GARUDAXPOSE.COM |BANYUWANGI — Pemerintah Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan dan penyepakatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 serta daftar usulan DU-RKPDes Tahun 2028.
Musyawarah tersebut berlangsung di Balai Desa Dasri dan dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Tegalsari, Camat Tegalsari, Babinsa, Kepala Desa Dasri beserta jajaran aparatur pemerintah desa, serta peserta musyawarah dari unsur masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa, karena berbagai kebutuhan masyarakat dihimpun dan dibahas untuk kemudian disusun menjadi program prioritas pemerintah desa.
Salah satu kelompok yang menyampaikan usulan dalam forum tersebut adalah Kelompok Prasarana dan Kesehatan. Dari dokumen daftar usulan yang ditampilkan dalam kegiatan, terlihat sejumlah program pembangunan fisik yang tersebar di beberapa dusun di wilayah Desa Dasri.
Sejumlah Infrastruktur Masuk Daftar Usulan
Dokumen bertajuk “Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun 2026 Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi” memuat sejumlah rencana kegiatan bidang infrastruktur.
Di antaranya adalah pavingisasi lanjutan SMPN 1 Keutara yang berlokasi di Dusun Balokan RT 03/RW 02 dengan volume tercantum 2,5 x 250 meter dan nilai usulan sebesar Rp150 juta, dengan sumber dana DD.
Kemudian terdapat usulan pavingisasi lanjutan Sumbergayam di Sumbergayam RT 02/RW 01 dengan volume 300 x 3 meter, dengan nilai usulan Rp200 juta dan sumber dana APBD.
Usulan lainnya adalah saluran drainase Jalan PUD Dasri–Tamansari di Dusun Krajan dengan volume 250 x 250 sebagaimana tercantum dalam dokumen, dengan nilai usulan Rp300 juta dari APBD.
Masih di wilayah Dusun Krajan, terdapat usulan plengsengan parit Dasri depan gereja ke timur dengan panjang sekitar 150 meter, dengan nilai usulan Rp200 juta dari APBD.
Sementara itu, usulan pavingisasi jalan di Dusun Balokan RT 01/RW 02 tercatat memiliki volume 400 x 3,5 meter, dengan nilai usulan Rp200 juta dari APBD.
Jalan Usaha Tani Juga Menjadi Perhatian
Perhatian terhadap akses pertanian juga terlihat dalam daftar usulan tersebut.
Terdapat beberapa usulan pavingisasi Jalan Usaha Tani (JUT). Salah satunya berada di Dusun Krajan RT 03/RW 04 dengan volume 1.500 x 3,5 meter dan nilai usulan mencapai Rp500 juta dari APBD.
Kemudian JUT di Dusun Sumberjati RT 01/RW 04 dengan volume 500 x 3,5 meter, senilai Rp250 juta.
Berikutnya JUT di Sumbergayam RT 03/RW 03 dengan volume 400 x 3,5 meter, dengan nilai usulan Rp200 juta dari APBD.
Ada pula pavingisasi jalan di Dusun Balokan RT 03/RW 02 dengan volume 200 x 3,5 meter, senilai Rp200 juta.
Usulan infrastruktur lainnya mencakup renovasi Gedung TK Dharmawanita Se-Dasri yang berlokasi di Desa Dasri, dengan nilai usulan tercantum Rp300 juta dari APBD.
Untuk JUT di Dusun Sumberjati RT 02/RW 05, dokumen mencantumkan volume 100 x 2,5 meter dengan nilai usulan Rp75 juta.
Ada Usulan Pavingisasi, Plengsengan hingga Irigasi
Daftar tersebut juga mencantumkan sejumlah kegiatan lain, antara lain pavingisasi jalan di Dusun Krajan RT 01/RW 01 dengan volume 150 x 3,5 meter.
Selanjutnya terdapat plengsengan sambungan dari P. Sajab ke timur di wilayah Sumbergayam RT 03/RW 03 dengan volume sekitar 100 meter, dan nilai usulan Rp75 juta dari APBD.
Kemudian pavingisasi jalan depan TK Dw. 32 di Dusun Krajan RT 03/RW 01 dengan volume sekitar 200 meter, dengan nilai usulan Rp75 juta dari APBD.
Sementara beberapa kegiatan lainnya tercatat menggunakan sumber Dana Desa (DD), di antaranya sambungan pavingisasi Jalan Sumbergayam dengan volume sekitar 150 meter dan nilai usulan Rp100 juta.
Ada pula pavingisasi batas Tegalgondo Sumbergayam P. Samingin ke timur dengan volume sekitar 200 meter dan nilai usulan Rp175 juta.
Kemudian pavingisasi Dusun Sumberjati dengan volume sekitar 150 meter dan nilai usulan Rp100 juta, serta pavingisasi Dusun Sumberjati lainnya dengan volume 150 meter dan nilai usulan Rp100 juta.
Pada bagian akhir daftar juga terdapat usulan saluran irigasi Dusun Krajan dengan volume sekitar 100 meter, dengan nilai usulan Rp75 juta dari DD.
Nilai Usulan Mencapai Miliaran Rupiah
Jika seluruh nominal yang terlihat tercantum pada daftar tersebut dijumlahkan, nilai indikatif usulan mencapai sekitar Rp3,275 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi nilai yang tertulis dalam dokumen usulan, bukan berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai anggaran atau telah tersedia dan pasti direalisasikan.
Hal ini penting ditegaskan karena posisi kegiatan masih berada dalam tahapan perencanaan dan pengusulan. Setelah Musrenbangdes, usulan masih harus melalui proses pembahasan, sinkronisasi dengan perencanaan pemerintah daerah, penyesuaian kemampuan keuangan, penentuan sumber pembiayaan, serta tahapan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, antara nilai usulan dalam Musrenbangdes dan nilai anggaran yang akhirnya ditetapkan dalam APBDes/APBD dapat mengalami perubahan.
Camat dan Babinsa Hadir dalam Musyawarah
Kehadiran Camat Tegalsari dan Babinsa bersama jajaran Pemerintah Desa Dasri menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui forum desa dengan melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan desa, Musrenbangdes bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum tersebut menjadi ruang untuk menentukan kebutuhan yang akan diperjuangkan dalam dokumen perencanaan desa.
Karena itu, setiap usulan idealnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, lokasi, volume pekerjaan, manfaat pembangunan, serta kemampuan pendanaan.
Terlebih dalam daftar yang ditampilkan terdapat berbagai kegiatan dengan nilai ratusan juta rupiah. Transparansi mengenai tahapan usulan hingga realisasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah program yang diusulkan benar-benar masuk dalam RKPDes dan APBDes serta bagaimana pelaksanaannya ketika sudah direalisasikan.
Dari Usulan ke Realisasi, Masyarakat Perlu Mengawal
Masuknya sejumlah proyek infrastruktur dalam daftar RKPDes menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Desa Dasri.
Pavingisasi jalan, JUT, drainase, plengsengan dan irigasi secara langsung berkaitan dengan akses masyarakat, mobilitas warga, serta aktivitas pertanian. Karena itu, ketika nantinya program tersebut ditetapkan dan memperoleh sumber pendanaan, masyarakat memiliki kepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaannya.
Pengawasan dapat dilakukan mulai dari kesesuaian lokasi, volume, spesifikasi pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, hingga kualitas hasil pekerjaan.
Terlebih beberapa usulan memiliki nilai cukup besar, seperti JUT yang tercantum mencapai Rp500 juta. Nilai tersebut tentu membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang transparan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah direncanakan.
Di sisi lain, adanya usulan bidang prasarana dan kesehatan juga menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dokumen Usulan Bukan Bukti Pekerjaan Sudah Dikerjakan
Hal yang juga perlu diperjelas kepada publik, keberadaan nama kegiatan dan nominal dalam dokumen Musrenbangdes tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan.
Dokumen tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya rencana atau usulan kegiatan dalam proses penyusunan RKPDes.
Tahap berikutnya yang perlu dilihat adalah apakah kegiatan tersebut masuk dalam dokumen perencanaan final, memperoleh alokasi anggaran, sumber pendanaannya ditetapkan, kemudian dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan dan ketentuan pemerintahan desa.
Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan secara jelas antara usulan, penetapan anggaran, pelaksanaan, dan realisasi pekerjaan.
GarudaXpose.com Akan Kawal Tahapan Selanjutnya
Musrenbangdes Desa Dasri menjadi momentum penting untuk melihat arah pembangunan desa pada tahun 2027.
Sejumlah usulan dengan nilai miliaran rupiah tentu akan menarik untuk dikawal hingga tahap penetapan dan realisasi. Terutama kegiatan yang bersumber dari APBD maupun DD, karena setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara pelaksanaan di lapangan.
GarudaXpose.com akan terus mengikuti perkembangan usulan tersebut, termasuk mencermati dokumen RKPDes, APBDes, sumber pendanaan, penetapan kegiatan, hingga realisasi pembangunan di lapangan.
Dari Musrenbangdes menuju realisasi, masyarakat berhak mengetahui ke mana arah pembangunan desanya dan bagaimana setiap anggaran yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
GarudaXpose.com — Tajam, Akurat, Berimbang.
