GARUDAXPOS.COM | LUMAJANG — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lumajang mengungkapkan keprihatinannya terkait keterbatasan anggaran pembinaan olahraga di daerahnya. Anggaran sebesar Rp250 juta yang dialokasikan saat ini dinilai hanya cukup untuk operasional rutin organisasi, seperti rapat kerja, monitoring, dan belanja staf, namun sama sekali tidak memadai untuk persiapan ajang bergengsi seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) maupun pemusatan latihan atlet.
Ketua Umum KONI Lumajang, Budi Satria Andhika, S.E.,M.M menjelaskan bahwa untuk mencapai target masuk dalam 10 besar pada Porprov 2027 mendatang, dukungan anggaran yang besar dan persiapan matang sejak jauh hari sangat dibutuhkan.
Saat ini, alokasi dana sebesar Rp1,75 miliar untuk 48 cabang olahraga (cabor) berada di bawah kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut mencakup bantuan peralatan, pendaftaran kejuaraan tingkat provinsi, kejuaraan kabupaten (Kejurkab), musyawarah cabang (Muscab), hingga pemusatan latihan cabang (Puslatcab).
Namun, besaran anggaran tersebut dinilai jauh dari kata ideal. Keterbatasan dana membuat para atlet dan cabor hanya bisa mengikuti satu hingga dua kejuaraan dalam setahun, itu pun kerap harus dibantu dengan biaya swadaya.
”Secara perhitungan ideal untuk pembinaan prestasi, anggaran tersebut sangat tidak cukup. Mengikuti kejuaraan provinsi idealnya beberapa kali dalam setahun, namun dengan anggaran yang ada, cabor terpaksa menombok dengan dana swadaya,” ujar Budi.
Kondisi ini juga berdampak pada pelaksanaan tes kebugaran atlet. Karena tidak tersedianya alokasi anggaran khusus untuk tes kebugaran di Dispora maupun KONI, pelaksanaan tes akhirnya disepakati menggunakan biaya swadaya sebesar Rp25.000 per atlet, yang dibebankan pada anggaran masing-masing cabor hasil koordinasi bersama.
Keluhan terkait minimnya dukungan anggaran ini sebenarnya telah disampaikan langsung oleh perwakilan cabor kepada Bupati Lumajang beberapa bulan lalu.
Dari hasil audiensi tersebut, direncanakan adanya penambahan anggaran yang dialokasikan langsung ke masing-masing cabor.
Budi berharap, pada tahun anggaran 2025 mendatang, tata kelola dana hibah pembinaan olahraga dapat dikembalikan sepenuhnya kepada KONI.
Berbeda dengan anggaran tahun ini yang melekat di Dispora, pada tahun 2026 mendatang ditargetkan alokasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar (termasuk Rp2,5 miliar untuk persiapan Porprov) dapat dikelola langsung oleh KONI.
”KONI lebih memahami kebutuhan teknis atlet dan cabor di lapangan, serta memiliki fleksibilitas pencairan yang lebih cepat dibanding mekanisme birokrasi pemerintahan. Banyak cabor mengeluh hendak berangkat kejuaraan namun dananya belum siap. Kami berharap tahun depan permasalahan seperti biaya tes kebugaran yang dibebankan ke atlet tidak terulang lagi,” pungkasnya.
