Sebanyak 446 Personel Gabungan Disiagakan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Garudaxpose.com l Bali – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memimpin Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11).
Apel tersebut melibatkan 446 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, dan tenaga kesehatan. Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan di Bali.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wagub Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem dan Kerawanan Bencana di Bali*
Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat sejumlah wilayah di Bali memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tanah longsor, banjir rob, hingga abrasi. Potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah dengan cepat juga menuntut peningkatan kewaspadaan seluruh pihak.
Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata. Bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian dan citra pariwisata Bali.
“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Pemprov Bali Siapkan 446 Personel dan 42 Unit Kendaraan serta Sarana Pendukung*
Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 446 personel gabungan disiagakan dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta unsur tenaga kesehatan.
Selain personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan sarana pendukung turut disiapkan untuk menunjang pelaksanaan operasi penanganan bencana. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana di wilayah Bali.
Giri Prasta menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan kelengkapan peralatan, tetapi juga kesiapan fisik, mental, serta kemampuan seluruh unsur dalam merespons situasi darurat.
Ia meminta agar kendaraan dan peralatan operasional dipastikan berada dalam kondisi siap digunakan sehingga tidak menghambat kecepatan penanganan ketika terjadi bencana.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor dan Optimalkan Sistem Peringatan Dini*
Giri Prasta menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat dalam menghadapi potensi bencana.
Seluruh unsur terkait diminta membangun mekanisme koordinasi dan komando penanganan yang jelas agar pengerahan personel, peralatan, serta bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif.
Selain itu, pemantauan informasi dan peringatan dini BMKG perlu terus dioptimalkan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.
Kesiapsiagaan Bencana Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali*
Giri Prasta menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan alam dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama, mengingat dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, dan kerja sama seluruh pihak.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penguatan kesiapsiagaan bencana di Bali.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.
Kedepankan Semangat Menyama Braya, Wagub Tinjau Kesiapan Pasukan dan Peralatan*
Menutup amanatnya, Giri Prasta mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk mengedepankan semangat menyama braya atau kebersamaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.
Usai apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana pendukung.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan operasional dalam mendukung upaya antisipasi serta penanganan bencana di wilayah Bali.
Pemprov Bali dan KPK Perkuat Sinergi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Garudaxose.com l Bali – Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/11).
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sekda Dewa Indra: Perbaikan Tata Kelola Harus Berkelanjutan*
Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola harus terus dilakukan seiring perkembangan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Jadi Perhatian Utama*
Dalam rapat koordinasi tersebut, Dewa Indra menyoroti pentingnya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi, penguatan administrasi, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset.
Ia menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah daerah harus didukung kelengkapan dokumen administrasi dan legalitas yang memadai. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan data serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi aset pemerintah daerah sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.
Penuntasan Sertifikasi Aset Memerlukan Perencanaan dan Penganggaran Bertahap*
Dewa Indra mengakui bahwa penuntasan sertifikasi aset daerah tidak dapat dilakukan sekaligus. Selain jumlah aset yang cukup besar, proses sertifikasi juga membutuhkan waktu, kelengkapan dokumen, serta dukungan anggaran.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun langkah penyelesaian secara bertahap dan terencana. Terlebih, kegiatan pembangunan yang terus berlangsung juga berpotensi menambah jumlah aset baru yang harus dicatat, ditata, dan diamankan.
Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam melanjutkan proses sertifikasi agar seluruh aset secara bertahap memiliki kepastian hukum yang jelas.
KPK Apresiasi Capaian MCSP Pemerintah Daerah di Bali*
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik dari tahun ke tahun.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan kualitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, capaian dalam indikator pencegahan korupsi perlu diikuti dengan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan akuntabel.
Pengamanan Aset Jadi Bagian Penting Penyelamatan Keuangan Daerah
KPK menempatkan pengelolaan dan pengamanan aset sebagai salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta berada dalam penguasaan fisik yang jelas.
Penataan tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan kepemilikan dan penguasaan aset sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya.
KPK juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi, termasuk mengatasi berbagai kendala administrasi maupun pertanahan.
KPK Dorong Tertib Administrasi Sejak Perolehan Aset*
Selain menuntaskan sertifikasi aset yang telah dimiliki, KPK mendorong pemerintah daerah agar memperkuat tertib administrasi sejak awal perolehan aset, baik melalui pengadaan maupun kegiatan pembangunan.
Setiap penambahan aset perlu segera diikuti dengan pencatatan, pengumpulan dokumen pendukung, dan penyelesaian aspek legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan persoalan administrasi sekaligus memastikan seluruh aset pemerintah daerah terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perkuat Komitmen Bersama Wujudkan Tata Kelola Aset yang Akuntabel*
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah se-Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen dan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penataan, sertifikasi, dan pengamanan aset daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sehingga pengelolaannya semakin tertib, aman, transparan, dan akuntabel.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta para sekretaris daerah, inspektur, dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali.(KAR/TRA).
