Pemda dan DPRD Madina Dinilai Abai, Peredaran Narkoba Hancurkan Generasi Z

Muhammad Sudirmin Nasution - Penulis

Jumat, 26 Desember 2025

URL berhasil dicopy

By : H. SYAHRIR NASUTION. Wkil Ketua HIKMA SUMUT . Pemerhati KEBANGSAAN DAN KEBIJAKAN PUBBLIK.

Garudaxpose.com l Medan —-

Mandailing Natal — Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal dinilai belum menunjukkan peran sebagai garda terdepan dalam melindungi rakyatnya dari ancaman penyakit sosial, terutama maraknya peredaran narkoba dan zat adiktif yang kini menggerus masa depan Generasi Z.

Mandailing Natal yang kerap disebut sebagai Serambi Mekah Sumatera Utara justru menghadapi realitas pahit.

Peredaran narkoba disebut semakin terbuka dan menyasar generasi muda, merusak sendi sosial hingga menghancurkan harapan masa depan anak-anak Mandailing.

Pemberantasan narkoba sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD sebagai wakil rakyat. Namun, di lapangan, masyarakat menilai peran pemerintah dan legislatif justru terlihat pasif dan seolah tidak memiliki urgensi serius dalam menghadapi ancaman ini.

Ironisnya, sejumlah elemen masyarakat justru tampil di garis depan. Mulai dari tokoh masyarakat hingga kaum ibu—yang dikenal sebagai ina-ina—turun langsung menyuarakan perlawanan bahkan ikut mengamankan pelaku peredaran narkoba. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana kehadiran negara dan wakil rakyat?

“Rakyat hari ini sudah terbuka pikirannya. Tidak bisa lagi dibodohi. Arus informasi global membuat masyarakat tahu mana yang ditutup-tutupi,” ujar seorang tokoh masyarakat Mandailing Natal yang enggan disebutkan namanya.

Ia menilai pemerintah daerah dan DPRD terkesan menjaga badan dan enggan membuka persoalan secara transparan. Padahal, narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi anak-anak dan cucu-cucu warga Mandailing Natal.

Publik menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk praktik simbiosis mutualistis yang justru melindungi kebobrokan. Pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dan DPRD, dituntut bersikap tegas, terbuka, dan menunjukkan komitmen nyata memberantas penyakit masyarakat tersebut.

Masyarakat Mandailing Natal masih memberi waktu. Namun jika pemerintah daerah dan DPRD terus abai, kepercayaan publik dikhawatirkan akan kian runtuh—bersamaan dengan hancurnya masa depan generasi muda di bumi Mandailing.

(M.SN)