Garudaxpose.com |BANYUWANGI — Pelaksanaan kegiatan Paket 055 Penataan Sempadan Sumber Blimbing, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, dengan pagu anggaran Rp374.000.000 yang bersumber dari APBD dan menggunakan metode Pengadaan Langsung, mulai menuai sorotan.
Sorotan tersebut bukan hanya terkait besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi kegiatan serta aspek keselamatan dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Saat dilakukan pemantauan di lokasi, papan nama proyek/kegiatan tidak terlihat terpasang di area pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena papan informasi merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat mengetahui identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, serta jangka waktu pelaksanaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mandor Tidak Terlihat, Kondisi Keselamatan Pekerja Dipertanyakan
Dalam pemantauan tersebut, perwakilan yang berada di lokasi juga mempertanyakan keberadaan mandor atau pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaan. Dari pantauan saat itu, mandor disebut tidak terlihat berada di lokasi.
Selain persoalan pengawasan, perhatian juga tertuju pada keselamatan dan kepatuhan terhadap ketentuan kerja para pekerja di lapangan.
Sejumlah pekerja terlihat menjalankan aktivitas pekerjaan, sementara dari pantauan lapangan terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana penggunaan alat pelindung diri (APD), perlengkapan keselamatan kerja, serta penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diterapkan.
Temuan tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dari pihak pelaksana. Apakah setiap pekerja telah diberikan APD yang sesuai? Apakah terdapat petugas atau penanggung jawab K3? Dan apakah pekerja telah mendapatkan pengarahan mengenai prosedur keselamatan sebelum melaksanakan pekerjaan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pekerjaan penataan sempadan sumber air memiliki potensi risiko tersendiri, terutama apabila pekerja berada di sekitar konstruksi, medan tidak rata, aliran air, material bangunan, maupun peralatan kerja.
Rp374 Juta, Publik Berhak Mengetahui
Dengan pagu anggaran mencapai Rp374 juta, masyarakat Desa Tamansari dan publik Banyuwangi tentu berhak mengetahui secara transparan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
Bukan hanya soal berapa nilai pagunya, tetapi juga:
- siapa penyedia/pelaksana pekerjaan;
- berapa nilai kontrak;
- kapan pekerjaan dimulai dan berakhir;
- apa saja item pekerjaan;
- berapa volume dan spesifikasinya;
- siapa pengawas pekerjaan;
- siapa penanggung jawab di lapangan;
- bagaimana penerapan K3;
- serta bagaimana progres dan hasil pekerjaan.
Tidak adanya papan informasi di lokasi juga patut mendapatkan penjelasan dari instansi terkait. Apakah papan kegiatan memang belum dipasang, sedang dalam proses pemasangan, atau terdapat alasan administratif maupun teknis lainnya?
Jangan Sampai Anggaran Besar, Pengawasan Justru Lemah
Pekerjaan yang menggunakan uang APBD pada prinsipnya tidak hanya dituntut menghasilkan bangunan atau pekerjaan fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek administrasi, mutu, pengawasan, transparansi, dan keselamatan kerja.
Karena itu, kondisi lapangan semestinya menjadi perhatian bersama. Keberadaan mandor atau penanggung jawab pekerjaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan koordinasi, pengawasan kualitas, dan keselamatan para pekerja.
Demikian pula penggunaan APD dan penerapan K3 perlu menjadi perhatian serius. Keselamatan pekerja tidak seharusnya menjadi persoalan yang baru diperhatikan setelah terjadi kecelakaan.
GarudaXpose.com Tunggu Klarifikasi
GarudaXpose.com membuka ruang klarifikasi kepada pelaksana kegiatan, penyedia, konsultan pengawas, serta instansi teknis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait temuan tersebut.
Khususnya mengenai tidak terlihatnya papan nama kegiatan, keberadaan mandor atau penanggung jawab lapangan, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi, tentu penjelasan tersebut penting disampaikan kepada publik agar tidak muncul persepsi yang keliru.
Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, pihak terkait diharapkan segera melakukan pembenahan demi memastikan pekerjaan yang dibiayai APBD berjalan sesuai ketentuan.
Rp374 juta bukan angka kecil. Masyarakat tidak hanya membutuhkan hasil pekerjaan, tetapi juga transparansi tentang bagaimana uang publik tersebut digunakan dan bagaimana keselamatan orang-orang yang mengerjakannya dijamin.
GARUDAXPOSE.COM
Mengawal Informasi, Menguji Fakta, Menjaga Kepentingan Publik.
