Oleh : H. Syahrir Nasution. Managing Direector : PECI – Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Garudaxpose.com l Medan (Sumut)—Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah haqqul yaqin menggambarkan tingkat keyakinan tertinggi terhadap suatu kebenaran. Jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan politik saat ini, dapat dikatakan bahwa rakyat telah sampai pada titik haqqul yaqin bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang terbuka terhadap kritik, siap dikoreksi, dan bersedia mendengar suara masyarakat.
Sebaliknya, rakyat semakin jenuh terhadap pemimpin yang lebih sibuk membangun citra, melakukan perjalanan seremonial, atau “pelesiran” yang minim manfaat langsung bagi kepentingan publik.
Fenomena ini lahir bukan tanpa alasan. Dalam ilmu pemerintahan modern, salah satu indikator kepemimpinan yang sehat adalah adanya mekanisme checks and balances (kontrol dan keseimbangan).
Seorang pemimpin yang anti kritik sesungguhnya sedang menutup akses terhadap informasi penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan. Kritik bukanlah ancaman, melainkan instrumen evaluasi yang sangat diperlukan dalam proses pemerintahan.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kegagalan pemerintahan berawal dari hilangnya keberanian bawahan, akademisi, media, maupun masyarakat untuk menyampaikan koreksi. Ketika seorang pemimpin hanya ingin mendengar pujian, maka yang lahir adalah kebijakan yang jauh dari realitas lapangan. Akibatnya, program tidak tepat sasaran, anggaran tidak efektif, dan kepercayaan publik terus mengalami penurunan.
Di sisi lain, masyarakat kini semakin cerdas. Era digital membuat informasi mengalir begitu cepat dan terbuka. Rakyat dapat membandingkan kinerja satu daerah dengan daerah lainnya, serta menilai kualitas kepemimpinan secara lebih objektif. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh pencitraan atau aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran besar tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemimpin yang terlalu sering melakukan perjalanan tanpa hasil yang jelas kerap dipersepsikan sebagai sosok yang menjauh dari persoalan rakyat.
Ketika jalan-jalan rusak belum diperbaiki, harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan sulit diperoleh, dan pelayanan publik berjalan lamban, sementara pemimpin lebih banyak terlihat dalam agenda perjalanan dan seremoni, maka muncul kesan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Secara ilmiah, legitimasi kepemimpinan tidak hanya berasal dari kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, serta kesediaan menerima kritik dan masukan. Pemimpin yang mau dikoreksi menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, karena ia memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kebijakan selalu memiliki ruang untuk diperbaiki.
Sebaliknya, pemimpin yang alergi terhadap kritik cenderung terjebak dalam lingkungan yang hanya dipenuhi pujian. Dalam jangka panjang, kondisi ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Rakyat saat ini mendambakan pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan secara langsung, berani mengakui kekurangan, dan cepat melakukan perbaikan. Mereka menginginkan pemimpin yang lebih banyak bekerja daripada berbicara, lebih banyak menyelesaikan masalah daripada mencari panggung, serta lebih mengutamakan pelayanan daripada pencitraan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa jauh ia bepergian atau seberapa sering ia tampil di hadapan publik. Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat dari setiap kebijakan yang diambilnya.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang dihadapi bangsa ini, rakyat tampaknya telah sampai pada satu kesimpulan yang kuat: Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap dikoreksi, terbuka terhadap masukan, dan dekat dengan rakyat; bukan pemimpin yang sibuk menikmati fasilitas kekuasaan.
Sebab pada hakikatnya, kekuasaan adalah amanah untuk melayani, bukan kesempatan untuk berjarak dari rakyat.
“Pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang tidak pernah salah, melainkan pemimpin yang berani menerima koreksi dan segera memperbaiki kesalahan demi kepentingan rakyat.”
(M.SN)
