Mobil Terbakar di Jantung Kota Probolinggo, Damkar Bergerak Cepat Cegah Api Meluas

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Insiden kebakaran kendaraan roda empat menggegerkan warga di kawasan Jalan Panglima Sudirman, tepat di depan sebuah toko sepeda, Selasa (5/5/2026) petang. Sebuah mobil jenis Toyota Sigra dilaporkan hangus dilalap api dan sempat menjadi tontonan warga yang melintas.

Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan melalui layanan darurat sekitar pukul 18.02 WIB. Informasi itu segera diteruskan ke petugas pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut.

Merespons laporan tersebut, tim damkar langsung meluncur ke lokasi hanya dalam hitungan menit. Petugas berangkat pukul 18.03 WIB dan tiba di lokasi satu menit kemudian. Setibanya di tempat kejadian, api sudah terlihat membesar dan membakar hampir seluruh bagian kendaraan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mobil yang diketahui milik Yudi, warga Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, saat itu dalam kondisi terparkir. Kobaran api yang cukup besar dikhawatirkan merembet ke area sekitar, mengingat lokasi berada di jalur padat aktivitas.

Dua unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas berjibaku melakukan penyemprotan hingga akhirnya api berhasil dikendalikan sekitar pukul 18.25 WIB. Situasi dinyatakan aman dan terkendali lima menit kemudian.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kendaraan mengalami kerusakan berat akibat kebakaran tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, api diduga berasal dari gangguan pada sistem kelistrikan mobil. Kondisi cuaca yang cerah turut membantu proses pemadaman sehingga api tidak sempat menyebar lebih luas.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Probolinggo, Tri Setyo Anggodo, mengingatkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan, terutama pada bagian instalasi listrik.

“Pengecekan rutin sangat penting untuk mencegah risiko kebakaran. Kecepatan respons petugas juga menjadi faktor utama dalam menekan dampak yang lebih besar,” jelasnya.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Buka Giling PG Djatiroto 2026, Tradisi yang Terus Terpelihara
Pedagang Sayur Ditemukan Tewas di Tepi Jalan Raya Jatiroto, Diduga Dibacok Begal
Motor Honda Beat Hilang di Cisoka, Tangerang, Terekam CCTV Dua Pelaku
Kebakaran di Bodang, Bupati Lumajang Tegaskan Penanganan Bencana Harus Dibangun Melalui Sinergi Masyarakat dan Pemerintah
Tragis di Pusat Kota Surabaya, Pemuda Ditemukan Tewas di Area Parkir Hotel
DPRD Turun Gunung! Jembatan Longsor di Desa Kedasih, Rakyat Butuh Aksi Cepat
GERDAL OPT DENGAN METODE JALUR LANGIT
Skandal MBG di Kronjo: Puluhan Siswa Tumbang, Dapur Dihentikan, Penanggung Jawab Menghilang

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:21 WIB

Mobil Terbakar di Jantung Kota Probolinggo, Damkar Bergerak Cepat Cegah Api Meluas

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:39 WIB

Buka Giling PG Djatiroto 2026, Tradisi yang Terus Terpelihara

Senin, 4 Mei 2026 - 14:39 WIB

Pedagang Sayur Ditemukan Tewas di Tepi Jalan Raya Jatiroto, Diduga Dibacok Begal

Senin, 4 Mei 2026 - 11:50 WIB

Motor Honda Beat Hilang di Cisoka, Tangerang, Terekam CCTV Dua Pelaku

Senin, 4 Mei 2026 - 09:40 WIB

Kebakaran di Bodang, Bupati Lumajang Tegaskan Penanganan Bencana Harus Dibangun Melalui Sinergi Masyarakat dan Pemerintah

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB