Percepatan Transformasi Digital melalui Adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI)
Garudaxpose.com l Denpasar Bali – Dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, sekaligus menjalankan transparansi data bagi masyarakat luas, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan siap mengawal percepatan transportasi Digital Pemerintah melalui Adopsi Infrastruktur Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan ini, Gubernur Bali sebagai Kepala Daerah provinsi yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia, mengajak semua stakeholder dan jajarannya untuk dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali, agar tetap menjadi pilihan wisatawan untuk dikunjungi.
Untuk itu pihaknya akan terus menjadikan pembangunan infrastruktur Bali sebagai perhatian yang terus ditingkatkan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan menyampaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83/ 2025 digitalisasi/ govtech melalui adopsi DPI dan AI.
Dijelaskannya, dengan menggunakan adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas, maka ketepatan sasaran dan efektivitas program perlinsos dan MBG. Yang mana sasaran tata kelola yang lebih baik, on demand, terverifikasi dan didukung oleh pertukaran data yang memperkuat sasaran dan evaluasi.
Sasaran Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS yang efektif dan terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda, yang bertujuan untuk kemudahan berusaha. Selain itu, memperkuat Efisiensi Belanja Negara bertujuan untuk mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, serta penyederhanaan layanan administrasi pemerintahan.
Selebihnya melalui DPI dan AI ini, dapat memperkuat Tata Kelola Penerimaan Negara yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan negara (SIMBARA, Coretax, PNBP, Sawit dll). Serta layanan Digital Masyarakat Berdasarkan Siklus Kehidupan, layanan digital masyarakat. Digital publik infrastruktur (DPI) dapat berupa identitas digital, pembayaran digital dan pertukaran data.
Untuk itu, Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Sehingga manfaat untuk meningkatkan akurasi dalam pemilihan penerima program bantuan sosial (mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan penerima program bantuan sosial, mereformasi mekanisme bantuan sosial melalui skema “on-demand” (pendaftaran terbuka) dan memastikan penyaluran bantuan sosial (G2P) yang efektif dapat dirasakan oleh semua pihak.
Disampaikannya, agar transparansi dan efisiensi melalui DPI dan AI ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober nanti. Secara nasional akan dilakukan launching sebanyak 200 Kabupaten di Indonesia, dan target pada bulan Oktober terlaksana sebanyak 200 – 250 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Dengan memiliki digital bantuan sosial berbasis Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) maka secara transparan akan dapat diketahui langsung masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial dan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) secara nyata. (Tutt/ Tra)
Dekranasda Bali Fashion Day, Ajang Bangun Ekosistem Sandang
Garudaxpose.com l Denpasar Bali –Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menyampaikan bahwa pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) merupakan ajang untuk membangun ekosistem sandang atau fashion di Pulau Dewata. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) ke-2 yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026, di Taman Budaya Art Centre Denpasar.
“Pengalaman di periode pertama, ketika kami memberikan perhatian kepada para desainer, maka ekosistemnya terbangun,” ungkap Ibu Putri Koster.
Ia menjelaskan bahwa ketika seorang desainer diberikan wadah untuk berkreasi, akan tumbuh kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan karya-karya terbaru. Ketika para desainer berkreasi, para penenun juga akan menggeliat untuk menghasilkan karya tenun dengan motif-motif terbaru. Begitu pula para model, koreografer, pemain musik, hingga komposer musik lokal Bali yang akan menerima dampak positif dari terbangunnya ekosistem tersebut.
“Ternyata wadah yang kita bangun seperti Dekranasda Bali Fashion Week juga dilirik oleh pusat. Ke depannya, kegiatan kita akan diadopsi oleh Dekranas Pusat, lalu disampaikan kepada provinsi-provinsi untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” imbuhnya.
Ibu Putri Koster menegaskan bahwa ke depan ia akan semakin serius mengembangkan dunia sandang atau fashion di Provinsi Bali. Hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan Bali Dekranasda Fashion Week (BDFW) dan Bali Dekranasda Fashion Day (BDFD) yang mampu mendongkrak omzet para UKM dalam Pameran IKM Bali Bangkit yang dilaksanakan sepanjang tahun.
“Setiap kali BDFD dilaksanakan, karena kami mensyaratkan peserta yang tampil harus mencari busana di IKM Bali Bangkit, hal itu mampu mendongkrak omzet penjualan hingga mencapai Rp250–300 juta. Ini adalah bentuk partisipasi aktif ASN di lingkungan Pemprov Bali. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Ibu Putri Koster juga mengingatkan masyarakat Bali untuk terus mendukung industri sandang di Pulau Dewata dengan mencintai dan menggunakan pakaian berbahan kain tenun tradisional Bali karya desainer lokal. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas hanya karena tergiur harga murah untuk mendapatkan merek ternama, karena hal tersebut dapat mematikan ekosistem industri sandang di Pulau Dewata.
Diketahui, Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) ke-2 menampilkan ratusan desain pakaian karya desainer lokal Bali, berupa busana adat, busana kerja, dan busana kasual. Busana tersebut ditampilkan oleh sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain Biro Hukum Setda Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali, dan Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali.
