Garudaxpose.Com | Tangerang – Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang dalam kesempatannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang nantinya bermuara pada optimalnya pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kota Tangerang.
“Mengingat bahwa skor ITKP kita pada tahun 2024 adalah 94,83 atau dengan predikat yang Sangat Baik, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan dan mempertahankan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP , untuk itulah sosialisasi aplikasi SPSE ini diadakan sebagai salah satu strategi dalam mempertahan kan nilai ITKP Kota Tangerang.” tutur Sekda dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Gedung Puspem Kota Tangerang, Kamis, (02/10/2025).
“Namun tentunya yang terpenting dari pada sekedar angka dan predikat adalah optimalnya tata kelola pengadaan yang menjadi indikator terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat Kota Tangerang.” sambung Herman di hadapan 129 peserta sosialisas yang terdiri dari PPK, PPTK dan admin pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Herman menambahkan, sosialisasi penggunaan Aplikasi SPSE tersebut berfokus kepada proses pencatatan non tender dan swakelola.
“Di mana hal tersebut merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam sub kategori pemanfaatan sistem informasi pengadaan.” ungkap Herman.
Untuk itu Herman menginstruksikan agar setelah kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh OPD dapat segera melakukan update data realisasi pengadaan barang dan jasanya pada aplikasi SPSE.
“Agar tidak menumpuk penginputannya di akhir tahun anggaran.” tukas Sekda.
Untuk diketahui, SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini digunakan oleh pemerintah, instansi, serta penyedia barang dan jasa untuk mengelola proses lelang secara daring.
(RNH)
