GARUDAXPOSE.COM | BANYUWANGI – Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah sukses menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos), kini Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Banyuwangi sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program ini akan mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos), tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan graduasi dari bansos. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi daerah lain di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi piloting tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah di Banyuwangi, pada Jumat (21/8/2026).
Menurut Andy, kepercayaan tersebut tidak lepas dari keberhasilan Banyuwangi menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota se-Indonesia.
Atas capaian tersebut, lanjut Andy, Kemensos kembali memilih Banyuwangi sebagai lokasi percontohan untuk mengembangkan model pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujarnya.
Salah satu program yang akan dikembangkan adalah PPSE, yakni program pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu maupun kelompok. Program ini dilakukan melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun,” ujar Andy.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapat prioritas karena program diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Selain itu, program juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Andy menjelaskan, berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, terdapat dua aspek utama yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, yakni aspek sektoral dan manajerial.
Dari sisi sektoral, pemberdayaan di bidang pertanian serta penciptaan lapangan kerja formal menjadi faktor penting. Menurutnya, bansos tetap penting bagi masyarakat rentan, namun pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tambah Andy.
Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi faktor yang sangat krusial. Banyuwangi sendiri sudah biasa menggunakan data dalam penanganan kemiskinan
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
Untuk menyusun model tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat guna melakukan pemetaan dan menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ipuk menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Angka kemiskinan di Banyuwangi kini turun di angka 6,13 persen.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk. (Kevin)
