GarudaXpose.com | Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan penguatan sistem pengawasan internal sebagai fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini mengemuka saat Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Kabupaten Lumajang, Rabu (22/4/2026), bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma.
Dalam arahannya, Bunda Indah menekankan perubahan mendasar peran Inspektorat, dari sekadar fungsi pemeriksaan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang aktif, berani, dan independen. Artinya, pengawasan tidak lagi menunggu terjadinya kesalahan untuk kemudian diperbaiki, tetapi harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap paling awal perencanaan kebijakan.
Ia menegaskan, titik krusial dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya pada pelaksanaan, tetapi pada fase perumusan kebijakan. Pada tahap inilah risiko, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi penyimpangan harus sudah dapat diidentifikasi dan dikoreksi lebih dini oleh Inspektorat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya ingin Inspektorat menjadi alarm bagi saya dan Mas Wabup. Bukan hanya mengoreksi setelah terjadi masalah, tetapi sejak awal sudah bisa mengingatkan jika ada kebijakan atau program yang berpotensi tidak tepat,” tegasnya.
Penekanan ini menempatkan Inspektorat sebagai instrumen strategis pengendali risiko kebijakan publik. Dengan fungsi early warning system, Inspektorat diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan Perangkat Daerah (PD) tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bunda Indah juga menegaskan bahwa keberanian Inspektorat dalam menyampaikan peringatan menjadi bagian penting dari integritas sistem pemerintahan. Tanpa independensi dan ketegasan dalam membaca risiko, pengawasan hanya akan bersifat administratif dan terlambat dalam mencegah kesalahan.
Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha) menekankan bahwa pengawasan yang ideal harus bekerja lintas tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurutnya, pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan korektif karena mampu menekan potensi kerugian sejak awal.
“Pengawasan tidak boleh hanya menjadi catatan akhir. Ia harus hadir sejak perencanaan agar setiap program benar-benar terukur dan risiko bisa diminimalkan sejak dini,” ujarnya.
Penguatan peran Inspektorat ini sekaligus menandai arah reformasi birokrasi di Lumajang yang lebih menitikberatkan pada pencegahan ketimbang penindakan. Sistem pengawasan diarahkan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar instrumen audit setelah program berjalan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir program, tetapi oleh ketepatan sejak tahap awal perumusan kebijakan. Inspektorat diposisikan sebagai penjaga kualitas keputusan publik agar tetap berada dalam koridor aturan, efektivitas, dan kebermanfaatan.
Langkah ini menjadi penguatan penting dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap risiko, adaptif terhadap perubahan, dan konsisten menjaga integritas. Dari Lumajang, ditegaskan bahwa pencegahan adalah bentuk pengawasan paling strategis, karena kesalahan terbaik adalah yang tidak pernah terjadi.
