara pada 2025, dengan data yang dilaporkan hingga Juli 2026, potensi penurunan emisi mencapai 82.803,57 ton CO2eq dari 211 aksi mitigasi.
Dokter Aminuddin menjelaskan, sektor energi pada 2025 berkontribusi terhadap potensi penurunan emisi sebesar 808,95 ton CO2eq atau sekitar 0,98 persen dari total capaian tahun tersebut. Angka itu diperoleh melalui sejumlah langkah efisiensi energi.
Beberapa di antaranya melalui efisiensi penerangan jalan, penggantian lampu hemat energi, penerapan sistem lalu lintas cerdas serta pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD).
Menurut Dokter Aminuddin, agenda pengurangan emisi di Kota Probolinggo tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan, terutama persoalan sampah.
“Di Kota Probolinggo sendiri sudah melakukan banyak hal, salah satunya kebersihan. Kita punya tagline adalah kota yang bersolek. Artinya, kita harapkan menjadi kota yang bersih. Dengan program-program pengendalian dampak lingkungan yaitu sampah sudah kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi energi terbarukan, waste to energy,” beber Dokter Aminuddin.
Konsep zero waste juga tengah dikembangkan di Kota Probolinggo. Pemerintah daerah mengkampanyekan prinsip 3R, menyediakan kendaraan roda tiga di setiap RW untuk mendukung pengangkutan sampah, serta mendorong keberadaan bank sampah di setiap RW.
Tidak berhenti di sana, pengelolaan sampah juga diarahkan pada berbagai bentuk pemanfaatan, termasuk program konversi sampah menjadi emas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi beban lingkungan.
“Untuk program pengendalian sampah, sampah yang menumpuk juga dikelola menjadi bahan baku Refuse Derived Fuel (RDF). Itu beberapa yang kami lakukan untuk mengurangi gas rumah kaca. Transportasi juga sudah mengarah ke listrik, beberapa kendaraan aset kami juga akan beralih,” terang wali kota.
Dokter Aminuddin menegaskan, berbagai program tersebut masih akan terus dikembangkan. Pemerintah Kota Probolinggo berupaya melakukan perbaikan secara bertahap agar kebijakan lingkungan dan energi dapat berjalan secara lebih menyeluruh.
“Banyak hal lain yang sudah kami lakukan, dan ke depannya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan performa sehingga betul-betul Kota Probolinggo tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga ramah energi. Kami akan terus kembangkan secara menyeluruh sehingga dampak pengurangan efek rumah kaca terus meningkat,” imbuhnya.
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Dokter Aminuddin juga menyoroti pentingnya akselerasi program melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Menurut dia, dukungan kebijakan dari tingkat nasional dibutuhkan agar berbagai program pengurangan emisi dapat diimplementasikan secara lebih optimal.
Salah satu tantangan yang disebutkan adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Karena itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membuka ruang percepatan dalam pelaksanaan program transisi energi dan pengurangan emisi di daerah.
“Mudah-mudahan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat untuk mendukung pengurangan gas emisi rumah kaca sehingga terjadi akselerasi dan tujuan program tersebut bisa segera kita realisasikan,” kata wali kota.
Keikutsertaan Kota Probolinggo dalam dialog tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan pengalaman daerah dalam menjalankan aksi iklim. Berbagai program yang telah berjalan menunjukkan bahwa agenda pengurangan emisi tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga bersinggungan dengan transportasi, kebersihan, pengelolaan sampah dan pelayanan dasar.
Pemerintah Kota Probolinggo selanjutnya akan terus mendorong penguatan program berbasis lingkungan dan energi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Kolaborasi lintas pemerintahan dan dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting untuk memperluas aksi nyata menuju pembangunan yang rendah emisi dan berkelanjutan.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
