Garudaxpose.com | BANDUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia bersiap menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi rakyat terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelelangan dua objek aset di wilayah Bandung. Diketahui, objek lelang tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian kredit melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Rencana aksi turun ke jalan ini disepakati dalam rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus yang digelar pada Kamis (29/10). Ketua Umum DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia, Tommy Subagja, menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul adanya temuan terkait sengketa aset yang proses lelangnya diduga kuat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mendesak adanya transparansi, klarifikasi resmi, dan pemeriksaan objektif terhadap dasar penetapan nilai limit, dokumen penilaian aset, serta tahapan pelaksanaan lelang agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Tommy Subagja di Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tommy menegaskan bahwa gerakan advokasi ini berpegang pada prinsip keadilan dan fakta. Pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau mendahului hasil pemeriksaan instansi berwenang. Fokus utama paguyuban adalah memastikan setiap pertanyaan publik dijawab berdasarkan fakta, setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai porsi kewenangan, dan masyarakat mendapatkan hak atas kepastian hukum.
Dalam tuntutannya, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia secara khusus mendorong sejumlah instansi terkait, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manajemen BRI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beserta pejabat lelang yang berwenang, untuk segera memberikan perhatian serius. Instansi-instansi tersebut diminta untuk menindaklanjuti polemik ini secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.
“Seluruh aspirasi akan kami sampaikan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menjaga ketertiban, melalui aksi damai, dan patuh pada supremasi hukum,” tambah Tommy.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam mengawal aspirasi masyarakat, mendorong transparansi perbankan dan birokrasi, serta memperjuangkan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
(rd iyan)
