Garudaxpose.com | PROBOLINGGO – Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, meminta seluruh lurah di Kota Probolinggo lebih aktif mengawal program pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing. Pesan itu disampaikan saat menghadiri penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Kedopok, Senin (13/7).
Menurut Aminuddin, bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus diikuti dengan pendampingan terhadap masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Karena itu, aparatur di tingkat kelurahan diminta mengetahui secara langsung kondisi warganya, terutama keluarga yang masuk kategori kurang mampu.
“Kita memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di masing-masing wilayah. Saya berharap para lurah memberikan perhatian khusus agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar berjalan efektif,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain meminta pengawasan dari pemerintah wilayah, Aminuddin juga mengingatkan para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan secara bijaksana. Ia berharap dana yang diterima tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal usaha yang mampu menambah penghasilan keluarga.
“Kalau memungkinkan, gunakan bantuan ini sebagai modal usaha kecil. Bisa untuk bertani, beternak, atau usaha sederhana lainnya sehingga manfaatnya lebih terasa dalam jangka panjang,” ujarnya.
Penyaluran BLT DBHCHT tahun ini menyasar 2.729 keluarga penerima manfaat yang terdiri atas buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu yang disalurkan secara non-tunai melalui rekening Bank Jatim.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan proses penetapan penerima dilakukan melalui usulan dari kelurahan yang kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional berdasarkan kelompok kesejahteraan.
“Penyaluran dilakukan secara bertahap pada 13 hingga 17 Juli 2026 di seluruh kecamatan. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,6 miliar,” jelasnya.
Di Kecamatan Kedopok sendiri, sebanyak 425 keluarga menerima bantuan pada hari pertama penyaluran. Sebelum dana dicairkan, seluruh penerima menjalani tahapan verifikasi administrasi oleh Dinsos PPPA dan Bank Jatim untuk memastikan kesesuaian identitas serta aktivasi rekening.
Salah seorang penerima manfaat, Ima, mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya. Buruh pabrik garmen itu berencana menggunakan dana yang diterimanya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
Pada kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo turut menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
