Garudaxpose.com | Probolinggo – Ratusan petani dari Poktan dan Gapoktan se-Kabupaten Jember mengikuti Bimbingan Teknis Optimasi Lahan 2026. Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember Drs. M. Djamil, http://M.Si ini menggandeng aparat penegak hukum sebagai narasumber guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Hadir sebagai pemateri hari pertama Kepala Kejaksaan Negeri Jember Dr. Yadyn Palembangan, S.H., M.H bersama Kasi Intel Kejari Jember. Sementara untuk sesi besok, Rabu 21 Mei 2026, materi akan disampaikan perwakilan Satreskrim atau Unit Tipikor Polres Jember.
Kabid Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian Dinas TPHP Jember, Moh. Kosim, http://S.TP., M.P., mengatakan program Optimasi Lahan merupakan program strategis nasional dengan anggaran dari Kementerian Pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun 2025 Jember mendapat alokasi Oplah seluas 4.410 hektare untuk 107 Poktan. Tahun 2026 alokasinya naik menjadi 7.070 hektare untuk 240 Poktan karena Jember dinilai sukses oleh kementerian,” jelas Kosim saat membuka bimtek.
Menurutnya, besarnya anggaran menuntut pengawasan ketat. Bimtek digelar agar Poktan memahami juknis dan melaksanakan program sesuai ketentuan.
“Pengawalan ini perlu melibatkan semua pihak, termasuk media. Secara kedinasan kami mengundang APH sebagai narasumber dari Kejaksaan dan besok dari Polres Jember sebagai langkah penguatan terhadap kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan Oplah,” ujarnya.
Kosim berharap petani melaksanakan kegiatan sesuai juknis dan spesifikasi teknis. Karena program bersifat swakelola, ia mendorong gotong royong masyarakat agar hasil pekerjaan melampaui target.
“Saluran air yang biasanya 50 meter bisa bertambah dengan swadaya masyarakat. Harapan Pak Kadis TPHP agar masyarakat merasa memiliki program ini sampai selesai dan ikut merawatnya,” kata Kosim.
Dalam paparannya, Kajari Jember Dr. Yadyn Palembangan menekankan lima prinsip agar anggaran aman dari masalah hukum: perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
“Dalam perencanaan harus mempertimbangkan kondisi terkini dan geografis. Harus akurat, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi yang rapi adalah benteng pertama dari pelanggaran hukum,” tegas Yadyn.
Yadyn juga berbagi pengalaman saat menjabat Kajari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saat itu ia mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai pendukung kegiatan pertanian terbaik se-Indonesia.
“Kalau bicara pertanian saya paham karena basic saya petani. Kami paham mulai dari pH tanah, kualitas unggulan bisa kita komunikasikan. Di Luwu Timur saya kembangkan 11 komoditas unggulan seperti semangka tanpa biji, durian musangking, durian balok, jagung, melon bolen. Masing-masing desa saya tempatkan komoditas unggulan,” ungkapnya.
Bimtek Oplah 2026 diharapkan memperkuat kapasitas Poktan sehingga program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pewarta: Slamet Raharjo
