Garudaxpose com, Jember – Isak tangis memecah kesunyian di sebuah rumah sederhana di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Seorang warga penyandang disabilitas menunduk dalam, suaranya bergetar saat menceritakan hal yang memilukan: selama bertahun-tahun, ia tak pernah sekalipun menerima bantuan sosial dari pemerintah. Alasan yang tertulis di data: desil ekonominya masuk kategori 6–10 dianggap tidak membutuhkan.
Di Atas Kertas “Cukup”, Di Kenyataan Sangat Sulit
Keterbatasan fisik membuatnya tak bisa bekerja layaknya warga lain. Sumber penghasilan keluarga sangat terbatas, kebutuhan perawatan dan hidup setiap hari menjadi beban berat. Namun sistem penilaian data kesejahteraan justru menempatkan keluarganya di posisi yang dianggap “menengah ke atas”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tidak bisa pergi jauh, tidak bisa bekerja penuh. Setiap ada pembagian bantuan, nama saya tidak pernah ada. Katanya desil kami enam sampai sepuluh, bukan prioritas. Padahal siapa yang tahu kondisi kami setiap hari?” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Kasus ini bukan kejadian tunggal. Di banyak tempat, penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarga yang secara tampilan dianggap “layak” justru tereliminasi dari daftar penerima bantuan. Sistem belum sepenuhnya mampu membedakan antara kemampuan ekonomi keluarga dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang menuntut biaya perawatan lebih besar.
Celah Data yang Menjadi Penderitaan
Desil 6–10 memang secara aturan bukan sasaran utama program PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai. Namun angka di atas kertas tidak selalu mencerminkan kenyataan:
Disabilitas membuat kemandirian ekonomi sangat terbatas, terlepas dari kondisi rumah.
Biaya perawatan rutin, obat, dan kebutuhan khusus tidak terhitung dalam indikator standar.
Bantuan yang seharusnya melindungi justru terhenti di batas angka
Harapannya: Turun ke Lapangan, Bukan Hanya Lihat Data
Warga dan keluarga berharap Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Sosial, hingga perangkat desa melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah. Bukan hanya mengandalkan data yang dikumpulkan sekali, tetapi melihat kondisi nyata saat ini.
“Kami tidak meminta istimewa. Cukup adil. Jika ada saudara kita yang tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa mencari nafkah sendiri, negara harus hadir, bukan malah berpaling,” ujar Slamet
Semangat yang sama seharusnya juga sampai ke Desa Patemon. Agar tidak ada lagi tangis yang terpendam, tidak ada warga yang merasa dilupakan di tengah kesulitan.
Bantuan sosial bukan milik mereka yang hanya terlihat miskin di angka. Bantuan sosial adalah milik mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan di kenyataan. Ungkapnya.
Pewarta.S.raharjo
