Garudaxpose.com | PROBOLINGGO — Pembangunan daerah membutuhkan situasi yang aman, masyarakat yang solid, serta hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok. Karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam sebuah forum dialog untuk memperkuat komitmen menjaga kondusivitas daerah.
Dialog Kebangsaan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Forum tersebut menjadi ajang mempertemukan pemerintah daerah dengan jajaran Forkopimda, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, mahasiswa hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekitar 90 organisasi kemasyarakatan ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan bahwa upaya menciptakan keamanan dan kedamaian tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin hadir bersama jajaran Forkopimda. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 dan Pengadilan Negeri Probolinggo.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji memandu jalannya dialog. Agenda tersebut kemudian ditutup dengan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin menempatkan kebersamaan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun daerah. Menurut dia, semangat kemerdekaan yang baru saja diperingati melalui HUT ke-81 RI harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya berbicara mengenai negara secara luas, tetapi juga harus dirasakan hingga lingkup daerah dan lingkungan masyarakat paling kecil.
“Berdaulatnya suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan. Kita menerapkan manajemen inklusi, semua pihak kita libatkan untuk memberikan kontribusi positif,” kata Aminuddin.
Konsep keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting karena pembangunan kota tidak dapat dikerjakan pemerintah sendirian. Dukungan masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai institusi menjadi bagian dari proses menjaga kesinambungan pembangunan.
Aminuddin juga memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi Kota Probolinggo. Pertumbuhan ekonomi daerah disebut berada pada angka 6,81 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan mengalami penurunan dan kondisi Gini Ratio dinilai masih baik.
Menurutnya, stabilitas daerah ikut memberikan pengaruh terhadap masuknya investasi. Kota Probolinggo disebut memiliki potensi investasi bernilai beberapa triliun rupiah yang diperkirakan mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja.
“Karena kondusif, potensinya beberapa triliun akan masuk ke Kota Probolinggo dan menyerap 4.500 karyawan,” ujarnya.
Pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung keamanan masyarakat.
Salah satu langkah yang dipersiapkan ialah penambahan 30 Super Koridor. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat memperluas jangkauan WiFi publik hingga seluruh kelurahan di Kota Probolinggo.
Dengan perluasan akses internet tersebut, pemerintah berharap masyarakat memperoleh kemudahan konektivitas sekaligus mengurangi wilayah yang masih berada dalam kondisi blank spot.
Di sektor penerangan, Pemkot Probolinggo menargetkan penambahan 200 PJU. Program ini diarahkan untuk menghilangkan titik-titik gelap di wilayah kota dengan target seluruh kawasan memperoleh penerangan memadai pada 2028.
Penggunaan teknologi pengawasan juga menjadi bagian dari strategi memperkuat keamanan. Sekitar 300 CCTV nantinya diarahkan untuk terintegrasi dengan pusat pemantauan yang berada di Gedung Meteor.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegas Aminuddin.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menilai forum tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mempertahankan keamanan wilayah.
Ia mengapresiasi keterlibatan tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa dalam membangun komunikasi lintas kelompok.
Rico berharap kolaborasi tersebut dapat terus dipelihara agar Kota Probolinggo tidak hanya aman, tetapi juga mampu berkembang menjadi daerah yang lebih maju.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Rico juga menyoroti persoalan arus informasi di ruang digital. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang diterima sebelum memastikan sumber dan kebenarannya.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kota Probolinggo merupakan aset sosial yang harus dirawat. Toleransi dan persatuan diperlukan agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik.
Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai terciptanya keamanan memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan.
Keamanan yang terjaga dapat mendukung iklim investasi, aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah juga memiliki ruang yang lebih baik untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, masyarakat juga membutuhkan penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan.
Dukungan terhadap kebijakan Pemkot Probolinggo turut disampaikan Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan.
Menurutnya, kehidupan masyarakat yang beragam di Kota Probolinggo tetap dapat berjalan harmonis selama seluruh pihak menempatkan persatuan sebagai kepentingan bersama.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra, mengajak seluruh pihak menjaga situasi keamanan yang selama ini relatif kondusif.
Ia mendorong penyelesaian berbagai persoalan dengan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dan mufakat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.
Dari sisi masyarakat, Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR) Junaidi menyambut baik penyelenggaraan dialog. Ia menilai forum yang mempertemukan banyak unsur tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Junaidi juga menilai rencana pengembangan Super Koridor akan memberikan manfaat bagi pengemudi ojek online. Akses WiFi publik dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan internet saat bekerja.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” ujarnya.
Seluruh masukan yang muncul dalam dialog kemudian menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mempertahankan keamanan dan kedamaian Kota Probolinggo.
Pemerintah daerah berharap deklarasi yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai simbol. Komitmen tersebut diharapkan diterapkan melalui kerja sama nyata antara pemerintah, aparat dan masyarakat.
Dengan stabilitas yang terjaga, Kota Probolinggo diharapkan memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, menarik investasi serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo














