Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo mulai memperkuat pola perencanaan pembangunan dengan menggabungkan rekam jejak capaian daerah, kondisi terkini dan proyeksi kebutuhan hingga 2045. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan.
Gambaran mengenai arah tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin saat berbicara dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) Universitas Terbuka (UT), Sabtu (19/9).
Dalam agenda yang berlangsung secara daring itu, Aminuddin tidak hanya menyampaikan konsep mengenai pemerintahan daerah. Ia juga memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan pembangunan, mengembangkan inovasi serta memanfaatkan teknologi dalam mendukung kerja birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aminuddin mengikuti kegiatan dari Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo bersama jajaran pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara perspektif akademik dengan pengalaman langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tema yang diangkat yakni “Transformasi Manajemen Publik: Sinergi Akademik dan Praktik Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan”.
Pembahasan kemudian diarahkan pada tema pemerintahan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi publik. Perkembangan teknologi dinilai membuka peluang bagi pemerintah untuk mengubah pola kerja sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Rektor Universitas Terbuka Ali Muktiyanto menyebut keterhubungan antara teori dan praktik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran administrasi publik. Mahasiswa perlu mengetahui bagaimana teori yang diperoleh di ruang akademik diterapkan ketika berhadapan dengan persoalan pemerintahan yang nyata.
“Dunia praktik dapat memvalidasi teori. Apa yang dipelajari kemudian diterapkan dalam dunia nyata,” kata Ali.
Menurutnya, perkembangan new public management membawa tuntutan terhadap birokrasi agar mampu bekerja secara lebih sederhana, reliabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, strategi pemerintahan tidak bisa hanya bertumpu pada pemahaman konseptual. Pengalaman dari para praktisi di daerah diperlukan untuk memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan dijalankan sekaligus bagaimana pemerintah beradaptasi terhadap berbagai perubahan.
Dalam konteks tersebut, Aminuddin memaparkan sejumlah pengalaman Pemkot Probolinggo. Program pembangunan, tata kelola pemerintahan dan inovasi publik menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada mahasiswa.
Salah satu hal yang ditekankan adalah perubahan fungsi teknologi dalam pemerintahan. Bagi Aminuddin, digitalisasi seharusnya tidak dimaknai sebatas mengganti dokumen atau prosedur manual dengan sistem elektronik.
Teknologi justru harus mampu memperkuat keseluruhan proses pemerintahan, mulai dari pemantauan program hingga evaluasi terhadap hasil pembangunan.
“Transformasi digital bukan sekadar mengubah sistem menjadi digital, tetapi bagaimana teknologi dapat memperkuat sistem pemerintahan sehingga proses pembangunan menjadi lebih cepat, terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Aminuddin.
Menurutnya, keberadaan sistem digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan program secara lebih cepat. Kondisi tersebut dapat membantu proses pengendalian apabila ditemukan program yang memerlukan penyesuaian.
Penerapan teknologi juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Semakin cepat data diperoleh dan dianalisis, semakin terbuka ruang bagi pemerintah untuk merespons perubahan kondisi di lapangan.
Gagasan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama mahasiswa. Sejumlah pertanyaan diarahkan pada pengalaman Kota Probolinggo dalam menjalankan pembangunan, menghadapi dinamika perubahan serta mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi dan inovasi.
Menyusun Gambaran Probolinggo hingga 2045
Usai agenda kuliah umum, pembahasan mengenai penguatan tata kelola berlanjut di lingkungan Pemkot Probolinggo. Aminuddin bersama jajaran pejabat dan kepala OPD mengikuti paparan dashboard pimpinan.
Forum internal tersebut membedah arah pembangunan Kota Probolinggo dalam perspektif jangka panjang. Target hingga 2045 menjadi salah satu horizon yang digunakan untuk melihat kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam pola tersebut, pemerintah tidak hanya melihat apa yang ingin dicapai pada masa depan. Capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dan kondisi daerah saat ini juga menjadi bagian dari bahan perhitungan.
Aminuddin mengatakan, data historis dapat menunjukkan perkembangan yang telah dicapai. Sementara data terkini memberikan gambaran mengenai posisi daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun proyeksi kebutuhan dan target pembangunan berikutnya.
“Ke depan, perencanaan pembangunan harus semakin berbasis data. Kita melihat capaian dari tahun-tahun sebelumnya, kondisi saat ini, kemudian memproyeksikan kebutuhan dan target pembangunan ke depan,” ujarnya.
Penggunaan dashboard dan sistem digital diharapkan membuat proses pemantauan pembangunan menjadi lebih dinamis. Perubahan capaian dapat diketahui lebih cepat sehingga pemerintah memiliki bahan untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah selanjutnya.
Pendekatan tersebut sekaligus mendorong OPD agar melihat pembangunan tidak secara sektoral semata. Setiap program perlu ditempatkan dalam gambaran yang lebih besar mengenai target pembangunan Kota Probolinggo.
Meski teknologi menjadi salah satu instrumen penting, Aminuddin mengingatkan bahwa hasil akhirnya tetap harus dirasakan masyarakat. Digitalisasi tidak akan bermakna apabila tidak berujung pada perbaikan kualitas pembangunan dan pelayanan.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Probolinggo pun terus mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perubahan tata kelola pemerintahan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan warga.
Aminuddin menegaskan, kemajuan teknologi dan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan agenda pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kota Probolinggo harus terus maju, infrastrukturnya semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas dan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga pembangunan benar-benar bermuara pada keadilan sosial, khususnya bagi warga Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
