Garudaxpose.com | Pasuruan – Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P-MDM, Gus Ujay, secara resmi menyatakan sikap tegas mendukung penuh eksistensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan ini muncul sebagai respons strategis terhadap dinamika publik mengenai posisi ketatanegaraan Polri. Gus Ujay menilai bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian hanya akan mengerdilkan efektivitas penegakan hukum dan menjauhkan institusi ini dari perannya sebagai pelindung rakyat.
Pilar Kehadiran Negara
Dalam keterangannya pada Jumat (30/1), Gus Ujay menekankan bahwa profesionalisme Polri adalah cerminan langsung dari kehadiran negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Polri bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi pilar penting dalam memastikan negara hadir secara nyata di tengah rakyat. Dukungan kami adalah langkah nyata untuk memperkuat stabilitas keamanan dan perlindungan warga negara,” ujar Gus Ujay.
Menyambut Seruan “Titik Darah Penghabisan”
Sikap P-MDM ini selaras dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya untuk berjuang “sampai titik darah penghabisan” dalam menjaga marwah institusi di bawah mandat Presiden.
Gus Ujay menafsirkan frasa tersebut bukan sebagai retorika semata, melainkan sebuah janji etis. Menurutnya, loyalitas Polri kepada Presiden adalah pengejawantahan dari loyalitas kepada kepentingan publik.
“Frasa tersebut bermakna komitmen etis agar Polri bekerja tanpa setengah hati, menjunjung tinggi integritas, dan setia kepada kepentingan rakyat yang diwakili oleh Kepala Negara,” tambahnya.
Dukungan Konstruktif dan Pengawasan Kritis
Meski memberikan dukungan penuh, Gus Ujay menegaskan bahwa P-MDM tetap memposisikan diri sebagai mitra kritis. Ia menekankan pentingnya pengawasan masyarakat sipil agar Polri terus bertransformasi menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel.
Komitmen P-MDM: Mendukung stabilitas nasional dan keadilan hukum.
Harapan Publik: Perbaikan pelayanan, penguatan transparansi, dan penjagaan martabat warga negara dalam proses hukum.
Modal Utama: Mempertahankan tingkat kepercayaan publik (public trust) melalui kerja nyata yang profesional.
“Dukungan kami adalah dukungan konstruktif, bukan sekadar legitimasi kosong. Hubungan Polri dan masyarakat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kokoh,” tegasnya menutup pernyataan.
Dengan posisi Polri yang tegak lurus di bawah Presiden, LSM P-MDM optimis cita-cita Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera dapat diakselerasi tanpa hambatan birokrasi yang tumpang tindih.
IPUL Jatim Divisi Humas DPP LSM P-MDM, Jawa Timur
