Garudaexpose.com | Kabupaten Tangerang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin asupan sehat bagi pelajar justru berubah menjadi sumber kekhawatiran. Puluhan siswa SMP 1 Kronjo, Kabupaten Tangerang, dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap paket makanan yang diduga berasal dari SPPG Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Jumat (01/05/2026).
Alih-alih mendapatkan penjelasan utuh, publik justru dihadapkan pada minimnya transparansi. Saat Tim Media Center Jayanti (MCJ) mendatangi lokasi SPPG Cirumpak, penanggung jawab utama, Julius P., tidak terlihat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sosok yang seharusnya memberi klarifikasi justru tak muncul di tengah krisis.
Yang tersedia hanya keterangan singkat dari seorang staf, Hasan. Ia menyebut dapur telah dihentikan sementara dan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.
“Dapur dihentikan sementara. Masih menunggu hasil lab,” ujarnya, tanpa penjelasan lebih jauh soal standar keamanan pangan yang diterapkan.
Ketiadaan penjelasan rinci memicu pertanyaan besar: bagaimana sistem kontrol kualitas makanan dijalankan hingga puluhan siswa diduga menjadi korban?
Sorotan tajam datang dari Kepala Desa Cirumpak, H. Ridwan, S.Sy. Ia mengungkap potensi persoalan serius dalam proses produksi makanan.
“Masak dari jam 21.00 WIB. Ada kemungkinan makanan sudah tidak layak saat dikonsumsi,” ujarnya.
Jika benar makanan diproduksi sejak malam untuk dikonsumsi keesokan harinya tanpa pengelolaan yang ketat, maka risiko kontaminasi bukan lagi sekadar kemungkinan melainkan kelalaian yang bisa diprediksi.
Tak berhenti di situ, Ridwan juga menyinggung dugaan lemahnya pengelolaan limbah dapur. Sistem IPAL yang seharusnya menjadi standar dasar justru dipertanyakan keberadaannya.
“IPAL harus dicek. Limbah tidak boleh sembarangan. Kalau itu saja bermasalah, bagaimana dengan kebersihan makanannya?” tegasnya.
Pernyataan ini memperlebar dugaan bahwa persoalan tidak berdiri sendiri, melainkan bisa jadi bagian dari masalah tata kelola yang lebih dalam mulai dari higienitas dapur, penyimpanan makanan, hingga pengawasan operasional.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan terkait hasil awal investigasi maupun jumlah pasti siswa yang terdampak. Sementara itu, pihak SPPG Cirumpak masih bungkam di level pengambil keputusan.
Kasus ini menjadi alarm keras: program sebesar MBG tidak cukup hanya baik di atas kertas. Tanpa pengawasan ketat, standar operasional yang disiplin, dan transparansi, program ini justru berisiko menjadi ancaman.
Publik berhak tahu: apakah ini sekadar insiden, atau potret kelalaian yang selama ini tersembunyi?
(Spi)
