Jalankan Perintah Danrem 052/Wkr, Satgas Sampah Korve di Jalan Raden Fatah Ciledug

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com, Tangerang – Dalam upaya nyata menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan fasilitas publik, Satgas Sampah, Kodim 0506/Tgr melalui jajaran Koramil 04/Ciledug melaksanakan aksi kerja bakti (Korve) di Jalan Raden Fatah Kelirahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Rabu (06/05/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Danrem 052/Wkr, Brigjen TNI Faizal Rizal, S.I.P., terkait penanganan darurat sampah di wilayah teritorial Korem 052/Wkr pada umumnya, dan wilayah Kodim 0506/Tgr pada khususnya.

Danramil 04/Ciledug Mayor Arh Samsuri mengatakan, aksi ini bertujuan untuk memastikan tempat umum seperti kanan kiri jalan raya yang merupakan pasilitas umum tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi para pengguna jalan. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan menyisir seluruh area Jalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aksi ini tidak hanya melibatkan personel TNI, tetapi juga kolaborasi solid dengan lintas sektor dan warga masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang,” paparnya.

Danramil juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah bentuk Sinergitas, kemanunggalan TNI dengan rakyat serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Sesuai arahan Bapak Danrem, kami bergerak cepat untuk mengantisipasi permasalahan sampah. Menjadi sasaran korve hari ini agar masyarakat dapat lebih nyaman. Sinergi dengan instansi terkait dan komponen pendukung lainnya menjadi kunci keberhasilan penanganan sampah di wilayah kami,” tegas Danramil.

Untuk memaksimalkan pembersihan, Satgas mengerahkan berbagai perlengkapan mulai dari gerobak sampah, sekop, pengki dan karung untuk memastikan sterilitas area Jalan Raden fatah.

“Untuk selanjutnya akan dilakukan pengawasan oleh Babinsa agar tidak ada lagi warga yang mbuang sampah di Jalan tersebut,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Langkah Nyata Asta Cita: Polsek Jatiroto Panen 6 Kwintal Jagung di Lahan Mako
Perkuat Binter, Babinsa Bersama Komduk Patroli Malam
Polres Probolinggo Kota Ungkap 6 Kasus Sabu, 9 Pengedar Diamankan
Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Probolinggo Gelar Simulasi Penanganan TKP Antar Polsek
Hujan Tak Surutkan Semangat, Patroli Gabungan Koramil Bersama Komduk Ciptakan Rasa Aman dan Kondusif di Wilayah
Membentuk Karakter Cinta Tanah Air di Perbatasan
Polres Probolinggo Serahkan Penghargaan untuk Anggota Berprestasi dan Juara Satkamling 2026
Ketua AWPR Besama Anggota Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga Jorongan, Soroti Kondisi “Probolinggo SAE” yang Dinilai “Tak SAE”

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:12 WIB

Jalankan Perintah Danrem 052/Wkr, Satgas Sampah Korve di Jalan Raden Fatah Ciledug

Rabu, 6 Mei 2026 - 04:21 WIB

Langkah Nyata Asta Cita: Polsek Jatiroto Panen 6 Kwintal Jagung di Lahan Mako

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:10 WIB

Perkuat Binter, Babinsa Bersama Komduk Patroli Malam

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:18 WIB

Polres Probolinggo Kota Ungkap 6 Kasus Sabu, 9 Pengedar Diamankan

Selasa, 5 Mei 2026 - 07:35 WIB

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Probolinggo Gelar Simulasi Penanganan TKP Antar Polsek

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB