Oleh: H. Syahrir Nasution S.E, M.M Managing Derector PECI — Indonesia.
Garudaxpose.com l Medan (Sumut)—-Perang melawan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pidato-pidato yang berapi-api di atas panggung kekuasaan. Rakyat Indonesia hari ini tidak lagi membutuhkan retorika yang indah, melainkan bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir untuk menindak para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Topik ini mensinyalir bahwa perang melawan korupsi tidak cukup hanya dengan berbicara ke sana kemari, mengeluarkan berbagai pernyataan keras, atau menyampaikan komitmen yang berulang-ulang ngalor – ngidul (Kesana – Kemari ) di hadapan publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan konkret, penegakan hukum yang adil, serta keberanian politik untuk menyeret siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi ke hadapan hukum.
Selama bertahun-tahun, publik disuguhi berbagai pengungkapan kasus korupsi berskala besar yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Berbagai hasil pemeriksaan, audit, investigasi, hingga proses hukum bahkan sering kali mengarah kepada lingkaran kekuasaan yang pernah berkuasa pada rezim pemerintahan sebelumnya. Namun di mata rakyat, masih muncul pertanyaan besar: apakah semua pihak yang diduga terlibat benar-benar telah dimintai pertanggungjawaban secara hukum?
Ukuran keberhasilan perang terhadap korupsi bukanlah banyaknya intensitas pidato yang disampaikan para pejabat, bukan pula seberapa keras narasi yang dibangun untuk menunjukkan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah para koruptor benar-benar dihukum berat, dimiskinkan, dan seluruh aset hasil kejahatannya dikembalikan kepada negara.
Rakyat ingin melihat bahwa hukum bekerja secara nyata. Mereka ingin melihat tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap para pelaku korupsi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, jaringan politik, maupun kekuatan ekonomi tertentu. Sebab korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang telah merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan.
Ketika seorang koruptor menggelapkan uang negara, sesungguhnya yang dicuri bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang dicuri adalah masa depan anak-anak bangsa, kesempatan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang layak, serta harapan rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan simbolis atau pencitraan politik semata.
Publik juga menuntut transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jangan sampai rakyat melihat adanya perbedaan perlakuan antara pelaku korupsi kecil dengan mereka yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi besar.
Indonesia membutuhkan langkah-langkah yang lebih berani. Negara harus memperkuat lembaga penegak hukum, mempercepat proses penyitaan aset hasil korupsi, memperberat hukuman bagi pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar, serta memastikan tidak ada ruang kompromi terhadap siapa pun yang terbukti bersalah.
Perang melawan korupsi pada akhirnya akan dinilai oleh rakyat melalui hasil, bukan slogan. Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak pidato yang pernah disampaikan, tetapi akan mencatat siapa saja yang berhasil dibawa ke meja hijau, dihukum secara adil, dan dipaksa mengembalikan seluruh hasil kejahatannya kepada negara.
Karena itu, jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, maka tunjukkan melalui tindakan nyata. Hukum para koruptor tanpa pandang bulu, miskinkan mereka yang merampok uang rakyat, dan kembalikan seluruh kekayaan negara yang telah dirampas.
Sebab bagi rakyat Indonesia, perang melawan korupsi tidak cukup hanya berpidato. Perang melawan korupsi harus dibuktikan dengan keberanian, ketegasan, dan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
(M.SN)
