Garudaxpose.com | Probolinggo – Kabar beredarnya pemotongan anggaran BOSDA serta honor bagi guru ngaji hingga mencapai 50 persen menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi isu tersebut, jajaran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo mendatangi DPRD setempat untuk meminta klarifikasi langsung.
Audiensi yang digelar pada Rabu (06/05/2026) itu berlangsung di ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Pertemuan berjalan tertib dan menjadi ruang dialog antara perwakilan GP Ansor dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Kehadiran GP Ansor dalam forum tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya informasi yang beredar luas dan dinilai meresahkan, khususnya di kalangan tenaga pendidik keagamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperoleh kepastian terkait kebenaran kabar pemangkasan anggaran tersebut.
Ia menegaskan, langkah audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam merespons kegelisahan masyarakat, terutama para guru ngaji yang terdampak langsung oleh isu tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, memberikan penjelasan bahwa tidak ada kebijakan pemotongan anggaran sebesar yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, DPRD melalui Banggar justru berupaya menjaga keberlangsungan alokasi dana pendidikan, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan guru ngaji.
Ia juga menjelaskan bahwa dinamika pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar dalam proses penyusunan kebijakan, namun tetap mengedepankan kepentingan publik.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengawal proses penganggaran agar tetap berpihak pada sektor pendidikan.
Pengawasan tersebut akan difokuskan pada pembahasan Perubahan Anggaran Tahun 2026 serta penyusunan APBD Tahun 2027.
GP Ansor menegaskan komitmennya untuk terus memantau realisasi kebijakan yang dihasilkan, guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Salamul Huda menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi apabila kebijakan yang diambil belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa peran guru ngaji sangat vital dalam membentuk karakter dan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi para pendidik di tingkat akar rumput. (Septyan)
