Garudaxpose.com | Sumenep — Penguatan sistem pengawasan keamanan pangan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan SPPG Sumenep Batuan Batuan di tengah munculnya sejumlah kejadian menonjol dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan keracunan pangan, temuan SPPG yang belum memenuhi standar, hingga menu MBG yang dinilai tidak layak santap dan berujung pada penghentian sementara operasional sejumlah SPPG.
Kepala SPPG Sumenep Batuan Batuan, Matlimin, bersama pemilik SPPG, sejak awal pelaksanaan program terus melakukan berbagai langkah evaluasi dan penguatan pengawasan untuk memastikan program MBG yang diamanahkan pemerintah dapat berjalan dengan baik, aman, dan sesuai standar.
Matlimin mengatakan, sejak mulai beroperasi pada 10 November 2025, pihaknya secara konsisten melibatkan pihak sekolah dan tenaga kesehatan, khususnya Bidan Desa, dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sejak awal selalu berupaya melibatkan pihak sekolah dan tenaga kesehatan. Setiap bulan kami melakukan pertemuan untuk menerima kritik, masukan dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pendistribusian MBG,” ujar Matlimin.
Menurutnya, koordinasi tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pengawasan bersama. Sekolah tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga diharapkan aktif memberikan masukan terkait kualitas makanan, keamanan pangan, serta pelaksanaan distribusi MBG di lapangan.
Selain memperkuat koordinasi dengan sekolah dan Bidan Desa, pembenahan fasilitas pendukung operasional juga terus dilakukan. Melalui peran Mitra SPPG, pemenuhan berbagai standar fasilitas menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat sistem keamanan pangan.
Rapat koordinasi yang digelar di SMK Negeri 1 Sumenep ini guna memastikan para penanggung jawab atau PIC Kelompok Penerima MBG dapat melakukan penilaian secara langsung dan tersistem sehingga dapat dimonitor langsung oleh Badan Gizi Nasional, Penguatan pengawasan ini dilakukan melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) kepada pihak sekolah dan penanggung jawab Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Senin (10/8/2026) pagi.
Dalam kesempatan itu, Matlimin memperkenalkan mekanisme uji organoleptik melalui sistem yang digunakan untuk mendukung proses pemantauan makanan MBG.
Uji organoleptik merupakan salah satu tahapan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai karakteristik makanan secara inderawi, seperti penampakan, aroma, rasa, tekstur, dan kondisi umum makanan sebelum dikonsumsi.
Menurut Matlimin, pemeriksaan tersebut pada dasarnya telah dilakukan di SPPG oleh ahli gizi sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun, pemeriksaan kembali ketika makanan sampai di sekolah juga dinilai penting sebagai bentuk pengawasan berlapis.
“Di SPPG sendiri uji organoleptik sudah dilakukan oleh ahli gizi sebelum makanan didistribusikan. Namun, pihak sekolah juga perlu melakukan pemeriksaan kembali ketika makanan diterima. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan menu MBG yang diterima sesuai standar gizi dan layak dikonsumsi,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kondisi makanan yang tidak sesuai, pihak sekolah atau penanggung jawab KPM dapat segera menyampaikan laporan kepada SPPG untuk ditindaklanjuti.
Langkah tersebut dinilai penting karena keamanan pangan tidak hanya ditentukan pada saat proses produksi di dapur SPPG, tetapi juga membutuhkan pengawasan sejak makanan keluar dari SPPG hingga diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Matlimin menegaskan bahwa penguatan keamanan pangan dalam program MBG tidak dapat hanya dibebankan kepada pengelola SPPG.
Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pengelola SPPG, ahli gizi, tenaga kesehatan, pihak sekolah, hingga penanggung jawab kelompok penerima manfaat.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Semakin banyak pihak yang terlibat melakukan pengawasan dan memberikan masukan, semakin besar peluang kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Matlimin.
Ia menambahkan, kritik dan masukan dari sekolah maupun tenaga kesehatan akan terus dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG. (Septyan)
