Garudaxpose.com | Sumenep — Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Batuan Batuan, Matlimin, akan menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta peninjauan ulang terhadap penggunaan label dan segel pada ompreng dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Matlimin menilai, pelabelan dan pemasangan segel pada ompreng perlu dikaji kembali dari sisi keamanan pangan. Menurutnya, ompreng yang digunakan untuk menyajikan makanan seharusnya dijaga kebersihan dan sterilitasnya dari benda atau material lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.
“Pelabelan dan segel pada ompreng bukan sebuah solusi, melainkan justru berpotensi menambah terjadinya kontaminasi. Sejatinya, ompreng harus steril dari benda apa pun untuk menjamin keamanan pangan yang disajikan,” ujar Matlimin, Senin (10/08/2026) di Dapur SPPG Batuan Batuan Sumenep.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan label atau segel. Ada berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap aman dan dikonsumsi pada waktu yang tepat.
Menurut Matlimin, salah satu langkah penting adalah memperkuat peran SPPG dalam membangun komunikasi dan koordinasi secara konsisten dengan penanggung jawab kelompok penerima manfaat.
“Banyak hal yang bisa dilakukan agar sajian menu MBG aman dikonsumsi. Sekalipun diberikan label, kalau pelaksanaannya tidak maksimal, maka kejadian menonjol tetap bisa saja terjadi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sejak makanan MBG dikirim ke lokasi penerima manfaat, SPPG perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas mengenai batas waktu makanan tersebut sebaiknya dikonsumsi.
PIC atau penanggung jawab kelompok penerima manfaat juga perlu mendapatkan pengingat secara berkala mengenai waktu konsumsi terbaik. Pengingat tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon seluler, grup WhatsApp, maupun komunikasi langsung.
“Setiap pengiriman, PIC kelompok penerima harus diingatkan. Bisa melalui saluran seluler, grup WhatsApp, atau bahkan dengan memonitor langsung ke sekolah-sekolah. Tujuannya untuk memastikan penerima manfaat mengonsumsi MBG pada waktu terbaik,” katanya.
Menurutnya, pola komunikasi yang aktif antara SPPG dengan sekolah maupun kelompok penerima manfaat merupakan bagian penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai potensi risiko dapat diantisipasi sejak makanan keluar dari SPPG hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Matlimin berharap surat yang disampaikan kepada BGN dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait mekanisme pelabelan dan penyegelan pada ompreng.
Ia menekankan bahwa tujuan utama seluruh proses tersebut adalah memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar aman, higienis, dan dikonsumsi pada waktu yang tepat.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh unsur yang terlibat konsisten menjaga keamanan pangan, memperkuat komunikasi, serta memastikan makanan dikonsumsi pada waktu yang tepat. Dengan begitu, tujuan Program Makan Bergizi Gratis untuk memberikan makanan yang aman dan bergizi kepada penerima manfaat dapat tercapai,” pungkas Matlimin.
(Septyan)












