FPRB Kota Probolinggo Resmi Dikukuhkan, Pemkot Perkuat Mitigasi dan Ketangguhan Bencana

- Penulis

Rabu, 20 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2026-2030 dalam sebuah agenda yang digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah perkotaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, unsur BPBD Provinsi Jawa Timur, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga elemen masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam laporan kegiatan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan FPRB mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo Masa Bakti 2026-2030.

Menurutnya, keberadaan forum tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih terintegrasi.

“FPRB diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara mandiri,” ujarnya.

Sebanyak sekitar 70 peserta menghadiri agenda pengukuhan tersebut, yang terdiri dari berbagai unsur strategis di Kota Probolinggo.

Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih, Sugeng Nufindarko menyampaikan bahwa kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bencana alam maupun nonalam.

Ia menilai, pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun budaya tangguh bencana di tengah masyarakat. Ini bukan sekadar organisasi, tetapi bentuk pengabdian kemanusiaan,” katanya.

Sugeng juga mengingatkan bahwa Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerawanan, mulai dari banjir, kebakaran permukiman, angin kencang hingga dampak perubahan iklim yang perlu diantisipasi sejak dini.

Menurutnya, perkembangan pembangunan kota harus disertai sistem perlindungan dan mitigasi yang memadai agar keselamatan masyarakat tetap terjaga.

“Pembangunan kota yang maju harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi risiko bencana. Kota yang indah juga harus menjadi kota yang aman,” imbuhnya.

Sementara itu, Pangarso Suryotomo memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Probolinggo yang terus memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana melalui FPRB.

Ia berharap forum tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat.

“Kami berharap Kota Probolinggo dapat menjadi daerah yang semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa mitigasi bencana menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.

Ia menyebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya pengurangan risiko, termasuk penambahan rumah pompa untuk mengantisipasi banjir serta penguatan sistem peringatan dini atau early warning system yang terpusat di BPBD.

Sistem tersebut digunakan untuk memantau berbagai potensi ancaman, termasuk cuaca ekstrem dan aktivitas Gunung Bromo.

“Kita memang berada di wilayah yang relatif aman, tetapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena ada potensi banjir, angin puting beliung hingga rob akibat wilayah dataran rendah,” jelasnya.

Aminuddin juga memastikan seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah diarahkan menjadi kelurahan tangguh bencana lengkap dengan titik evakuasi yang dapat digunakan masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.

“Pemerintah berkomitmen membangun sistem manajemen risiko bencana yang terukur agar masyarakat lebih siap ketika menghadapi situasi darurat,” pungkasnya.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Berbekal Informasi Warga, Polisi Gerebek Praktik Togel Sidney di Sibolga Sambas
Kecelakaan Tunggal di Sitahuis, L300 Terperosok ke Jurang Sedalam 60 Meter
Hari Bakti ke-79, TNI AU Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bagikan Sembako di Banyuwangi
Komisi IV DPR RI Gandeng KKP, Sonny T. Danaparamita Bekali Nelayan dan UMKM Banyuwangi Akses Permodalan
Pemprov Bali Perkuat Sinergi Bersama Ombudsman RI Demi Kualitas Pelayanan
PROYEK IRIGASI Rp 195 JUTA DI SLATRI DISOROT Diduga Pakai Batu Cadas dan Pasir Ladon Tak Sesuai Spek
Opini: Penegakan Hukum Pertambangan di Banyuwangi Jangan Tebang Pilih
Bupati Masinton Lantik 35 Pejabat, Tegaskan ASN Harus Layani Masyarakat dengan Senyum

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 16:38 WIB

Berbekal Informasi Warga, Polisi Gerebek Praktik Togel Sidney di Sibolga Sambas

Sabtu, 25 Juli 2026 - 16:28 WIB

Kecelakaan Tunggal di Sitahuis, L300 Terperosok ke Jurang Sedalam 60 Meter

Sabtu, 25 Juli 2026 - 15:37 WIB

Hari Bakti ke-79, TNI AU Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bagikan Sembako di Banyuwangi

Sabtu, 25 Juli 2026 - 11:32 WIB

Komisi IV DPR RI Gandeng KKP, Sonny T. Danaparamita Bekali Nelayan dan UMKM Banyuwangi Akses Permodalan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:43 WIB

Pemprov Bali Perkuat Sinergi Bersama Ombudsman RI Demi Kualitas Pelayanan

Berita Terbaru

TNI POLRI

Polri Peduli : Polres Bondowoso Santuni Nenek Sebatangkara

Minggu, 26 Jul 2026 - 04:34 WIB