Garudaxpose.com | Palembang, –
Gerakan Rakyat Berantas Korupsi ( Gerebek ) akan melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan penympangan Dana Desa,Desa Muara Dua,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir.
Menurut Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi,Samiun,AB kepada Wartawan Kamis ( 29/4/2026) dugaan penyimpangan Dana Desa,Desa Muara Dua,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir sangat kronis.Namun,tidak tersentuh dengan hukum.Untuk itu,pada Senin mendatang Gerebek akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumsel guna mendesak Kejati Sumsel segera melakukan pengusutan.
Data yang diperoleh mengungkapkan,Tahun Anggaran 2023 Desa Muara Dua,Kecamatan Pemulutan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.913.748.000,dengan beberapa program yang diantaranya,Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.182.749.600.Namun menurut keterangan Tokoh Masyarakat,kegiatan tersebut dikerjakan hanya sebagian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan/rehab/peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp.466.431.400,diduga tidak dikerjakan tidak sesuai RAB.
Untuk Tahun Anggaran 2024,Desa Muara Dua mendapat Dana Desa sebesar Rp.814.638.000,yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya,Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.162.932.000.Namun,keterangan Tokoh Masyarakat,fisik dikerjakan hanya sebagian.
Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan lingkungab pemukiman/gang sebesar Rp.378.346.000,diduga dikerjakan asal jadi.Penyertaan Modal Usaha sebesar Rp.50 juta,diduga dipergunakan untuk kepentingan oknum Kades.
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025,Desa Muara Dua mendapat Dana Desa sebesar Rp.817.230.000,yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya,Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.292.364.000,namun dikerjakan hanya sebagian.
Penyertaan Modal sebesar Rp.163.446.000,duduga tidak jelas jenis usahanya.Diduga dipergunakan untuk kepentingan oknum Kades.
Keterangan lain menyebutkan,tunjangan prangkat Desa Tahun 2025 selama sembilan bulan tidak diserahkan oleh oknum Kades.
