BREBES,GarudaXpose.com//-Pemerintah pusat tancap gas mengejar target 1 juta rumah rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin langsung konsolidasi kolaborasi Tapera, BNI, PNM, dan SMF di Desa Kaliwlingi, Brebes,Sabtu 9 Mei 2026. Agenda utama: memastikan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak menghambat 24.470 unit rumah untuk Brebes dan Banyumas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma,Wakil Bupati Brebes Wurja,S.E, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Dinas Perkim Jateng Boedyo Dharmawan, dan Kepala Dinas Perkim Brebes Lode Vindar Aris Nugroho. Dari unsur pengembang hadir Sriyanto, Ketua Perkumpulan Developer sekaligus Ketua REI Tegal Raya yang membawahi Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes. Tampak pula tokoh pemuda Brebes H. Ridhohul Khukam, S.T., Ketua TP PKK Kab. Brebes Bapak Asep, Sekda Dr. H. Tahroni, M.Pd., serta jajaran OPD Kabupaten Brebes.
Urat Nadi Program: LSD Jadi PenentuMenteri Maruarar menegaskan SKB LSD baru akan segera diteken pemerintah pusat. Isinya: seluruh kepala daerah wajib menerbitkan RTRW terbaru atau Peraturan Kepala Daerah bagi wilayah yang sudah waktunya berubah. “Yang belum, segera cepat diterbitkan Perkada,” tegas Maruarar. Brebes dipatok jadi contoh. Bupati Paramitha menyatakan Perda LSD dan SK LP2B Brebes akan terbit akhir Mei 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Urgensi itu diamini REI. Sriyanto menyebut Brebes adalah investasi terbesar perumahan di Jateng. Tahun 2024 Brebes jadi Pokja PKP terbaik se-Jateng dan 2025 mencatat realisasi MLPP tertinggi ketiga. “Kalau tidak segera terbit, perizinan terhambat. Program nasionalnya tidak terlampaui. Pak Menterinya nanti mumet,” kata Sriyanto. Dia mengaku baru silaturahmi ke tiga daerah, termasuk Brebes, dan mendapat komitmen percepatan.
Duitnya Sudah Siap, Tinggal Lahannya
Dari sisi pembiayaan, BNI melaporkan realisasi penyaluran KPR hingga April 2026 sudah Rp1,7 triliun dari target Rp2,3 triliun atau 73,9%. Rinciannya: sisi suplai Rp836 miliar dari target Rp1,3 triliun dan sisi demand Rp874 miliar dari target Rp1 triliun. “Kami sedang ajukan tambahan kuota 2027. Bulan ini kami optimistis tembus Rp1 triliun,” ujar perwakilan BNI.
Buktinya, dalam acara di Kaliwlingi hari ini, tercatat peminatan kredit Rp270,1 miliar dari 38 pengembang. Angka itu 10 kali lipat capaian di Manado yang hanya Rp26 miliar. “Kami yakin program ini akan dorong pertumbuhan Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.
Skema kolaborasi lima pihak sudah jelas: Kementerian PKP sebagai regulator dan pengarah kebijakan, BP Tapera mengelola dana tabungan perumahan rakyat, BNI menyalurkan KPR FLPP, PNM melakukan pemberdayaan ekonomi debitur, dan SMF menjaga likuiditas pembiayaan sekunder.
Jateng Pasang Badan: 600 Ribu Unit, 1,2 Juta Hektare Sawah Tak Boleh Diganggu
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut agenda ini sebagai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk rumah murah terjangkau. “Ini kabar dari Bapak Presiden. Papan adalah kebutuhan dasar,” ujarnya di hadapan pengembang se-Tegal Raya dan Pekalongan.
Luthfi membeber data: 2025 Jateng bedah rumah 225.000 unit. Untuk 2026, Menteri PKP menjanjikan 600.000 unit rumah baru di Jateng. Syaratnya, tata ruang beres. “LSD itu luas baku sawah yang tidak bisa diubah. Jateng punya 1,2 juta hektare dan tidak boleh diganggu. Tapi RTRW harus segera disesuaikan,” tegasnya.
Dia bahkan pasang badan. “Kalau ada pengembang yang lahannya masuk LP2B, hubungi saya. Jangan hubungi bupatinya.” Luthfi sudah perintahkan seluruh bupati/wali kota se-Jateng untuk selesaikan RTRW. Saat ini baru 21 kabupaten/kota yang belum, dari total 35. Dia juga memastikan aturan lama KPR sudah tidak berlaku sehingga proses lebih cepat tanpa wawancara dan cek fisik.
Taruhan Brebes: Deadline Mei 2029
Brebes kini jadi barometer. Jika Perda LSD mulus akhir Mei, izin ribuan rumah langsung jalan. Jika telat, target 24.470 unit Brebes-Banyumas terancam, dan efek dominonya ke target nasional.
“Brebes ujungnya Jawa Tengah, harus diperhatikan,” kata Luthfi. Sriyanto menambahkan, sinergi Pemkab Brebes dengan REI sudah paling cepat. “Terima kasih Bupati Brebes. Tinggal ketok palu Perdanya.”
Pemerintah menargetkan rumah murah sebagai salah satu jurus mengerek pengentasan kemiskinan. Kuncinya tinggal sinkronisasi pusat-daerah soal tata ruang. Brebes adalah ujian pertama. Jika pola kolaborasi Tapera-BNI-PNM-SMF ini berhasil, akan direplikasi ke seluruh Indonesia.
Sinergi Daerah dan Harapan Rakyat
Di ujung acara, Bupati Paramitha menegaskan komitmen penuh Pemkab Brebes. “Kami tidak mau Brebes jadi penghambat. Akhir Mei Perda LSD terbit. Ini amanah Presiden, arahan Menteri, dan harapan rakyat.”
Tokoh pemuda Brebes H. Ridhohul Khukam, S.T. yang hadir menyebut, rumah terjangkau adalah kebutuhan generasi muda. “Jangan sampai anak muda Brebes kerja di kota, tapi tidak bisa punya rumah di tanah sendiri. Program ini harus dikawal sampai jadi.”
Sekda Dr. H. Tahroni, M.Pd. menambahkan, seluruh OPD sudah satu komando. “Dinas Perkim, DPMPTSP, Bappeda, semua sudah kami rapatkan. Begitu Perda terbit, perizinan kami percepat. Tidak ada lagi ego sektoral.”
Pungkasnya
Kolaborasi Tapera-BNI-PNM-SMF di Brebes bukan sekadar seremoni. Ini pertaruhan kecepatan birokrasi melawan tenggat waktu. Dengan uang sudah siap, pengembang sudah antre, dan rakyat menunggu kunci, bola kini ada di meja DPRD dan Pemkab Brebes. Deadline akhir Mei 2029 akan menentukan: Brebes jadi pionir atau justru sumbat pertama program 1 juta rumah Prabowo. Semua mata kini tertuju ke Kaliwlingi.red**
(Gus)
