Garudaxpose.com | Surabaya – Kota Probolinggo mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan proyek Promoting a Circular Economy in Indonesia atau InCircular di Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan daerah.
Kota Probolinggo bersama empat daerah lainnya ditetapkan sebagai wilayah percontohan InCircular di Jawa Timur. Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Sidoarjo.
Peluncuran proyek InCircular berlangsung di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Selasa (15/9). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini dinilai sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional menuju ekonomi hijau yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Konsep ekonomi sirkular didorong untuk menciptakan pola pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien sekaligus menekan jumlah limbah yang dihasilkan.
Proyek InCircular merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia & ASEAN.
Terpilihnya Jawa Timur sebagai salah satu provinsi percontohan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transformasi pembangunan yang lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, rendah limbah dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan penting yang harus ditangani bersama. Di Jawa Timur, timbulan sampah disebut mencapai sekitar 6,5 juta ton setiap tahun, sementara yang terkelola secara optimal baru sekitar 25 persen.
Menurut Emil, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana. Kapasitas kelembagaan, konsistensi pemilahan sampah sejak dari sumber, dukungan pembiayaan hingga keterlibatan masyarakat dan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah.
“Melalui ekonomi sirkular, kita mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, serta memperkuat pemanfaatan kembali dan daur ulang,” ungkap Emil.
Ia menilai penerapan proyek InCircular tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Setiap kabupaten dan kota mempunyai karakteristik, potensi serta tantangan masing-masing dalam menangani persoalan sampah.
Karena itu, Emil meminta agar kerangka berpikir dan kondisi kelima daerah percontohan dapat dipaparkan secara utuh. Dengan demikian, implementasi proyek InCircular dapat menghasilkan solusi yang sesuai kebutuhan daerah sekaligus memperkuat sistem yang telah berjalan.
“Kelima daerah diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengembangan model implementasi ekonomi sirkular yang konkret, terukur, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” tuturnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo. Ia mengapresiasi komitmen lima kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terlibat dalam proyek InCircular.
Menurut Leonardo, pengukuhan komitmen tersebut menjadi langkah untuk membawa visi pembangunan ekonomi sirkular dari tingkat nasional ke dalam aksi nyata di daerah. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan sistem pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
“Membangun ekonomi sirkular dibutuhkan visi dan aksi bersama. Pemerintah daerah berperan penting menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan, sistem, layanan dan inovasi yang sesuai dengan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Director Urban Development Cluster GIZ Indonesia & ASEAN Thomas Foerch mengatakan kerja sama antara Pemerintah Jerman dan Indonesia telah berlangsung selama sekitar 50 tahun. Salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam kerja sama tersebut adalah ekonomi sirkular, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah.
“Kami mendukung pengelolaan sampah di Indonesia,” ujarnya.
Thomas menilai pemerintah provinsi memiliki posisi penting dalam memperkuat pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur juga menjadi modal penting dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ia optimistis kerja sama melalui proyek ekonomi sirkular dapat menghasilkan berbagai model yang bermanfaat bagi daerah. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tantangan yang membutuhkan kolaborasi dan solusi jangka panjang, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Bagi Kota Probolinggo, keterlibatan dalam proyek InCircular menjadi kesempatan untuk memperkuat berbagai program pengelolaan sampah yang telah berjalan. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Probolinggo.
Ina kemudian memaparkan kondisi persampahan di Kota Probolinggo di hadapan peserta forum. Dengan jumlah penduduk sebanyak 244.419 jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,45 persen, timbulan sampah di Kota Probolinggo mencapai sekitar 122 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sekitar 77 persen telah terkelola, sedangkan 23 persen masih belum terkelola. Kota Probolinggo juga telah memiliki satu offtaker RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai salah satu bagian dari upaya pemanfaatan sampah.
Berbagai kebijakan dan program di tingkat lingkungan turut dikembangkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Salah satunya melalui program satu RW satu bank sampah dan satu RW satu kendaraan roda tiga.
“Upaya pengelolaan sampah juga melalui beberapa program seperti 1 RW 1 bank sampah, 1 RW 1 kendaraan roda tiga dan Bapak Wali Kota juga mengeluarkan kebijakan surat edaran pengurangan sampah plastik di pusat perbelanjaan tidak menyediakan tas kresek,” jelas Ina.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah sejak dari hulu. Pemerintah Kota Probolinggo juga terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada proses pengangkutan dan pembuangan, tetapi mulai diarahkan pada pemilahan, pemanfaatan kembali dan pengolahan.
“Tentu saja Pemerintah Kota Probolinggo menyambut baik percontohan proyek untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah ini,” lanjut Wawali.
Keikutsertaan Kota Probolinggo dalam proyek InCircular sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan berbagai praktik ekonomi sirkular yang telah dilakukan agar lebih terintegrasi. Pengalaman daerah dalam pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama lima wilayah percontohan di Jawa Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Ina Dwi Lestari hadir didampingi Kepala DLH Agus Dwiwantoro, Kepala DKUP Agus Efendi, Kepala Disperinaker Retno Wandansari serta perwakilan Bapperida.
Melalui proyek InCircular, Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi sirkular. Pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkelanjutan.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
