Patroli Keimigrasian akan Rutin Digelar, Gubernur Koster Tegaskan Sinergi Lintas Lembaga Jaga Stabilitas Keamanan Bali
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali — Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri langsung Gelar Pasukan Patroli Keimigrasian Dharma Dewata Provinsi Bali 2026 di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Rabu (15/4). Kegiatan ini menandai penguatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) sekaligus langkah strategis dalam mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata bagi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa patroli keimigrasian merupakan langkah konkret, bukan sekadar seremoni. Patroli akan dilakukan secara rutin di titik-titik strategis guna mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan WNA.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam pengawasan. Kami ingin memberikan efek preventif sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan,” ujarnya.
Selain patroli, Imigrasi juga mengembangkan pendekatan preventif melalui program desa binaan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan WNA. Program ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga Bali tetap aman dan nyaman sebagai destinasi wisata dunia. Ia menyebut peningkatan kasus pelanggaran oleh WNA belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Kami sangat mengapresiasi langkah tegas dari Imigrasi. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan Bali,” ujar Koster.
Kemenimipas Siap Dukung Optimalkan PWA
Selain aspek pengawasan, Koster juga menyoroti upaya optimalisasi pungutan wisatawan asing sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan terkait hal tersebut telah dilakukan bersama pemerintah pusat.
“Khusus berkaitan dengan hal ini, kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Bapak Dirjen. Pada prinsipnya, mereka sangat mendukung optimalisasi pungutan wisatawan asing di Provinsi Bali. Tentu ini akan kami tindak lanjuti bersama berdasarkan kesepakatan yang ada,” tegasnya.
Menurutnya, optimalisasi pungutan wisatawan asing penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, akan terus memperkuat koordinasi dengan Imigrasi dan aparat penegak hukum. Penindakan terhadap pelanggaran pidana oleh WNA akan dilakukan oleh kepolisian, sementara pelanggaran administratif menjadi kewenangan Imigrasi, termasuk sanksi deportasi.
Dengan kombinasi pengawasan ketat dan optimalisasi kebijakan ekonomi pariwisata, Bali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan asing dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.(Noer/Tra).
Bicara di Forum APEC, Gubernur Koster: Bali Butuh Kepastian Ketersediaan Energi
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali —Sebagai destinasi wisata dunia, Bali butuh kepastian dalam ketersediaan energi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat berbicara pada Simposium Explorasi Lepas Pantai Asia-Pasifik (APEX) 2026 yang berlangsung di Hotel Padma Kuta, Rabu (Buda Paing Landep), 15 April 2026.
Gubernur Koster menilai, forum internasional tahunan di bidang eksplorasi lepas pantai ini sangat strategis karena melibatkan lintas sektor yaitu pemerintah, perusahaan energi global, akademisi, lembaga riset nasional maupun internasional yang tersebar dari 15 negara dengan total peserta 225 orang.
Simposium ini sangat menarik karena menjadi media saling bertukar informasi tentang teknologi eksplorasi lepas pantai dengan energi baru terbarukan (offshore renewable energy). Selain itu, simposium juga membahas peluang investasi; dan mendukung kebijakan energi nasional, serta isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan bahwa forum ini sejalan dengan Visi Pembangunan Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”. 
Di mana, Bali mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian energi yang sejalan dengan arah kebijakan pusat yaitu mencapai ketahanan energi. Kata Gubernur, upaya mewujudkan kemandirian energi diimplementasikan dalam sejumlah regulasi, salah satunya Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih.
“Ini sejalan dengan forum, karena teknologi eksplorasi lepas Pantai di Asia Pasifik dan khususnya di Indonesia tentunya mengutamakan efisiensi, termasuk juga dengan menggunakan energi baru terbarukan melalui optimalisasi potensi dari tenaga laut baik gelombang, maupun arus laut,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyatakan kesiapan Bali dalam mendukung dan berkolaborasi dalam implementasi eksplorasi lepas Pantai karena diyakini mampu membuka peluang investasi sekaligus lapangan pekerjaan di sektor migas dan turunannya. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk mewujudkan ketahanan energi yang memberikan dampak bagi pembangunan nasional dan khususnya Bali,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Society of Exploration Geophysicists (SEG) Joseph M. Reilly menyampaikan antusiasmenya karena bisa menggelar forum bergengsi ini di Indonesia, khususnya Bali. Dalam paparannya, Joseph memberi Gambaran tentang besarnya peluang Indonesia dalam eksplorasi lepas pantai karena memiliki cekungan sedimen yang luas.
Menurut dia, Indonesia memungkinkan untuk melakukan eksplorasi dengan lebih baik melalui pencitraan seismik canggih, model geologi lebih baik dan dukungan AI. Simposium juga menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya yaitu Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Business Line Director for Data & AI Platform at SLB, Jamie Cruise.(Dsk/tra).
Pelayanan Pos Kesehatan 24 Jam di Kawasan Besakih Bantu Pemedek Selama Karya IBTK
Garudaxpose.com l Karangasem -Bali – Keberadaan pos kesehatan di kawasan suci Besakih terus memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pemedek yang mengikuti rangkaian upacara karya. Pelayanan kesehatan yang tersedia selama 24 jam ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan umat.
Pos kesehatan di Besakih sejatinya telah lama hadir dalam setiap pelaksanaan karya. Namun, dalam tiga tahun terakhir, pengelolaannya berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Bali dengan melibatkan seluruh UPTD puskesmas se-Bali. Kolaborasi ini memperkuat kualitas serta cakupan layanan kesehatan yang diberikan di lokasi.
“Pelayanan di pos kesehatan berlangsung tanpa henti selama 24 jam dengan sistem operan antarpetugas untuk memastikan layanan tetap optimal. Hal ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan kapan saja, baik pagi, siang, maupun malam hari,” ungkap Ni Putu Eny Trisnawati, salah satu tenaga kesehatan yang bertugas di pos kesehatan tersebut, Rabu (15/4).
Adapun layanan yang tersedia meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah, penanganan keluhan ringan seperti pusing, mual, dan muntah, serta penanganan cedera ringan akibat aktivitas di lapangan, seperti terkilir atau jatuh. Selain itu, pos kesehatan juga melayani sulinggih, pemangku, panitia, dan seluruh pemedek yang membutuhkan bantuan medis. Untuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas juga melakukan rujukan ke rumah sakit.
Antusiasme masyarakat terhadap keberadaan pos kesehatan ini sangat positif. Mengingat banyak pemedek datang dari berbagai daerah di Bali, bahkan sejak dini hari, kehadiran layanan kesehatan di lokasi sangat membantu dalam menangani keluhan yang muncul selama kegiatan berlangsung.
“Di kawasan Besakih terdapat tiga titik pos kesehatan yang tersebar secara strategis, yakni di Perantenan Suci (dekat Penataran), Bencingah, dan Manik Mas. Penyebaran ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di tengah padatnya aktivitas upacara,” terang Eny.
Ke depan, pos kesehatan ini diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat yang tangkil maupun panitia yang bertugas. Mengingat jarak fasilitas kesehatan formal yang relatif jauh dari lokasi, keberadaan pos kesehatan menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan karya di Besakih. (Ita/Tra).
