GarudaXpose.com |BANYUWANGI — Potret kondisi SD Negeri 4 Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi kembali memunculkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.
Sekolah yang pernah mendapatkan perhatian pemerintah melalui program rehabilitasi ruang kelas kini kembali terlihat memprihatinkan. Dokumentasi lapangan yang diambil pada 4 Agustus 2026 memperlihatkan kondisi plafon yang terbuka dan rusak, bagian konstruksi atap yang terlihat dari dalam, serta sejumlah bagian bangunan yang menunjukkan tanda-tanda membutuhkan pemeliharaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekolah tersebut adalah di Kecamatan Licin.
Yang membuat persoalan ini semakin layak dipertanyakan bukan semata kondisi bangunan hari ini.
Ada jejak anggaran yang harus dibuka.
Rp140 Juta, Untuk Apa dan Sejauh Mana Hasilnya?
Dalam dokumen anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi dasar pemberitaan sebelumnya, tercatat kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah untuk SD Negeri 4 Tamansari Kecamatan Licin dengan target 3 ruang kelas dan anggaran Rp140.000.000.
Angka tersebut bukan angka kecil.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan, apa saja pekerjaan yang dilakukan, siapa pelaksananya, berapa nilai kontrak akhirnya, serta bagaimana kualitas pekerjaan setelah bertahun-tahun berlalu.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kondisi bangunan pada 2026 kembali memperlihatkan kerusakan pada plafon dan bagian atap.
Apakah ruang yang dahulu direhabilitasi termasuk bagian yang kini mengalami kerusakan?
Jika iya, apa penyebabnya?
Apakah karena usia bangunan?
Kurangnya pemeliharaan?
Kualitas material?
Kondisi konstruksi?
Atau memang terdapat bagian pekerjaan yang sejak awal tidak ditangani secara menyeluruh?
Semua itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan pemeriksaan lapangan.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Pertanggungjawaban
GarudaXpose.com menegaskan bahwa kondisi bangunan saat ini tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan anggaran pada pekerjaan masa lalu.
Namun, publik memiliki hak untuk mempertanyakan hubungan antara anggaran rehabilitasi Rp140 juta dengan kondisi fisik bangunan sekarang.
Sebab prinsip pengelolaan uang negara tidak berhenti pada tahap anggaran dicairkan.
Yang jauh lebih penting adalah:
Apakah output pekerjaan sesuai dengan anggaran?
Apakah volume pekerjaan sesuai RAB?
Apakah material yang digunakan sesuai spesifikasi?
Apakah pekerjaan telah diserahterimakan?
Dan apakah hasil pekerjaan mampu memberikan manfaat sebagaimana tujuan rehabilitasi?
Itulah pertanyaan yang harus dijawab.
Tiga Ruang Kelas Harus Bisa Ditunjukkan
Dokumen yang menyebut target 3 ruang kelas seharusnya memudahkan proses verifikasi.
Pemerintah dan pihak terkait semestinya dapat menunjukkan:
– ruang kelas mana yang direhabilitasi;
– kondisi sebelum rehabilitasi;
– RAB pekerjaan;
– volume pekerjaan;
– jenis material;
– nama pelaksana;
– nilai kontrak;
– waktu pelaksanaan;
– berita acara serah terima;
– bukti pembayaran;
– serta kondisi ruang yang sama saat ini.
Jika seluruh dokumen tersedia dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, maka tidak ada alasan untuk takut membuka data.
Justru keterbukaan akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan masyarakat.
Sekolah Binaan BCA, Tetapi Bangunan Masih Harus Diperhatikan
Ada fakta lain yang juga patut dicatat.
SDN 4 Tamansari termasuk salah satu dari lima sekolah di Banyuwangi yang mendapat pendampingan dalam Program Sekolah Bakti BCA, bersama SDN 1 Tamansari, SMPN 1 Licin, SMPN 2 Licin dan SMAN 3 Wongsorejo. Program tersebut telah berjalan sejak 2021 dan pada Januari 2025 memasuki momentum gelar karya dan apresiasi.
Program pendampingan tersebut berfokus antara lain pada peningkatan kapasitas dan inovasi pendidikan.
Namun perlu ditegaskan, program pendampingan BCA tidak boleh dicampuradukkan dengan anggaran rehabilitasi APBD Rp140 juta.
Keduanya merupakan sumber dan bentuk dukungan yang berbeda.
Justru keberadaan berbagai bentuk perhatian terhadap SDN 4 Tamansari seharusnya membuat kondisi sarana pendidikan semakin baik dan terawat.
Jangan Sampai Anak Didik Belajar di Bawah Plafon yang Membahayakan
Persoalan utama bukan hanya angka anggaran.
Ada anak-anak yang setiap hari berada di dalam bangunan tersebut.
Jika plafon mengalami kerusakan dan bagian atap terbuka, maka aspek keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas.
Sekolah bukan sekadar tempat untuk mengejar nilai akademik.
Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.
Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu melihat langsung kondisi SDN 4 Tamansari dan menentukan apakah kerusakan tersebut masuk kategori ringan, sedang atau membutuhkan rehabilitasi lebih lanjut.
Jangan menunggu plafon jatuh baru tindakan dilakukan.
Pemkab Banyuwangi Jangan Hanya Menganggarkan, Tetapi Awasi Hasilnya
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata.
Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu bahwa suatu sekolah pernah memperoleh anggaran rehabilitasi.
Masyarakat ingin melihat hasilnya.
Jika anggaran Rp140 juta pernah dialokasikan untuk tiga ruang kelas, maka publik berhak melihat tiga ruang tersebut dalam kondisi yang layak.
Jika kini kembali rusak, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya dan menentukan langkah perbaikan.
Karena rehabilitasi bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan menghasilkan bangunan yang aman dan bermanfaat bagi peserta didik.
GarudaXpose.com Mendesak Audit Administratif dan Pemeriksaan Fisik
Dengan adanya perbedaan mencolok antara jejak anggaran rehabilitasi masa lalu dan kondisi bangunan yang terlihat saat ini, GarudaXpose.com mendorong:
Pertama, Dinas Pendidikan Banyuwangi membuka informasi pelaksanaan rehabilitasi SDN 4 Tamansari.
Kedua, dokumen RAB, kontrak, nilai realisasi dan berita acara serah terima dapat ditelusuri secara transparan.
Ketiga, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap tiga ruang kelas yang disebut menjadi target rehabilitasi.
Keempat, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya dan mengambil langkah sesuai ketentuan.
Kelima, apabila seluruh pekerjaan terbukti sesuai kontrak, maka hasil pemeriksaan tersebut juga harus disampaikan agar tidak terjadi prasangka di masyarakat.
Pertanyaan yang Kini Mengemuka
Pertanyaan publik sebenarnya sederhana:
Rp140 juta pernah dianggarkan. Tiga ruang kelas menjadi target rehabilitasi. Lalu mengapa pada 2026 bagian plafon dan atap kembali terlihat memprihatinkan?
Apakah karena usia?
Apakah pemeliharaan tidak berjalan?
Apakah kerusakan terjadi pada bagian yang sama?
Atau ada faktor lain?
Jangan jawab dengan asumsi. Jawab dengan dokumen dan pemeriksaan fisik.
GarudaXpose.com juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kepala sekolah, komite sekolah, pelaksana pekerjaan rehabilitasi maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Jika ada data yang tidak tepat, silakan koreksi.
Jika ada dokumen yang membuktikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan dibuka.
Jika memang terdapat persoalan, masyarakat juga berhak mengetahuinya.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar Rp140 juta.
Yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak, kualitas fasilitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
GarudaXpose.com akan terus mengawal persoalan ini sampai terang.
Bukan mencari kesalahan.
Bukan membangun opini tanpa dasar.
Tetapi memastikan anggaran pendidikan benar-benar berubah menjadi fasilitas pendidikan yang layak.
Karena uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata.
