FPRB Kota Probolinggo Resmi Dikukuhkan, Pemkot Perkuat Mitigasi dan Ketangguhan Bencana

- Penulis

Rabu, 20 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2026-2030 dalam sebuah agenda yang digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah perkotaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, unsur BPBD Provinsi Jawa Timur, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga elemen masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam laporan kegiatan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan FPRB mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo Masa Bakti 2026-2030.

Menurutnya, keberadaan forum tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang lebih terintegrasi.

“FPRB diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara mandiri,” ujarnya.

Sebanyak sekitar 70 peserta menghadiri agenda pengukuhan tersebut, yang terdiri dari berbagai unsur strategis di Kota Probolinggo.

Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih, Sugeng Nufindarko menyampaikan bahwa kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bencana alam maupun nonalam.

Ia menilai, pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun budaya tangguh bencana di tengah masyarakat. Ini bukan sekadar organisasi, tetapi bentuk pengabdian kemanusiaan,” katanya.

Sugeng juga mengingatkan bahwa Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerawanan, mulai dari banjir, kebakaran permukiman, angin kencang hingga dampak perubahan iklim yang perlu diantisipasi sejak dini.

Menurutnya, perkembangan pembangunan kota harus disertai sistem perlindungan dan mitigasi yang memadai agar keselamatan masyarakat tetap terjaga.

“Pembangunan kota yang maju harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi risiko bencana. Kota yang indah juga harus menjadi kota yang aman,” imbuhnya.

Sementara itu, Pangarso Suryotomo memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Probolinggo yang terus memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana melalui FPRB.

Ia berharap forum tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat.

“Kami berharap Kota Probolinggo dapat menjadi daerah yang semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa mitigasi bencana menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.

Ia menyebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya pengurangan risiko, termasuk penambahan rumah pompa untuk mengantisipasi banjir serta penguatan sistem peringatan dini atau early warning system yang terpusat di BPBD.

Sistem tersebut digunakan untuk memantau berbagai potensi ancaman, termasuk cuaca ekstrem dan aktivitas Gunung Bromo.

“Kita memang berada di wilayah yang relatif aman, tetapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena ada potensi banjir, angin puting beliung hingga rob akibat wilayah dataran rendah,” jelasnya.

Aminuddin juga memastikan seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah diarahkan menjadi kelurahan tangguh bencana lengkap dengan titik evakuasi yang dapat digunakan masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.

“Pemerintah berkomitmen membangun sistem manajemen risiko bencana yang terukur agar masyarakat lebih siap ketika menghadapi situasi darurat,” pungkasnya.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Produk Helse Expired Bikin Heboh, Disperindag Sibolga Ambil Sikap Tegas
Sekda Brebes: 2.509 ASN Terbukti Pakai Absensi Fiktif, Sanksi Diserahkan Atasan Langsung, Penjual Aplikasi Diproses Hukum
Gedung Kejari Dikepung, Koalisi Kontak Resmi Laporkan Dugaan Kebocoran Anggaran Rp43,4 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Samsat Kota Malang Berikan Pelayanan Humanis untuk Proses Mutasi Kendaraan
Kapolsek Pasirian Hadiri MUSDA Bersama Forkopimca, Perkuat Sinergitas dan Koordinasi di Wilayah
Pemerintah Kabupaten Tangerang Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Jayanti
Peringati Harkitnas 2026, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma Luncurkan Gerakan Anti Korupsi dan Lepas Merpati Warna Emas : “Finalnya Tidak Ada Korupsi Lagi”
Brebes Jadi Rujukan Nasional, 40 Perwira Polri Studi Lapangan di Dindikpora dan DPMPTSP

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 15:49 WIB

Produk Helse Expired Bikin Heboh, Disperindag Sibolga Ambil Sikap Tegas

Rabu, 20 Mei 2026 - 14:36 WIB

FPRB Kota Probolinggo Resmi Dikukuhkan, Pemkot Perkuat Mitigasi dan Ketangguhan Bencana

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:59 WIB

Gedung Kejari Dikepung, Koalisi Kontak Resmi Laporkan Dugaan Kebocoran Anggaran Rp43,4 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:14 WIB

Samsat Kota Malang Berikan Pelayanan Humanis untuk Proses Mutasi Kendaraan

Rabu, 20 Mei 2026 - 05:38 WIB

Kapolsek Pasirian Hadiri MUSDA Bersama Forkopimca, Perkuat Sinergitas dan Koordinasi di Wilayah

Berita Terbaru