Garudaxpose.com | PROBOLINGGO – Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana menjadi salah satu perhatian Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo. Hal itu mengemuka dalam audiensi pengurus FPRB bersama Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Selasa (1/9/2026) siang.
Audiensi berlangsung di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi FPRB untuk menyampaikan berbagai program sekaligus membangun penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menghadapi potensi kebencanaan.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo Boedi Harjanto, Sekretaris BPBD Dedy Ristantama, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Nurkholiq, Ketua FPRB Kota Probolinggo Sugeng Nufindarko, serta jajaran pengurus inti FPRB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengawali audiensi, Ketua FPRB Kota Probolinggo Sugeng Nufindarko memaparkan konsep “Sinergi Pentahelix Menuju Ketangguhan Kota Probolinggo Bersolek.” Pemaparan tersebut menitikberatkan pada pentingnya membangun kolaborasi lintas unsur untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Sugeng menjelaskan, Kota Probolinggo memiliki karakteristik wilayah dengan potensi multi bahaya yang perlu mendapatkan perhatian secara berkelanjutan. Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, tetapi juga mencakup potensi bahaya geologi serta berbagai risiko lain yang dapat muncul di tengah masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan tata kelola pengurangan risiko bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan hingga pemulihan pascabencana.
Dalam pemaparannya, Sugeng juga menekankan pentingnya memperkuat pilar-pilar tata kelola yang berada dalam FPRB Kota Probolinggo. Pilar tersebut dijalankan melalui tugas pokok dan fungsi organisasi, penyusunan kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), penguatan kemitraan pentahelix serta pengelolaan sosial berbasis komunitas di lingkungan masyarakat.
“Ketangguhan bencana tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media sebagai satu kekuatan yang saling melengkapi,” kata Sugeng dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, kekuatan jejaring pentahelix menjadi salah satu modal penting dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan fasilitasi, masyarakat menjadi kekuatan utama di lapangan, akademisi memberikan dukungan pengetahuan, dunia usaha dapat memperkuat sumber daya, sedangkan media berperan dalam edukasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan.
Sugeng juga menyampaikan bahwa masing-masing bidang di tubuh FPRB telah menyiapkan sejumlah program yang diarahkan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Program tersebut diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.
Selain program bidang, FPRB turut menyampaikan rencana pelaksanaan Jambore FPRB Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi agenda dua tahunan sebagai ruang konsolidasi, edukasi, pertukaran pengalaman serta penguatan jejaring para pihak yang bergerak dalam pengurangan risiko bencana.
Untuk tahun 2026, Jambore FPRB direncanakan berlangsung pada Oktober. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas kolaborasi dalam membangun budaya sadar bencana di Kota Probolinggo.
Sugeng berharap seluruh rangkaian program dan penguatan jejaring yang dilakukan FPRB bersama pemerintah serta berbagai elemen masyarakat mampu mendukung terwujudnya Kota Probolinggo Bersolek yang tangguh dan berkelanjutan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan positif yang selama ini dilakukan FPRB. Ia menilai keberadaan FPRB memiliki peran penting dalam membangun Kota Probolinggo yang semakin tangguh menghadapi bencana, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan pascabencana.
“Semua kegiatan positif yang dilakukan FPRB tentu kami apresiasi. Upaya membangun ketangguhan kota terhadap bencana harus dilakukan mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan saat bencana hingga pascabencana,” ujar Aminuddin.
Ia mendorong FPRB agar tidak berhenti pada kegiatan internal organisasi, tetapi mampu mengembangkan pola sosialisasi kebencanaan hingga lingkungan pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, edukasi yang dilakukan secara konsisten dapat membentuk masyarakat yang memahami risiko sekaligus mampu mengambil langkah tepat ketika menghadapi situasi darurat.
Aminuddin berharap FPRB dapat menjadi salah satu pionir dalam membangun ketangguhan bencana di tengah masyarakat. Edukasi yang menyentuh sekolah, komunitas, lingkungan permukiman hingga kelompok masyarakat dinilai penting agar kesadaran terhadap risiko bencana tumbuh secara merata.
Selain penguatan edukasi, Wali Kota juga berharap FPRB mampu ikut menjawab berbagai persoalan kebencanaan yang muncul di Kota Probolinggo. Kolaborasi dengan BPBD dan perangkat daerah lainnya dinilai penting agar setiap potensi persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani melalui langkah yang terkoordinasi.
“FPRB kami harapkan bisa ikut mengatasi persoalan-persoalan yang muncul terkait kebencanaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun masyarakat yang siap, memahami risiko dan memiliki kemampuan menghadapi bencana,” tutur Aminuddin.
Terkait rencana Jambore FPRB pada Oktober mendatang, Aminuddin memberikan perhatian khusus agar agenda tersebut dapat segera dipersiapkan dan diselenggarakan dengan baik. Ia menilai Jambore tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi perlu dikembangkan sebagai bagian dari agenda berkelanjutan FPRB.
Aminuddin juga mendorong agar Jambore tersebut dapat menjadi bagian dari timeschedule FPRB, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berlangsung pada tahun 2026. Agenda dua tahunan tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan konsep dan penguatan program yang semakin baik.
“Jambore ini kami harapkan bisa segera dilaksanakan dan menjadi timeschedule FPRB. Jangan hanya dilakukan tahun ini, tetapi bisa menjadi agenda yang terus berjalan pada tahun-tahun mendatang,” tegas Aminuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pendidikan dan Sosialisasi FPRB Kota Probolinggo Eko Yudha H.M turut menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program organisasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 44 Tahun 2024, khususnya BAB VIII mengenai Pelaksanaan Anggaran.
Eko menyinggung ketentuan yang menetapkan Wali Kota menunjuk lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya FPRB memahami mekanisme pelaksanaan program yang berkaitan dengan dukungan kegiatan di tingkat wilayah.
Menanggapi hal itu, Aminuddin menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran pemerintah daerah juga berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia menyebut terdapat pembaruan pada SIPD sejak 2025 yang turut memengaruhi kriteria penganggaran melalui penggunaan kode-kode rekening.
Karena itu, Aminuddin menyarankan agar FPRB melakukan koordinasi secara teknis dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Probolinggo. Koordinasi juga dapat dilakukan dengan BPBD agar setiap rencana kegiatan dapat disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan penganggaran yang berlaku.
“Karena SIPD pada 2025 mengalami pembaruan, ada kriteria yang ditentukan melalui kode-kode rekening. Untuk hal teknis seperti ini, FPRB bisa berkoordinasi dengan BPKAD dan juga BPBD,” jelas Aminuddin.
Pembahasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan FPRB tidak hanya membutuhkan dukungan dari sisi program, tetapi juga pemahaman terhadap mekanisme administrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah, diharapkan berbagai program pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.
Audiensi kemudian menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara FPRB, BPBD dan Pemerintah Kota Probolinggo mengenai arah penguatan ketangguhan daerah. Kolaborasi pentahelix menjadi salah satu pendekatan yang dinilai penting untuk menghadapi karakter risiko bencana yang semakin kompleks.
Ke depan, sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi. Berbagai gagasan yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program konkret, edukasi kebencanaan, penguatan kapasitas masyarakat serta koordinasi yang lebih intensif antarpemangku kepentingan.
FPRB Kota Probolinggo juga diharapkan mampu terus memperluas jejaring hingga tingkat komunitas. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, semakin kuat pula fondasi ketangguhan Kota Probolinggo dalam menghadapi berbagai ancaman.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan BPBD serta keterlibatan unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media, konsep Kota Probolinggo Bersolek diharapkan dapat berjalan beriringan dengan agenda pengurangan risiko bencana. Ketangguhan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons bencana, tetapi juga dari kesiapan seluruh elemen kota untuk mengurangi risikonya sejak dini.
Audiensi FPRB bersama Wali Kota Probolinggo tersebut pun ditutup dengan semangat memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Pertemuan ini menjadi salah satu langkah untuk memastikan agenda pengurangan risiko bencana dapat terus berkembang secara terencana, berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
