Garudaxpose.com | Tabanan – Kasus meninggalnya seorang pria yang diduga melakukan pencurian ayam setelah menjadi korban pengeroyokan massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (24/7/2026), menuai sorotan luas dari berbagai kalangan.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan keprihatinan terhadap maraknya aksi main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Berbagai pihak menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlepas dari dugaan tindak pidana yang dilakukan korban, setiap orang tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa kewenangan untuk menentukan kesalahan seseorang dan menjatuhkan sanksi pidana sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, bukan masyarakat.
Sejumlah media turut menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku pengeroyokan.
Mereka berpandangan bahwa kasus-kasus kekerasan yang berujung pada kematian harus diusut secara menyeluruh agar memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera.
Selain aspek pidana, tragedi itu juga dinilai meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam bagi keluarga korban.
Kehilangan seorang anggota keluarga akibat aksi main hakim sendiri menjadi luka yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan alasan adanya dugaan tindak pencurian.
Salah seorang awak media menyampaikan bahwa masyarakat perlu melihat persoalan tersebut dari sisi kemanusiaan.
“Mungkin yang hilang hanya beberapa ekor ayam. Namun bagi seorang anak, ia kehilangan ayahnya untuk selamanya. Kerugian materi masih bisa diganti, tetapi nyawa manusia tidak akan pernah bisa dikembalikan.” Tuturnya.
Dalam perkembangannya, berbagai tanggapan publik juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh bentuk tindak pidana.
Perbandingan yang muncul di tengah masyarakat mengenai penanganan kasus ini dengan perkara lain menunjukkan adanya harapan agar aparat bertindak objektif dan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Karena itu, aparat penegak hukum didorong untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Selain mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan, aparat juga diharapkan memberikan perlindungan kepada keluarga korban selama proses hukum berlangsung.
Penanganan yang akuntabel dinilai menjadi salah satu upaya mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri di masa mendatang.
Berbagai pihak menegaskan bahwa penyelesaian setiap dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Aksi main hakim sendiri tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan tindak pidana baru yang mengakibatkan korban jiwa.
“Negara hukum harus hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan,” tegasnya.
