Garudaxpose.com l Medan (Sumut)—-
Paguyuban IKANAS jangan disalah artikan dengan ahlil bait MADINA. Sebab IKANAS itu lahir untuk menjalin silaturahmi secara SOSIAL KEMASYARAKATAN SEMARGA NASUTION saja serta menjaga dan membangkitkan kearifan LOKAL BUDAYA MANDAILING, bukan tempat “ CARI MUKA UNTUK MENCARI MAKAN”. Hal ini perlu disadari oleh komponen semarga NASUTION dijagad raya ini. Jangan hanya segelintir oknum pura pura menjadi “ PAHLAWAN KESIANGAN DALAM MEMBANTU BUPATINYA “ sejak awal pemekaran MADINA sampai saat ini yang kebetulan Ketua Umum DPP IKANAS. Dan juga kebetulan memegang tampuk kekuasaan di MADINA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapasitas seseorang itu untuk “ MENDAMPINGI” Bupati itu sudah cukup JELAS dalam arti sebagai APA IANYA BERADA DISANA????
Sudah barang tentu Publik dan Masyarakat tertanya tanya apakah tugas nya itu merupakan tugas Pemerintahan atau tugas PAGUYUBAN IKANAS????
Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Ia muncul di tengah menguatnya persepsi publik yang mulai mengaitkan aktivitas individu tertentu di lingkar kekuasaan dengan keberadaan organisasi paguyuban. Bagi sebagian kalangan, garis batas antara peran formal pemerintahan dan aktivitas sosial kemasyarakatan dinilai mulai kabur.
Beberapa Pengamat kebijakan Publik menegaskan, ketidakjelasan posisi tersebut berpotensi menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat. Terlebih ketika figur yang dimaksud memiliki kedekatan dengan kepala daerah sekaligus beririsan dengan struktur organisasi paguyuban.
“Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai publik menilai ada peran ganda yang tidak jelas dasar hukumnya,” tegasnya.
Isu ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan publik yang lebih luas: apakah keterlibatan pihak tertentu dalam mendampingi kepala daerah memiliki legitimasi administratif, atau sekadar relasi personal yang kemudian dimaknai sebagai bagian dari struktur kekuasaan?
Dalam tata kelola pemerintahan, setiap posisi dan fungsi semestinya memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui pengangkatan resmi, surat keputusan, maupun mandat kelembagaan. Tanpa itu, ruang abu-abu berpotensi memunculkan konflik kepentingan hingga persepsi penyalahgunaan pengaruh.
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi. “Kalau memang ada peran, jelaskan secara terbuka. Apa jabatannya, apa tugasnya, dan apa dasar hukumnya. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas,” ujar seorang analis kebijakan publik.
Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan seperti IKANAS dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya, khususnya di kalangan marga Nasution. Namun, ketika organisasi tersebut terseret dalam pusaran isu politik atau kekuasaan, potensi distorsi fungsi menjadi tak terhindarkan.
Publik pun kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dari internal paguyuban itu sendiri. Kejelasan dianggap penting agar tidak terjadi pembelokan persepsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Di tengah dinamika ini, satu hal menjadi sorotan: batas antara kekuasaan dan kedekatan sosial tidak boleh dibiarkan samar. Sebab ketika garis itu kabur, yang lahir bukan hanya polemik—melainkan juga krisis kepercayaan.
(Tim Redaksi)
